Menu Lawskripsi

Terdapat 29 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

STUDI KOMPARASI PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENGADILAN UMUM DAN PENGADILAN KHUSUS

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai suatu sistem, kinerja pengadilan sekarang ini berada pada titik  nadir yang cukup mengkhawatirkan. Berbagai keluhan baik dari masyarakat dan para pencari keadilan seolah-olah sudah tidak dapat lagi menjadi media kontrol bagi lembaga tersebut untuk melakukan berbagai perbaikan signifikan bagi terciptanya suatu sistem pengadilan yang ideal dan sesuai dengan harapan masyarakat. Secara praktek, teori pengadilan yang mempunyai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di satu sisi dan terciptanya suatu peradilan yang bersih, transparan dan mengedepankan nilai-nilai keadilan disisi lain terlihat sudah sangat sulit untuk diterapkan dan ditemui dalam lembaga dan aparat pengadilan yang ada saat ini.  Banyak laporan yang menyebutkan bahwa pengadilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir melawan ketidakadilan ternyata tidak berdaya apa-apa. Dalam hal ini kriteria buruknya pelayanan lembaga peradilan dapat dilihat dan diukur dari lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap suatu kasus, banyaknya persyaratan administratif yang harus ditempuh saat pendaftaran perkara di pengadilan, banyaknya pungutan di luar biaya administrasi resmi sampai kepada prosedur penetapan putusan pengadilan yang dianggap tidak transparan oleh publik serta pelaksanaan eksekusi yang penuh dengan permasalahan. Hal tersebut di atas menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan semakin menipis dari hari ke hari. Sedangkan di sisi lain, ada tuduhan bahwa lembaga pengadilan dan kekuasaan kehakiman pada umumnya sudah tidak independen dan mandiri dalam menjalankan kinerja serta mengeluarkan putusan-putusannya. Selain maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses penyelesaian perkara, adanya campur tangan pihak eksekutif dalam proses peradilan menjadi salah satu indikasi ketidakmandirian lembaga pengadilan. Intervensi pihak eksternal kepada kekuasaan kehakiman atau yudikatif (dalam hal ini terutama oleh kekuasaan negara lainnya seperti eksekutif dan legislatif) akhirnya menjadi suatu masalah yang sangat serius untuk dipikirkan pemecahannya, terutama setelah terdapat beberapa indikasi yang memperlihatkan bahwa suatu putusan pengadilan yang “aneh-aneh”. Putusan tersebut biasanya terjadi dalam kasus-kasus yang cukup populis dan melibatkan negara (baik itu pejabat, lembaga ataupun keuangan negara/korupsi). Sehingga disini akhirnya ungkapan politisasi terhadap berbagai kasus yang ada di pengadilan menjadi suatu hal yang tak dapat dihindari untuk diakui (Asep Rahmat Fajar http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=-&tipe=opini diakses tanggal 30 Maret 2006). Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penanganan tindak pidana korupsi bisa diselesaikan melalui dua jalur pengadilan, yaitu yang pertama melalui pengadilan umum (Pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi) dan yang kedua melalui pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Fenomena yang muncul pada saat ini bahwa penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui pengadilan khusus dirasa lebih dapat memenuhi rasa keadilan kolektif masyarakat Indonesia dibanding dengan penyelesaian lewat  pengadilan umum. Sehingga pengadilan khusus menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui pengadilan umum adalah perkara yang dituntut oleh jaksa dari Kejaksaan, sedangkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dituntaskan di pengadilan khusus perkaranya diajukan oleh jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi.  Penegak hukum termasuk didalamnya pengadilan adalah salah satu instrumen nyata di dalam penerapan dan penegakan hukum di Indonesia, oleh karena itu dapat dikatakan penegak hukum merupakan aktor yang mengambil peran signifikan dalam penciptaan masyarakat yang adil dan beradab berdasar atas hukum. Penerapan hukum oleh penegak hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individual atau sosial (Bagir Manan, 2005: 2). Namun melihat fakta di lapangan, kasus-kasus korupsi yang diadili melalui pengadilan terutama di pengadilan umum ternyata belum mampu menciptakan dan menegakkan hukum yang adil atau berkeadilan. Sudah menjadi pergunjingan umum dimana-mana, bahwa institusi peradilan di Indonesia performa dan kinerjanya benar-benar buruk dan masih jauh dari harapan yang diidealkan, yakni eksistensi sebagai lembaga yang bisa memberikan jaminan keadilan hukum bagi masyarakat dan berpegang pada prinsip-prinsip independensi serta objektifitas secara konsisten. Alih-alih menjadi lembaga penjamin (baca: lembaga yang “berpihak”) kepada rasa keadilan hukum masyarakat, akibat buruknya performa dan kinerja peradilan, kadang-kadang justru menjadi faktor pemicu berkepanjangan konflik hukum yang terjadi di masyarakat (Abdul Mukti, 2003: 1). Stigma yang dimiliki oleh pengadilan umum di Indonesia dalam menangani perkara khususnya kasus-kasus tindak pidana korupsi adalah bahwa di pengadilan umum sering ditemukan mafia-mafia  peradilan, judicial corruption, dan tidak sedikit pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang mendapat vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum bahkan tidak jarang yang mendapat hadiah bebas dari majelis hakim walaupun hasil kejahatan terdakwa sudah menjadi rahasia umum. Pengadilan umum yang paling banyak mendapat sorotan dan kritikan tajam dari masyarakat, terutama yang menangani kasus tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dimana pengadilan tersebut telah mendapat julukan sebagai “kuburan” bagi jaksa yang ingin menyeret tersangka tindak pidana korupsi. Praktisi hukum Indriyanto Seno Adji mengakui, tak menampik, kalau dikalangan praktisi hukum dan jaksa ada anggapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi “neraka” bagi jaksa-jaksa yang mengajukan perkara tindak pidana korupsi. Apalagi, pelakunya “orang kuat”  (Sonya Helen Sinombor, 2004: 102).  Salah satu perkara korupsi yang  belum hilang dari indra dengar kita  dan juga telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah kasus korupsi Bank Mandiri. Dengan terdakwa mantan direktur PT Bank Mandiri, yakni ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan M Sholeh Tasripan. Dimana majelis hakim yang dipimpin oleh Gatot Suharnoto yang memeriksa, menyidangkan, dan memutus perkara tersebut membebaskan ketiga terdakwa tersebut, padahal jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya menuntut terdakwa dihukum penjara selama 20 tahun.  Muncul tanda tanya besar dalam benak kita. Bagaimana bisa tuntutan 20 tahun mendapat vonis bebas? Apakah yang salah adalah dakwaan jaksa penuntut umum atau yang bermasalah adalah majelis hakimnya. Namun tentunya apabila jaksa penuntut umum telah bulat-bulat menuntut seorang terdakwa, terlebih lagi selama 20 tahun tentu telah dilengkapi dengan bukti-bukti yang sangat mendukung, lebih dari cukup, dan berbobot. Dengan dikeluarkannya putusan tersebut, sekali lagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meneteskan nila ke atas lembaran putih catatan penegakan  hukum di Indonesia. Fakta lain yang ditemukan di lapangan adalah perkara suap-menyuap antara “maling” dengan pemegang palu dan advokat hitam. Fenomena tersebut sudah bukan menjadi barang langka di peradilan umum telah banyak media yang memberitakan  hal itu. Seperti tertulis dalam media cetak yang terbit di Indonesia sekitar bulan Januari 2002, bahwa seorang jaksa penuntut umum perkara suap Rp 550.000.000,00, Agus Sutoto, menuntut terdakwa Faozatullo Zendrato, hakim yustisial di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dijatuhi hukuman pidana penjara selama empat tahun. Menurut jaksa, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi semasa menjabat Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata di Mahkamah Agung. Kasus hakim Zendrato bukanlah satu-satunya kasus yang mencuat ke pengadilan. Sebelumnya kita pernah membaca kasus penyuapan hakim yang dilakukan oleh Endin wahyuddin. Endin Wahyuddin yang melakukan penyuapan dinyatakan bersalah oleh pengadilan, tetapi ironisnya ketiga hakim yang dituduh menerima suap justru dinyatakan tidak bersalah. Ikhtiar Endin Wahyuddin untuk menjadi whistle blower tak sama sekali dihargai oleh majelis hakim dan kejaksaan, justru sebaliknya kita menyaksikan solidaritas korps hakim begitu kental sehingga pembersihan pengadilan dari praktik-praktik kolusi tak dapat dilakukan (Todung Mulya Lubis, 2004: 109-110). Kasus lain yang pernah mencuat ke permukaan adalah kasus pemalsuan vonis putusan Mahkamah Agung yang melibatkan beberapa hakim agung. Kasus ini tak jelas pengusutannya sehingga kita tak tahu kebenarannya. Masih banyak kasus lain yang sangat memalukan lembaga peradilan kita, sehingga tudingan judicial corruption itu semakin sukar untuk dibantah. Kasus-kasus di atas hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak permasalahan mengenai busuknya lembaga peradilan Indonesia. Walaupun memang tidak dapat dikatakan sepenuhnya bahwa semua produk-produk pengadilan umum itu bermasalah. Namun wibawa lembaga peradilan Indonesia di mata masyarakat dan pencari keadilan telah mengalami kemrosotan, hal ini disebabkan karena lebih banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan  ketimbang melaksanakan perintah dan amanat undang-undang secara murni dan konsekuen. Sebuah survei yang diadakan oleh lembaga Partnership for Governance Reform menunjukkan bahwa lembaga-lembaga penegak hukum (pengadilan, polisi, kejaksaan) bersama-sama dengan bea cukai dan jawatan pajak sebagai lembaga yang paling korup (Todung Mulya Lubis, 2004: 110). Inilah realita di lapangan. Potret nyata kondisi peradilan di Indonesia dengan segudang permasalahan bak benang kusut yang nyaris tak bisa terurai kembali. Beberapa kenyataan di atas dapat membuktikan bahwa independency of judiciary itu masih jauh dari harapan undang-undang.  Dengan hal itu kita akan semakin yakin dan percaya bahwa pengadilan kita itu begitu tidak bersih, bebas, dan mandiri. Karena gampangnya disuap dan disogok.  Di dalam konteks hukum, dampak korupsi yang paling nyata pada aspek hukum adalah makin meluasnya ketidakpercayaan rakyat pada lembaga penegakan hukum (Bambang Widjojanto, 2004 : 71). Bila kepercayaan masyarakat terhadap hukum sudah tidak ada lagi maka yang akan terjadi adalah munculnya “pengadilan jalanan”. Dimana hakimnya adalah masyarakat itu sendiri. Dari “pengadilan jalanan” itulah masyarakat ingin mewujudkan keadilan sesuai dengan versi mereka sendiri. Lembaga peradilan yang saat ini ada telah memperoleh cap negatif dari masyarakat, karena banyak membebaskan para koruptor, memberikan peluang untuk tidak diperiksa hanya dengan alasan kesehatan, diperiksa di pengadilan tanpa hadirnya terdakwa atau in absentia. Pendeknya hukum dituding menjadi diskriminatif dan keadilan potensial “diperjual-belikan”. akibatnya lembaga tersebut terus-menerus mendapatkan tekanan dan “cemoohan” dari publik.  (http://www.antikorupsi.org/docs/lat2002.pdf diakses tanggal 30 Maret 2006). Dengan demikian, penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini telah terbukti mengalami berbagai hambatan. Baik hambatan yang ditimbulkan oleh kompenen struktural (lembaga peradilan dan strukturnya) maupun komponen substansi dan kultural. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa, anormal, dan radikal. Kebutuhan akan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah kebutuhan darurat. “Korupsi di Indonesia saat ini seperti penyakit kanker pada stadium yang tidak bisa disembuhkan. Kita tinggal menunggu matinya sang penderita: “Republik Indonesia” demikanlah kata Sjahrir, Ketua Umum Persatuan Indonesia Baru. Sudah banyak kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi.   