Menu Lawskripsi

Terdapat 55 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

INFORMASI, DOKUMEN DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

 

A. Latar Belakang

Dalam era informasi sekarang ini keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Masyarakat juga cenderung berubah menjadi masyarakat informasi yang pada akhirnya memicu perkembangan teknologi informasi menjadi kian pesat sehingga terciptalah perangkat-perangkat informatika yang semakin canggih dan jaringan­jaringan sistem informasi yang semakin rumit dan handal. Berkaitan dengan pembangunan di bidang teknologi, dewasa ini peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, yaitu perkembangan teknologi informasi melalui internet. Kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak memberikan manfaat seperti misalnya dari segi keamanan, kecepatan serta kenyamanan. Contoh sederhana, dengan dipergunakannya media internet sebagai sarana pendukung dalam pemesanan tiket pesawat terbang atau kereta api, reservasi hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, telah membuat masyarakat semakin nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitasnya. Masyarakat bahkan tidak perlu keluar rumah dan antri untuk memperoleh layanan yang diinginkan karena proses pemesanan dapat dilakukan di rumah, kantor, bahkan di dalam kendaraan, begitu pula tingkat keamanan dalam bertransaksi relatif terjamin karena transaksi dilakukan secara online. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, budaya dan ekonomi juga pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian pesat. Dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini, maka akan memudahkan orang untuk dapat mengetahui ataupun berkomunikasi dalam jarak jauh pada berbagai belahan bumi secara seketika dalam hitungan detik sekalipun. Sarana yang dapat digunakan mulai dari radio, televisi, telepon, telepon genggam, telegram, faximile, dan yang terakhir internet melalui jaringan komputer. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Kenyataan yang ada sekarang ini, hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi dapat dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting karena dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun dapat terjadi demikian cepat dan dahsyat. Kesiapan masyarakat yang diperlukan dalam menghadapi kemajuan teknologi dapat berwujud kesiapan infrastruktur pendukung, mental masyarakat yang akan menghadapi kemajuan bahkan perangkat perundang-undangan yang mengaturnya, yang pada gilirannya akan memaksa dirumuskannya suatu norma-norma baru. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global. Contoh kongkret misalnya untuk memesan obat-obatan yang bersifat sangat pribadi orang cukup melakukannya melalui internet, bahkan untuk membeli majalah orang juga dapat membayar tidak dengan uang tapi cukup dengan mendebit pulsa telepon seluler melalui fasilitas SMS. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang telematika berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya hak cipta dan paten baru di bidang teknologi informasi. Persoalan yang lebih luas juga terjadi untuk masalah-masalah keperdataan, karena saat ini transaksi e-commerce ( electronic commerce ) yang telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. E-commerce pada dasarnya adalah merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi, proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet. Sekarang ini semakin banyak orang, pelaku usaha khususnya yang melakukan transaksi melalui internet guna pemenuhan keefektifan dan keefisienan ruang gerak mereka. Secara tradisional, suatu transaksi terjadi jika terdapat kesepakatan antara dua orang atau lebih terhadap suatu hal. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis, kesepakatan tertulis lazimnya dituangkan dalam suatu perjanjian yang ditanda-tangani oleh para pihak yang berkepentingan. Di dunia internet, kesepakatan terjadi secara elektronik tidak ada penandatanganan para pihak selayaknya dalam perjanjian tertulis. Perubahan ini membawa implikasi hukum yang serius bila tidak ditangani dengan benar. Beberapa isu yang muncul dari kemampuan internet dalam memfasilitasi transaksi antarpihak ini antara lain masalah keberadaan para pihak ( reality ), kebenaran eksistensi dan atribut ( accuracy ), penolakan atau pengingkaran atas suatu transaksi ( non-repudiation ), keutuhan informasi ( integrity of information ), pengakuan saat pengiriman dan penerimaan, privasi dan jurisdiksi. Dalam perjanjian konvensional tidak mudah bagi seseorang untuk menolak atau mengakui bahwa ia telah berbuat sesuatu, karena adanya bukti fisik yang dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa seseorang telah melakukan sesuatu. Tidak demikian halnya dengan perjanjian yang dibuat melalui media internet, seseorang dengan mudah menolak bahwa ia telah berbuat sesuatu di internet karena tidak ada bukti fisik yang memaksanya untuk mengakui bahwa ia telah berbuat sesuatu dalam hal ini membuat suatu perjanjian. Agar penolakan semacam ini tidak terjadi, maka secara teknis harus disediakan teknologi yang mampu membuktikan adanya suatu transaksi, dan hal ini juga harus diperkuat dengan ketentuan hukum dalam undang-undang, sehingga bila nanti timbul suatu sengketa dari kesepakatan ini maka seperti layaknya sengketa-sengketa perjanjian konvensional,sengketa perjanjian melalui internet juga dapat diajukan ke pengadilan.

Dengan meningkatnya aktivitas elektronik, seperti misalnya perjanjian­perjanjian yang dilakukan melalui media internet seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yang dapat terjadi tanpa masing-masing pihak bertemu secara fisik atau menandatangani dokumen tertulis melainkan dalam suatu catatan-catatan elektronik seperti e-mail atau catatan yang dibuat melalui sistem komputer secara otomatis, maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi dan dokumen elektronik untuk dapat memudahkan dalam pelaksanaan hukumnya. Selain itu hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebut juga harus dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum. Untuk memudahkan pelaksanaan penggunaan bukti elektronik ( baik dalam bentuk elektronik atau hasil cetak ), maka bukti elektronik dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yang sah. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia seperti yang diatur menurut Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 284 RBg/164 HIR, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dengan dibentuknya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka alat­alat bukti elektronik telah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara di Indonesia. UU Nomor 11 Tahun 2008 ( UU ITE ) mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah. Hal ini memiliki arti penting karena segala transaksi, komunikasi dan kesepakatan-kesepakatan dilakukan secara elektronik. Meskipun demikian, terdapat pembatasan bahwa informasi dan dokumen elektronik sebagai bukti elektronik tidak dapat dijadikan sebagai bukti hukum yang sah terhadap : surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dengan demikian, sertifikat tanah, surat-surat terjadinya perkawinan dan putusnya perkawinan, perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak, dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan, tidak dapat dijadikan bukti yang sah jika dibuat dalam bentuk elektronik. Selain informasi dan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik juga termasuk dalam alat bukti elektronik. Dengan adanya transaksi melalui internet timbul permasalahan bagaimana para pihak yang bertransaksi dapat membubuhkan tanda tangan mereka masing-masing sebagai otentifikasi dokumen elektronik yang dipakai sebagai dasar transaksi melalui internet. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut saat ini orang telah menggunakan tanda tangan elektronik sebagai alat untuk memberikan otentifikasi terhadap suatu dokumen elektronik. Tanda tangan elektronik atau biasa disebut dengan tanda tangan digital ( digital signature ) adalah alat untuk mengidentifikasi data dan informasi yang dikeluarkan oleh seseorang. Tanda tangan elektronik sebenarnya tidak berbeda dengan tanda tangan biasa dari aspek kegunaannya, namun karena bersifat elektronik, maka cara pembuatan, penyampaian dan penerimaan tanda tangan elektronik bersifat sangat teknis. Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan. Tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu message digest atau hash yang akan dikirimkan melalui ruang siber ( cyberspace ). Berpijak pada uraian adanya transaksi-transaksi elektronik yang semakin berkembang pada masa sekarang ini dan dikaitkan dengan sengketa-sengketa yang dapat timbul daripadanya dan alat bukti yang lahir dari suatu transaksi elektronik tersebut maka penulis ingin mengangkat mengenai kedudukan dan pelaksanaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah pada hukum acara perdata, dalam bentuk skripsi dengan judul “ Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Perdata Kaitannya dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 “

 

B.   Perumusan Masalah

1.                        Bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum dari suatu informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti ?

2.                        Bagaimana tanggapan yang timbul mengenai keabsahan informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti ?

3.     Bagaimana penggunaan, pelaksanaan dan kekuatan bukti elektronik dalam perkara perdata ?