Menu Lawskripsi

Terdapat 14 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

 

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu profesi yang menyandang predikat sebagai profesi terhormat (officium nobile) adalah advokat. Predikat itu sesungguhnya bukan suatu “gelar kehormatan" yang diberikan masyarakat atau penguasa karena para advokat telah berjasa kepada masyarakat dan negara. Akan tetapi predikat itu muncul karena tanggung jawab yang dibebankan kepada advokat. Di Negara-negara Barat, pekerjaan advokat telah dikenal sejak Zarnan Romawi yang jabetannyafprofesinya disebut dengan nama "officium nobilium, sedangkan orang yang mengerjakannya disebut “operae liberalis" yang sekarang dikenal sebagai Advocate/ Advokat/ Lawyer. Advokat (baca: Pengacara) senior temarna, almarhum Yap Thiam Men, padaera tahun 1970an pernah mengatakan Advokat adalah suatu profesi yang nobel dan sebenarnya penuh dengan pengabdian kepada pihak yang lemah (buta hukum)". Bertahun-tahun sebelum beliau meninggal, setiap kali beliau bertemu dengan seorang advokat yang dikenalnya, maka kata-kata yang diucapkan adalah "Saya senang saudara masih tetap mau menjadi advokat". Semua kata-kata sederhana sebagai ungkapan perasaan almarhum Yap Thiam Hien dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan beliau betapa mulianya profesi advokat yang dijaianinya, dan betapa tingginya harapan beliau bahwa advokat-advokat muda akan mampu menjaga kemuliaan profesi mereka dan rela bekerja dengan penuh rasa pengabdian kepada masyarakat. Ungkapan Yap Thiam Hien ini kemudian secara tidak langsung dilanjutkan secara terus menerus oleh Prof. Daniel S. Lev, profesor ilmu politik di University of Washington, Seattle, Amerika Serikat, Yang mendalami sejarah dan peran advokat di Indonesia. Sejak tahun 1983, Prof. Daniel S. Lev selalu menekankan betapa pentingnya peran profesi advokat di Indonesia guna menyelesaiken segala permasalahan hukum yang dihadapinya. Advokat sebagai narna resmi profesi dalam sistim peradilan kita pertama tama ditemukan dalam ketentuan Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili (RO). Advokat itu merupakan padanan dari kata Advocaat (Belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah mernperoleh gelar Maester in de Rechten (Mr) atau sarjana. hukum. Lebih jauh lagi, sesungguhnya akar kata itu berasal dari kata latin. oleh karena du tidak mengherankan kalau hampir di setiap bahasa di dunia kata (istilah) itu dikenal. Secara historis advokat termasuk salah satu profesi tertua. Penamaan officium nobile, yang artinya jabatan yang mulia terjadi karena adanya aspek “kepercayaan” dari (pemberi kuasafklien) yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memulangkan hak-hak pemberi kuasa/ klien di forum yang telah ditentukan. Sebab memberi kepercayaan adalah fidak mudah. Pemberi kuasa/klien dalam hal ini dapat merupakan individu atau dalam bentuk badan usaha (perusahaan). Besamya ketergantungan dan tingginya keperrayaan yang diberikan dari pemberi kuasa/klien kepada profesi hukum ini membust advokat rentan terhadap godaan yang dapat membuat mereka melakukan tindakan-drrdakan tercels dalam menjaiankan profesinya demi rnendapatkan keuntungan pribadi semata. Untuk mengantisipasi kesdaan tersebut, keberadaan kode efik protesi advokat menjadi sanget penting guna menjaga agar advokat dalam berpraktek tidak keluar dah nilai-nilai profesi. Kode Etik diperlukan guna menjaga agar advokat mengabdi pada kepentingan masyarakat (khususnya pemberi kuasa/klien) dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan pemberi kuasa/klien kepadanya. Profesi advokat di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kode etik bersama yang disebut dengan Kode Etik Advokat Indonesia (selanjutnya disebut . KEAI). Berlakunya Kode Etik ini ditetapkan pada 23 Mei 2002 oleh 7 (tujuh) Organisasi profesi advokat, yaitu Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Berdasarkan Pasal 33 Undang­Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Kode Etik ini dinyatakan Mufatis Mutandis berlaku sampai dengan ada ketentuan baru Yang dibuat oleh orgenisasi advokat. Sebelum itu, masing-masing organisasi profesi advokat memiliki kode etik sendiri-sendiri. Berbicara mengenai kode etik advokat, biasanya masyarakat pengguna jasa advokat akan langsung teringat dengan tudingan mengenai mafia peradilan dengan advokat yang ada di dalam jejeringnya. Suatu gambaran yang buruk, namun agaknya sulit untuk dihindari. Fenomena maraknya advokat yang tampak secara kasat mata "selalu memenangkan perkara" saja misalnya, jauh lebih menonjol daripada upaya dari kalangan advokat itu sendiri untuk menegakkan kode etiknya demi menjaga citra dan martabat kehormatan profesinya. Yap Thiam Hlen (1986)  dalam bukunya berjudul Masalah Pelanggaran Kode Etik Prof" Dalam Penegakan Keadilan dan Hukum, menegaskan : "Maksud dan tujuan kode etik ialah untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan den nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa jasa baik profesional. Kode etik jadinya merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, den pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi.

Seperti yang dikatakan Yap Thiam Hien dalam kutipan di atas, kode etik lahir justru untuk menjawab tiga persoalan penting dalam sebuah profesi, termasuk profesi advokat, yaitu : (i) mengatur- dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi; (ii) untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi; (iii) untuk melindungi publik yang memerlukan jasa jasa baik profesional.

Sebagai negara berkembang, Indonesia pada dekade terakhir ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, walaupun kemajuan tersebut ditandai masa-masa yang oukup sulit karena Baru raja bangkit dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Ketika kegiatan bisnis mulai meningkat, para pelaku usaha (dalam hal ini perusahaan) mulai peluang dan terus bergerak melakukan ekspansi menghadapi situasi yang kompetitif. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, salah satu langkah perusahaan adalah menggunakan jasa profesional advokat untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul, baik di dalam perusahaan maupun dalam hubungan bisnis dengan relasinya. Ada beberapa faktor penting yang dapat menjadi pertimbangan perusahaan sebelum memutuskan menggunakan jasa profesional advokat. Faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan menyangkut tentang 1). ldentifkasi masalah yang dihadapi. 2). Bentuk tindakan yang harus dilakukan. 3), Kesiapan seoara moril maupun materil dalam perkara.

Keputusan apabila perusahaan akan menggunakan jasa profesional advokat harus didasarkan pertimbangan dan perhitungan yang matang. Perusshaan harus mengetahui apakah dengan menggunakan jasa profesional advokat dan melskukan tindakan hukum, dapot melindungi kepentingan hubungan kerjasama/bisms yang telah lama terjalin dan harus tetap dilindungi. Atau adakah Cara lain yang lebih baik yang dapat digunakan menyelesaikan masalah tanpa rnelalui tindakan hukum berupa gugat- menggugat atau tuntut-menuntut dan sejauh mana advokat dibutuhkan sebagai penasehat hukum atau kuasa hukum ketika menyelesaian sengketa yang timbul dalam kegiatan bisnis perusahaan. Kebutuhan perusahaan akan jasa hukum dari seorang advokat dapat berups nasehat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum (legal audit), pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan serta pendampingan di dalam perkara-perkara pidana mauppun perdata atau rnalahan dalam arbitrase menyangkut perdagangan, perindustrian, keuangan sampai dengan masalah perburuhan. Disisi rain, seorang advokat yang mendampingi perusahaanlklien dalam menjalankan bisnisnya, dipaksa untuk selalu mengasah kemampuan profesionalnyo. Sebagai contoh, ketika advokat dihadapkan pada keadaan untuk menganalisa suatu kontrak peranjanjan yang menyangkut kegiatan bisnis perusahaan/klien, maka disinilah peran advokat mengusahakan suatu penilaian terhadap klausula-klausula yang dimasukkan dalam kontrak perjanjian, apakah kontrak tersebut tidak merugikan kepentingan bisnis kliennya, mengingat adanya sustu ases kebebasan borkontrak. Konsekuensinya, selain advokat harus inovatif dan kreatif, advokat juga dituntut memiliki kecakapan dan pengalaman pada bidang perkara yang dihadapinya. Banyak advokat yang hanya cakap atau menspesialisasikan praktek profesinya pada bidang-bidang tertentu saja karena seorang advokat tidak mungkin dapat menguasai sernua bidang hukum. Tapi yang perlu digaris-bawahi dari contoh di atas adalah kebutuhan akan jasa profesional advokat tidak secara otomatis dalarn rangka untuk melakukan suatu tindakan hukum terhadap suatu perkara/sengketa, akan tetapi juga dapat dilakukan ketika mencegah teladinya suatu perkara/sengketa.

 

B. Rumusan Masalah

1.                   Bagaimana hubungan advokat dengan perusahaan sebagai Klien ?

2.                   Bagaimana peran dan fungsi advokat dalam penyelesaian sengketa bisnis ?

3.                   Bagaimana tanggung jawab advokat selaku penasehat hukum dalam penyeiesaian sengketa bisnis ?