Pada tahun 2003 menurut laporan pemberantasan korupsi oleh Kwik Gian Gie perkiraan kekayaan negara yang dikorup sekitar Rp 444 triliun. Angka itu lebih besar dari keseluruhan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2003 (Nur Hidayat, 2004: 148). Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pengadilan khusus korupsinya pada saat negara dalam “keadaan darurat korupsi”  seperti sekarang ini memberi angin segar dalam jaminan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penanganan kasus-kasus korupsi yang melewati jalur khusus ini telah banyak mengejutkan para hakim-hakim bermasalah, advokat hitam, dan tentu saja para maling uang negara. Para koruptor yang sempat memampirkan kasusnya ke pengadilan khusus tersebut hampir dapat dipastikan tidak dapat lolos dari jerat hukum. Yang ujung-ujungnya mereka (para koruptor) akan menikmati dinginnya hotel prodeo. Sebut saja Abdullah puteh, Gubernur Nanggro Aceh Darussalam, yang harus mendekam dipenjara karena kasus korupsi atas pembelian helikopter. Walaupun tergolong baru, pengadilan khusus tindak pidana korupsi dapat dikatakan cukup sedikit berprestasi dalam menghukum para koruptor ketimbang pengadilan umum yang sudah berdiri selama puluhan tahun. Namun memang untuk mengatakan pengadilan khusus tindak pidana korupsi telah berhasil dalam menangani perkara korupsi adalah tidak sepenuhnya bisa dilakukan, hal tersebut dikarenakan kekurangoptimalan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menggunakan hak dan wewenangnya untuk menangkap para koruptor. Dari kondisi negara yang sedemikian kritisnya mungkin alangkah arif dan bijaksananya bila Negara kita, Indonesia, harus meniru langkah Thailand dalam memberantas korupsi di negaranya. Di bawah konstitusi Thailand yang baru (1997), ada mekanisme akuntabilitas publik bagi mereka yang menduduki jabatan politik dan pejabat tinggi yang diatur secara luar biasa (extra ordinary). Selain bisa dengan mudah dicopot dari jabatannya, juga ada proses pengadilan khusus (satu atap) untuk pejabat tinggi atau politisi korup. Pendek kata, di bawah konstitusi baru, secara hukum ada kemudahan penanganan korupsi kelas kakap (Teten Masduki, 2004: 153). Yang paling menarik dari sistem peradilan di Thailand adalah adanya National Counter Corruption Commission (NCCC), sebuah komisi antikorupsi independen yang dibentuk 25 April 1999. Yang sejatinya NCCC ini hampir sama dengan KPK di Indonesia. Hanya saja NCCC ini bekerja lebih agresif ketimbang KPK. Tidak ada kata ampun untuk para koruptor, mungkin itulah motto NCCC. Ada kemiripan antara NCCC dan KPK di Indonesia. Baik dalam wewenang maupun tugas dan tanggungjawabnya memberantas korupsi. Optimalisasi KPK itulah, mungkin kunci yang tepat agar tindak pidana korupsi benar-benar dapat segera diberantas dan dilenyapkan dari bumi Indonesia. Namun apakah hal tersebut telah dilakukan? Jawabannya tentu saja belum.  Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) sebutan tindak pidana korupsi sesuai dengan versi dari TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kejahatan yang luar biasa akan lebih tepat bila diatasi dengan langkah yang luar biasa (extra ordinary measure).  Menilik dari uraian di atas, penulis mencoba mengangkat wacana lebih lanjut tentang penanganan tindak pidana korupsi baik oleh peradilan umum maupun peradilan khusus. Di dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul “STUDI KOMPARASI PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENGADILAN UMUM DAN PENGADILAN KHUSUS”.                                                                                                                                                                                                                                                                           

B. PERUMUSAN MASALAH

1.      Apa kelebihan dan kekurangan penanganan tindak pidana korupsi oleh pengadilan umum dan pengadilan khusus?

2.      Pengadilan manakah yang dianggap lebih ideal dalam menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi?