Menu Lawskripsi

Terdapat 32 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PERANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KECELAKAAN KERJA

 

A.     Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan bencana yang menimpa umat manusia di berbagai belahan dunia pada penghujung abad-21 ini, lebih-lebih lagi di negara berkembang. Demikianpula di Indonesia, kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan utama. Peluang menyelesaikan masalah ini hanya bisa dilahirkan dengan pelaksanaan system pembangunan yang secara sadar, nyata dan efektif memang diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan dan memeratakan pendapatan seluruh msyarakat. Sejalan dengan proses era globalisasi kehidupan masyarakat indonesia mengalami banyak perubahan, yaitu dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri dimana persaingan di bidang usaha semakin tinggi. Perusahaan-perusahaan, industri kecil maupun besar dituntut untuk semakin meningkatkan kualitasnya untuk tetap bertahan di bidang usaha. Tuntutan peningkatan kualitas tersebut tidak hanya mengenai mutu hasil produksi tetapi juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Adanya tuntutan peningkatan tersebut, hal ini tentunya juga memerlukan pengerahan tenaga kerja secara intensif pula dari para pekerja. Sehingga sering kali para pekerja diharuskan bekerja di luar batas kemampuannya, akibatnya keselamatan dan kesehatan dari pekerja sering terabaikan. Sehubungan dengan pertumbuhan industri dan persaingan usaha, maka semakin bertambah pula penggunaan mesin-mesin sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan. Dengan penggunaan mesin-mesin tersebut tentu saja akan lebih memperlancar proses produksi, tetapi resiko terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimpa tenaga kerja juga lebih besar pula. Bahan-bahan yang mengandung racun, mesin-mesin, alat-alat, serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan pengetahuan untuk penanganan peralatan yang serba baru dan mutakhir, dan tidak adanya latihan kerja serta pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru senantiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja. Oleh karenanya tenaga kerja dalam bekerja perlu adanya pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan yang maju dan tepat serta dilengkapi alat perlindungan diri sehingga dapat diperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat kerja. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Erman Suparno, menyatakan angka kecelakaan kerja di kalangan pekerja sampai saat ini masih cukup tinggi. Menurut beliau, berdasarkan evaluasi data kecelakaan kerja dari tahun 2001 sampai 2006, meski persentase kasus kecelakaan kerja dibandingkan tenaga kerja atau tingkat kekerapan kecelakaan kerja cenderung menurun, namun angka kecelakaan kerja masih cukup tinggi. Berdasarkan laporan PT Jamsostek, terkait dengan kompensasi kasus kecelakaan kerja, sampai Januari 2005 telah terjadi 95.418 kasus kecelakaan kerja yang telah mengakibatkan 6.114 orang cacat, 2.932 orang cacat sebagian, 60 orang cacat total, dan 1.336 meninggal dunia.  http://www.google.co.id/kasuskecelakaankerja.html> diakses tanggal 20 Desemberr 2007). Dari data di atas mengindikasikan bahwa tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia saat ini masih tergolong tinggi. Sehingga perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja tentunya masih harus ditingkatkan. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa ”setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut dipertegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga kerja yang berbunyi : ”Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ”Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Dalam rumusan tersebut terkandung 2 makna penting, yaitu : Hak pekerja sebagai warga negara Indonesia atas pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, Hak pekerja sebagai warga negara Indonesia atas penghasilan yang layak dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu setiap pekerjaan haruslah manusiawi, bilamana kondisi kerja maupun lingkungan kerja tidak berakibat buruk terhadap kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja (Sumaur PK, 1990 : 19). Dengan demikian jelas bahwa mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak pekerja. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan tehnis serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Pengusaha sebagai pihak yang mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Disinilah dibutuhkan kesadaran dari pihak pengusaha mengingat penyediaan alat perlindungan diri maupun penyediaan lingkungan kerja yang sehat memerlukan biaya. Namun begitu biaya yang dikeluarkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan jika terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Hal itu disebabkan karena melindungi tenaga kerja, secara tidak langsung melindungi perusahaan tempat kerjanya, agar usahanya tidak mengalami hambatan-hambatan atau kegagalan dalam berproduksi dikarenakan ketidak hadiran beberapa buruh karena menderita sakit. Keselamatan kerja yang setinggi-tingginya dapat tercapai bila kesehatan berada dalam taraf yang sebaik-baiknya. Antara keselamatan dan kesehatan kerja dengan produktivitas kerja terdapat kolerasi yang nyata. Setiap tenaga kerja yang sehat dan selamat mampu melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien sehingga produksi berada pada tingkat yang sebaik-baiknya. Dalam keadan sakit tenaga kerja tersebut tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, bahkan mungkin tidak bisa bekerja lagi sehingga tentunya pekerjaan menjadi tidak optimal, sehingga dapat menyebabkan beban bagi perusahaan dan tenaga kerja itu sendiri. Beban tersebut bagi perusahaan bisa berupa : Menurunnya produksi, Pembayaran ongkos pengobatan yang mungkin sampai berhari-hari atau bahkan sampai berbulan-bulan, Menurunnya moral pengusaha dalam pandangan masyarakat. Adapun bagi tenaga kerja beban tersebut  dapat berupa : Menurunnya kepercayaan dari pengusaha, menurunnya kemampuan kerja yang dapat berakibat berkurangnya pendapatan.

Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul yang merupakan salah satu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ada di Indonesia harus selalu memberikan perlindungan kepada pekerja dan pengusaha di Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan karena pekerja merupakan aset pembangunan nasional yang secara normatif di jamin oleh Undang-Undang dan hal tersebut adalah suatu hak yang yang harus diterima oleh pengusaha. Maka dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul harus mengadakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja untuk menghindari kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja terhadap para pekerja dan pengusaha. Namun ada kalanya penyelenggaraan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja dan pengusaha tersebut tidaklah sesuai dengan yang apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi antara pengusaha dan pekerja terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

 

B.     Perumusan Masalah

1.       Bagaimana upaya atau kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja?

2.       Bagaimana mekanisme pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja?

3.   Bagaimana hasil pembinaan dan pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja?