Menu Lawskripsi

Terdapat 76 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAN PEMBERIAN PESANGON SECARA ANGSURAN DI PT DAN LIRIS SUKOHARJO

 

A. Latar Belakang Masalah

            Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari pembangunan nasional tersebut merupakan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat yaitu melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat maka pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang khususnya bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan pembangunan di bidang ekonomi memiliki pengaruh dan berkaitan erat dengan bidang-bidang lainnya seperti bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, pertahanan keamanan, serta bidang-bidang lainnya. Keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap pembangunan di bidang lainnya sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud. Indikasi tercapainya peningkatan kesejahteraan dan keadilan rakyat dapat dilihat dari adanya pemerataan pendapatan perkapita dan peningkatan daya beli masyarakat. Suatu masyarakat dikatakan sejahtera  apabila sebagian kebutuhan  hidupnya tercukupi.      Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung  pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut (Zainal Asikin, 2002: 1). Sering terjadi salah kaprah seakan-akan yang disebut dengan pekerja/buruh/karyawan adalah orang-orang yang bekerja di pabrik, para cleaning service, dan staf-staf administrasi di kantor. Sedangkan manager, kepala bagian, dan direktur bukan sebagai pekerja. Dalam hukum ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lain yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pekerja dan pengusaha. Dengan demikian siapapun yang bekerja pada orang lain dengan kompensasi mendapatkan upah, dia adalah pekerja/buruh/karyawan (Libertus Jehani, 2006: 1).      Dalam bidang ketenagakerjaan terdapat istilah yang beragam, seperti buruh, pekerja, dan karyawan. Boediono dalam Abdul Khakim menyatakan pendapat bahwa istilah buruh sejak dulu diidentikan dengan pekerjaan kasar, pendidikan rendah, dan penghasilan rendah. Menurut Abdul Khakim kata pekerja memiliki pengertian sangat luas, yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun swapekerja. Istilah yang sepadan dengan pekerja adalah karyawan, yakni orang yang berkarya atau bekerja, yang lebih diidentikan pada pekerjaan nonfisik, sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor, contoh karyawan bank, dan sebagainya. Setidaknya istilah buruh secara tegas terdapat dalam dua buah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyamakan istilah buruh dengan pekerja (Abdul Khakim, 2003: 1-2). Untuk selanjutnya dalam usulan penulisan hukum ini kata buruh atau karyawan diganti dengan kata pekerja, karena mempunyai pengertian yang lebih luas. Bukan hanya konsep pekerja yang seringkali membingungkan, pengertian majikan atau pengusaha terkadang juga membingungkan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, majikan adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengertian  pengusaha ialah: orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Menurut pendapat Abdul Khakim  konotasi istilah majikan cederung terkesan negatif dan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Pengertian istilah pengusaha tampak lebih luas daripada majikan. Perbedaannya, jika pengusaha belum tentu majikan, majikan sudah tentu pengusaha (Abdul Khakim, 2003: 3). Dengan demikian dalam usulan penulisan hukum ini penulis memilih menggunakan istilah pengusaha.  Antara pekerja dan pengusaha keduanya saling membutuhkan sehingga terjalin suatu hubungan kerja. Menurut pendapat Lalu Husni dalam Zainal Asikin, pada dasarnya hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pekerja mengikatkan diri kepada pengusaha untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah (Zainal Asikin, 2002: 51). Dengan demikian hubungan kerja merupakan hubungan perdata yang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak untuk menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak masing-masing. Hak dan kewajiban para pihak tertuang dalam suatu perjanjian kerja baik secara tertulis maupun lisan. Suatu perjanjian kerja selain harus mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja, seperti waktu kerja, besarnya upah, juga mengatur mengenai hak dan kewajiban setelah hubungan kerja. Dalam setiap hubungan kerja pun akan memasuki suatu tahap dimana hubungan kerja akan berakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak.      Berdasarkan hal tersebut di atas sering terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja. Perselisihan tersebut merupakan suatu hal yang lumrah karena telah menjadi kodrat manusia. Perselisihan antara para pihak biasanya disebabkan adanya perasaan kurang puas. Pengusaha memberikan kebijaksanaan yang menurutnya sudah baik, namun pekerja yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan sendiri sehingga tidak puas dengan kebijaksanaan yang diberikan. Berbagai  perselisihan yang paling sering terjadi selain masalah upah, dan masalah terkait lainnya juga masalah pemutusan hubungan kerja yang biasa disebut dengan istilah  PHK. Istilah pemutusan hubungan kerja untuk selanjutnya ditulis PHK merupakan suatu momok bagi setiap pekerja, karena pekerja dan keluarganya akan mengalami penderitaan dan terancam kelangsungan hidupnya dengan hilangnya pekerjaan dan penghasilan pekerja akibat PHK. Dalam prakteknya PHK yang terjadi karena berakhirnya waktu yang telah ditetapkan  dalam perjanjian kerja  tidak menimbulkan permasalahan. Berbeda halnya dengan PHK yang terjadi karena kebijakan yang diambil oleh pengusaha terkadang menimbulkan reaksi dari pekerja yang tidak dapat menerima alasan–alasan PHK. PHK merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak terutama pekerja karena berada pada posisi yang lemah dibandingkan pengusaha. PHK bagi pekerja dapat memberikan pengaruh psikologis dan finansial.      Menurut Iman Soepomo dalam Zaeni Asyhadie bahwa: “pemutusan hubungan kerja bagi buruh merupakan permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anaknya dan sebagainya” (Zaeni Asyhadie, 2002: 140). Bagi perusahaan terjadinya PHK sebenarnya merupakan suatu kerugian karena harus melepaskan tenaga kerjanya yang selama ini sadar atau tidak sadar sudah dilatih dengan mengeluarkan ongkos yang banyak dan sudah mengetahui cara-cara kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Namun kadang-kadang perlu diadakan PHK untuk mencegah korban yang lebih besar (F.X. Djumialdji, 2001: 84). PHK merupakan masalah yang selalu menarik untuk dikaji dan ditelaah lebih mendalam. Perselisihan yang paling sering terjadi dalam suatu hubungan industrial adalah perselisihan karena PHK. Persoalan yang seringkali muncul ketika terjadi PHK selain alasan dilakukan PHK juga masalah kompensasi PHK. Seringkali pekerja yang di-PHK merasa bahwa keputusan PHK oleh perusahaan dilakukan secara sewenang-wenang. Pekerja yang terkena PHK mencurigai pengusaha menekan haknya untuk mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak sebagai kompensasi PHK. Di sisi lain pekerja juga selalu menuntut kompensasi yang lebih besar pada hal tuntutan tersebut belum tentu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan belum tentu sesuai dengan kondisi perusahaan. Hal ini wajar karena pekerja selalu dalam dalam posisi yang lemah, sehingga pekerja mengalami ketidakadilan ketika berhadapan dengan kepentingan perusahaan. Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh melalui berbagai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Perselisihan PHK biasanya terpusat pada aspek normatif seperti besarnya uang pesangon yang layak, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti rugi, disamping mengenai alasan perusahaan melakukan PHK.      Hukum Ketenagakerjaan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai tujuan utama untuk melindungi  kepentingan pekerja. Tujuan tersebut dilandasi filosofis dasar bahwa pekerja selalu merupakan subordinat dari pengusaha. Hukum Ketenagakerjaan dibentuk untuk menetralisir dan menyeimbangkan subordinasi kedudukan pekerja/buruh terhadap pengusaha (www.pemantauperadilan.com/20/11/06). Perlindungan hukum yang paling banyak diberikan oleh pemerintah dalam peraturan ketenagakerjaan adalah mengenai PHK. Hal ini wajar karena masalah PHK menyangkut kelangsungan hidup para pekerja/buruh selanjutnya dan untuk memberikan proteksi terhadap pekerja/buruh agar tidak kehilangan pekerjaannya. Berbagai kebijakan pemerintah mengenai PHK selain sebagai upaya penegakan hak normatif kaum pekerja/buruh yang posisinya sangat rentan ketika berhadapan dengan kaum pengusaha juga sebagai wujud pengamalan terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi ” Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan”  Setiap orang berhak untuk bekerja dan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pada tahun 1998 ketika krisis ekonomi melanda Indonesia banyak perusahaan yang melakukan lock out karena tidak mampu beroperasi. Para pelaku usaha merugi dikarenakan nilai tukar rupiah yang jatuh merosot terhadap dolar sehingga berimbas pada kenaikan bahan baku dan biaya produksi yang tinggi. Perekonomian  Indonesia sudah mulai membaik, namun dampak krisis moneter tahun 1998 masih dapat dirasakan sampai saat ini. Terlebih lagi, setelah pemerintah menaikkan harga BBM, kondisi dunia usaha semakin terpuruk. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran  bagi para pengusaha namun juga menimbulkan kekhawatiran bagi para pekerja yang menggantungkan hidupnya dari bekerja pada orang lain. Dalam kondisi ekonomi perusahaan yang semakin memburuk, PHK menjadi alternatif terakhir yang diambil pengusaha untuk menyelamatkan usahanya. PHK sedapat mungkin harus dihindari oleh pengusaha, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan ” Pengusaha, pekerja/buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja” (Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Namun, dalam keadaan tertentu PHK terpaksa dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah timbulnya korban yang lebih besar.      Sampai dengan tahun 2005 gelombang PHK atas pekerja/buruh, terutama industri padat karya seperti tekstil dan garmen terus berlanjut diberbagai daerah termasuk di daerah Sukoharjo. Puluhan  ribu pekerja/buruh pabrik di Sukoharjo dihinggapi kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan menjadi korban PHK. Kegelisahan tersebut dipicu PHK secara bergelombang yang dilakukan sejumlah perusahaan berskala kecil maupun besar. Kondisi ini diperburuk dengan kenaikan Harga Bahan Bakar (BBM) terakhir 1 Oktober 2005 silam yang mengakibatkan harga bahan-bahan produksi dan transportasi menjadi naik sehingga biaya produksi juga meningkat. PHK merupakan pilihan terakhir untuk mencegah timbulnya korban yang lebih besar. Hanya berselang dua bulan setelah kenaikan harga BBM, ribuan pekerja menjadi korban PHK. Terhitung sejak pertengahan November sampai akhir Desember 2005, jumlah pekerja yang menjadi korban PHK tercatat sekitar 3.119 orang (www.wawasandigital.com/show_archives/02/01/07). Melihat kondisi perekonomian yang semakin sulit, tidak tertutup kemungkinan korban PHK jumlahnya semakin besar. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Srimoyo Tamtomo bahwa hingga November 2005 sebanyak 25 perusahaan melakukan PHK dengan total 7.724 orang. Dari jumlah tersebut 5.832 orang adalah pekerja perusahaan tekstil (www.kompas.com/22/12/05). Ribuan pekerja korban PHK sebagian besar dari perusahaan tekstil. Salah satu perusahaan tekstil di wilayah Sukoharjo yang melakukan PHK terhadap ribuan pekerjanya adalah PT Dan Liris yang berkedudukan di Grogol, Sukoharjo. PT Dan Liris merupakan salah satu perusahaan tekstil besar di Jawa Tengah dan mempekerjakan lebih dari 10.000 pekerja. Perusahaan tersebut pernah melakukan PHK secara bertahap pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006. Dalam pelaksanaan PHK pada tahun 2005 terhadap 1.200 pekerja dan pada Januari 2006 terhadap 434 pekerja, perusahaan tersebut mengambil kebijaksanaan pemberian pesangon secara angsuran (www.mediaindonesia.co.id). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan PHK di perusahaan swasta, yaitu di PT Dan Liris yang berkedudukan di Sukoharjo. Dalam penulisan hukum ini penulis mengambil judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAN PEMBERIAN PESANGON SECARA ANGSURAN DI PT DAN LIRIS SUKOHARJO.

 

B. Perumusan Masalah

1.      Apa alasan yang mendasari PT Dan Liris melakukan PHK secara  bertahap?

2.      Bagaimana prosedur PHK yang dilakukan oleh PT Dan Liris?

3.      Bagaimana pemenuhan hak pekerja ter-PHK dalam hal besarnya kompensasi  PHK yang diberikan dan cara pembayaran kompensasi tersebut oleh PT Dan Liris?

4.   Apakah pekerja terlindungi dalam pelaksanaan PHK dan pemberian pesangon secara angsuran di PT Dan Liris di Sukoharjo?