Menu Lawskripsi

Terdapat 59 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PENGADILAN HAM AD HOC
TERHADAP PRINSIP ASAS LEGALITAS

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui pengadilan bersih dan bebas dari intervensi.

The man behind the gun, adalah sebuah ungkapan yang mensimboliskan mengenai militer. Dengan senjata yang selalu ditangan dan ditambah dengan strata kepangkatan yang menunjukkan karir dan kekuasaan, semakin membuat gentar orang yang mendengar nama militer. Kaisar Nero dari Romawi kuno pernah mengatakan : “Biarlah rakyat cinta atau tidak padaku, asal mereka takut saja padaku”. Abshreckungsmethode (metode menakut-nakuti) ini diterapkan oleh fascist Jerman dan Jepang sebagai langkah efektif untuk menundukkan musuh-musuh mereka.

Militer yang dalam hal ini TNI merupakan suatu instrument kekuatan nasional yang diberi hak dan monopoli untuk menggunakan senjata dan kekerasan guna menyelenggarakan fungsi pertahanan dan kedaulatan negara.

Akan tetapi apabila kekuasaan militer disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang maka akibatnya akan sangat fatal. Seperti halnya sebuah peristiwa yang terjadi sejak tahun 1989-1998 pemerintah Indonesia menjadikan Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi "Operasi Jaring Merah", khususnya pada empat Kabupaten, yakni Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah dan Kabupaten Pidie. Alasan yang digunakan adalah membasmi gerakan separatis Aceh Sumatera Liberation Front (ASNLF) atau Gerakan Aceh Merdeka. Selama sepuluh tahun operasi itu dilakukan, ternyata terjadi berbagai bentuk kekerasan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui dunia luar, karena proteksi yang sangat kuat dari pemerintah. Berdasarkan hasil investigasi terdapat setidaknya 7.727 kasus pelanggaran HAM pada kurun waktu tersebut. Pada 7 Agustus 1998 Presiden BJ. Habibie memerintahkan pencabutan status Daerah Operasi Militer di Aceh, tetapi dalam kenyataannya pelanggaran HAM lebih berat justru terus berlangsung, bahkan sampai saat ini. Selain itu terhitung mulai Januari 1999 hingga Pebruari 2000, setidaknya ada sembilan kasus pembunuhan besar-besaran yang menewaskan 132 sipil dan 472 luka-luka, 142 kasus penyiksaan, 304 penahanan yang sewenang-wenang, dan 138 kasus orang hilang. Kejahatan terhadap jiwa ini masih diikuti dengan 1.031 bangunan dibakar ditambah berbagai kasus perusakan serta penjarahan terhadap harta benda masyarakat sipil. Akibat dari aksi kekerasan, teror dan intimidasi ini, setidaknya 350.000 jiwa warga sipil menjadi kehilangan tempat tinggal yang puncaknya terjadi antara Juni dan Agustus 1999.

Peristiwa pelanggaran HAM berat yang juga cukup mendapat sorotan dunia adalah peristiwa pasca jajak pendapat di Timtim berupa pembumihanguskan Timtim yang diduga kuat dilakukan oleh TNI dengan para Milisi Prokemerdekaan. Kerusuhan dan pembakaran di Timtim pascajajak pendapat, merupakan kekecewaan dari masyarakat terhadap kecurangan UNAMET pada saat jajak pendapat Timtim mengenai persetujuan rakyat Timtim untuk tetap berada di wilayah kesatuan Republik Indonesia atau malah mendirikan negara baru. Selain peristiwa pembumihangusan juga terjadi peristiwa pengusiran besar-besaran secara paksa ratusan ribu masyarakat di seluruh Timtim. Selain itu banyak sekali kasus pembunuhan massal yang terjadi pasca jajak pendapat seperti pembantaian lebih dari 80 orang di Passabe, Oekussi, di Pos Polisi Maliana, pembunuhan pastor dan staf gereja Los Palos. Total rakyat yang tewas diperkirakan lebih dari 1.500 warga Timtim.

Peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya adalah peristiwa Tanjung Priok dimana kejadian runtutan kejadian tersebut adalah sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 7 September 1984 seorang anggota ABRI bernama Hermanu yang berpangkat Sersan Satu mendapat informasi dari Pembantu Intel bahwa mushola As-Saadah terpasang pamflet yang dianggap mengandung tulisan yang berbau SARA. Kemudian Hermanu mengajak Sukram (anggota Koramil 01 Kota Jakarta) untuk mendatangi mushola tersebut. Di Mushola tersebut mereka bertemu dengan delapan orang pemuda. Setelah kedelapan pemuda tersebut diberi nasihat oleh Hermanu dan kemudian mereka secara sukarela untuk melepas pamflet yang terpasang di tembok.

Keesokan harinya Hermanu kembali mendapat laporan bahwa di mushola tersebut terpasang pamflet yang lebih banyak lagi. Lalu setelah Hermanu mendatangi mushola tersebut bersama Samin kemudian pamflet yang ada di tembok mushola tersebut disiram oleh Hermanu dengan air got, sedang yang di papan bor di lepas dengan tangan. Pada hari Senin tanggal 10 September 1984 dua orang pengurus masjid yang bernama Syafwan mendatangi Syarifudin rambe yang sedang bekerja di Jalan Raya Pelabuhan, sebab ada beberapa pemuda yang membicarakan kejadian pada hari Sabtu. Saat itu Syafwan dan Syarifudin Rambe bermaksud untuk menemui Hermanu yang sedang berjalan menuju pos hansip, dima a dalam kesempatan itu para pengurus masjid tersebut meminta kesediaan Hermanu untuk meminta maaf pada warga akan tetapi Hermanu menolak karena dia adalah sebagai petugas yang memang wajib untuk melakukan hal tersebut. Saat pembicaraan berlangsung ada orang yang melempar pasir ke dalam pos tersebut dan ada juga yang membakar sepeda motor milik Hermanu. Pada hari itu juga Syafwan dan Syarifudin Rambe beserta Ahmad Sahi dan M. Nur yang juga pengurus masjid ditangkap untuk kemudian ditahan. Pada hari berikutnya, karena mendengar ada pengurus masjid yang ditangkap dan kemudian ditahan, para pemuka masyarakat dan pengurus masjid dari beberapa masjid di Tanjung Priok meminta Jasa Amir Biki yang dianggap memiliki hubungan baik dengan para petugas militer agar menghubungi aparat keamanan yang menahan keempat orang tersebut agar mereka segera dibebaskan.

Amir Biki mendatangi Kantor Kodim 0502 dan bertemu dengan Kapten Mutiran. Amir Biki meminta agar keempat orang yang ditahan tersebut untuk segera dibebaskan dengan jaminan dirinya sendiri, akan tetapi permintaan tersebut ditolak.

Pada hari Rabu 12 September 1984 Amir Biki mengulangi permintaannya untuk membebaskan keempat orang yang telah ditahan melalui telepon kepada Kodim 0502. tepat di malam itu pula ada pengajian di Jalan Sindang yang tanpa diduga mendaulat Amir Biki untuk untuk ikut bicara di podium. Awalnya Amir Biki menolak karena memang dirinya jarang tampil di podium, tetapi karena didesak terus oleh warga makadia pada akhirnya tampil juga. Pada akhirnya malam itu juga Amir Biki mengatakan jika keempat orang yang ditahan tersebut tidak dikeluar sampai pada pukul 23.00 maka Amir Biki dan para warga akan beramai-ramai ke Kodim. Ketika jam menunjukkan pukul 23.00 akhirnya massa yang dipimpin oleh Amir Biki dengan tertib menuju ke Kantor Kodim 0502 untuk meminta keempat orang yang ditahan tersebut untuk dibebaskan . sebagian besar dari massa adalah para remaja dan keseluruhan massa berjumlah 3000 orang.

Sesampainya mereka di dekat Polres Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso dan belum mencapai Kodim 0502, massa sudah dihadang tiga peleton pasukan Abri di bawah pimpinan Sriyanto. Ketiga peleton tersebut berasal dari Kesatuan Arhanud Dan V Jaya, Kodim 0502 dan Polres Jakarta Utara. Ketiga pasukan tersebut membentuk barisan panjang menutupi jalan menuju Kodim 0502 sehingga massa tidak dapat maju. Massa kemudian duduk dan secara tiba-tiba ketiga peleton yang membawa senapan otomatis tersebut mundur dua langkah lalu semua menembak ke arah massa dan penembakan tersebut berlangsung selama 20 menit. Massa menjadi berhamburan dan lari untuk berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi mereka yang berusaha lari pun dikejar dan dihajar lagi dengan tembakan. Dari arah utara datang pula dua buah truk yang berisi pasukan menuju ke arah massa yang sedang panik. Pasukan yang berada di dalam truk ikut menembak ke arah massa dan sebagian massa yang tiarap tersebut dilindas oleh kedua truk tersebut, sehingga terdengarlah suara kepala yang pecah karena dilindas oleh truk. Terjadilah pada hari itu banjir darah dimana semua korban baik yang meninggal atau pun yang luka dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Darat.

Militer terkadang tidak bertindak sebagaimana mestinya seorang aparat negara. Mereka hanya bertugas sebagai alat perpanjangan tangan penguasa, sehingga ketika bertugas tidak ada rasa mereka berasal darirakyat. Tapi, memang perlu disadari bahwa kesan yang menggambarkan tentara adalah warga negara kelas utama telah terpatri dalam masyarakat. Mereka merasa yakin bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan pernah memberikan mereka sanksi. Ini merupakan kumpulan dari semua hal yang negatif, sehingga keluarnya adalah kesewenangan. Selama ini terjadi semacam kekebalan politik artinya seakan-akan tentara ini tidak bisa terjerat hukum.

Dari kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi dua diantaranya yakni kasus Tanjung Priok dan kasus pasca jajak pendapat Timtim, kesemuanya dijerat dengan menggunakan acuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut UU No. 26 Tahun 2000) yang seharusnya bukan menjadi kewenangan undang-undang tersebut untuk menjeratnya karena kasus pelanggaran HAM berat tersebut terjadi dibawah tahun 2000.

B. Permasalahan

  1. Apakah Pengadilan HAM Ad Hoc melanggar prinsip asas legalitas ?
  2. Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc melanggar prinsip asas legalitas ?