Menu Lawskripsi

Terdapat 83 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

KINERJA BPN DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH

 

A. Latar Belakang

Manusia dan tanah memiliki hubungan yang sangat erat, sangat alami dan tidak terpisahkan. Hal ini dapat dimengerti dan dipahami, karena tanah adalah merupakan tempat tinggal, tempat pemberi makan, tempat mereka dilahirkan, tempat ia dimakamkan, bahkan tempat leluhurnya. Maka selalu adanya pasangan antara manusia dengan tanah, antara masyarakat dengan tanah. Di tengah masyarakat hukum etnis Jawa terkenal filosofi yang menyatakan “sedumuk batuk senyari bumi, yen perlu ditohi pati” (biar sejengkal tanah miliknya bila perlu dipertahankan sampai mati). Masyarakat Hukum etnis Batak menyatakan tanah itu adalah “ulos na soboi maribak” atau “ulos na sora buruk” (kain yang tidak akan sobek atau lapuk) yang benar-benar sangat dibutuhkan manusia, apalagi filosofi itu tumbuh pada saat kebanyakan anggota masyarakat masih menggunakan kulit dan daun kayu yang dijadikan sebagai penutup auratnya. Semua aktivitas masyarakat hukum etnis Batak ditujukan sebagaimana tergambar dalam semboyan “hulului anak, hulului tano” (berusaha mendapat anak dan mendapat tanah). Menurut Mr. B. Ter Haar Bzn, mengenai hubungan masyarakat dengan tanah, membagi hubungan antara masyarakat dengan tanah baik keluar maupun kedalam, dan hubungan perseorangan dengan tanah. Berdasarkan atas berlakunya ke luar maka masyarakat sebagai kesatuan, berkuasa memungut hasil dari tanah, dan menolak lain-lain orang diluar masyarakat tersebut berbuat sedemikian itu, sebagai kesatuan juga bertanggungjawab terhadap orang-orang luaran masyarakat itu. Hak masyarakat atas tanah disebut “Hak yasan komunaal”, dan oleh Van Vollenhoven diberi nama “beschikkingsrecht”. Beschikkingsrecht yaitu teori tentang hak menguasai tanah yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven (beliau banyak menulis tentang persekutuan­persekutuan masyarakat adat di Nusantara). Menurut pandangannya, hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat adat dan anggota-anggotanya adalah hak menguasai tanah, sebab mereka tidak mempunyai hak milik. Konsep dan pandangan teori ini diangkat sebagai pengertian hak ulayat. Sedangkan Hak Ulayat sendiri diadopsi dari bahasa Minangkabau, artinya hak menguasai atas suatu lingkungan tanah yang dipegang oleh kepala persekutuan. Hak atas tanah mempunyai peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 Lembaran Negara 1960 No. 104 telah menentukan bahwa tanah-tanah di seluruh Indonesia harus diinventarisasikan. Sesuai Pasal 19 (1) UUPA No. 5/ 1960 berbunyi: “ Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Ketentuan­ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 10 tahun 1961 (L.N. 1961 No. 28 tentang Pendaftaran Tanah). Pendaftaran tanah yang bersifat rechts kadaster bertujuan untuk menjamin tertib hukum dan kepastian hak atas tanah. Setelah keluarnya Keppres No. 26 tahun 1988 (dan terakhir menjadi Keppres No. 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2003), bahwa Direktur Jenderal Agraria yang bernaung di kementerian Dalam Negeri diangkat statusnya menjadi Badan Pertanahan Nasional yang diawasi oleh seorang Kepala Badan yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan hingga sekarang sejak tahun 1992 telah pula dibuat Menteri Negara Agraria / KBPN yang mengurusi masalah pertanahan di Indonesia. Dalam Negara Kesatuan RI satu-satunya lembaga atau institusi yang sampai saat ini diberikan kewenangan (kepercayaan) untuk mengemban amanah dalam mengelola bidang pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI). Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) No 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Oleh karena itu, maka BPN-RI ke depan harus mampu memegang kendali perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, kebijakan teknis, perencanaan dan program, penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah, penatagunaan tanah, reformasi agraria, penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, termasuk pemberdayaan masyarakat. Bahkan Institusi/lembaga ini salah satu misi nya adalah melakukan pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan. Menyangkut pada permasalahan Pendaftaran Tanah, sudah seharusnya Badan Pertanahan Nasional RI melakukan kebijakan. Sekelompok rakyat telah berani mengklaim hak orang lain menjadi haknya, sementara hukum agraria dianggap atau diperlakukan lemah untuk dilaksanakan atau bahkan tidak dilaksanakan sehingga dituding belum mampu mewujudkan seluruh tuntutan yang diinginkan rakyat dalam mengatur dan mengayomi hak-hak atas tanahnya. Akhirnya muncullah tuntutan atau keinginan rakyat untuk memperoleh tanah yang kadang-kadang tanpa dasar hukum (alas hak) atau tanpa prosedur hukum. Soal status tanah ditinjau dari sudut hukum belum/ tidak merupakan problem bagi mereka. Malah bila mendengar hukum, mereka seolah membayangkan hal-hal negatif, seperti perampasan hak milik, polisi, jaksa, hakim, pengacara, penjara dan semuanya itu mereka tanggapi sebagai sesuatu yang menakutkan dan dirasakan semata-mata permainan orang pintar/ terpelajar yang penuh manipulasi. Ini bisa saja terjadi berdasarkan dari apa yang pernah mereka dengar dan lihat di media cetak dan elektronik. Akan tetapi kinerja BPN juga menjadi topik yang dibahas hampir setiap surat kabar dan media elektronik selain selalu memberitakan hal-hal yang menyangkut sengketa pertanahan yang berujung pada penyelesaian di muka pengadilan. Mulai dari penyerobotan hak atas tanah, sertifikat palsu dan sertifikat ganda juga pada keragu-raguan masyarakat terhadap kinerja BPN. Eksistensi Badan Pertanahan Nasional dapat dikaitkan dengan dinamika bangsa yang berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya dalam bidang pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum. Secara spesifik, melalui tulisan ini, saya ingin memfokuskan pembahasan kepada sosok Lembaga Pemerintah Non Departemen ini yakni BPN. Oleh karena itu saya akan mengadakan penelitian tentang “Kinerja BPN dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum hak atas tanah” dan menuangkannya dalam bentuk skripsi ini dengan harapan bahwa tulisan ini dapat berguna serta ada tindak lanjut dari berbagai pihak yang tentunya bila permasalahan ini tidak dapat diatasi berarti keinginan UUPA dalam hal menciptakan tertib hukum, tertib administrasi dan tertib kepemilikan dan penggunaan tanah sudah sangat jauh dari apa yang diharapkan.


B. Perumusan Masalah

1.        Bagaimanakah kinerja BPN Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di wilayah Provinsi Sumatera Utara?

2.        Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut?

3.    Bagaimanakah upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut?