Menu Lawskripsi

Terdapat 84 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL-USUL PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NO. 868/PID.B/2008/PN.MKS)

 

A.                Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar di dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Di samping itu perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa. Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 bahwa: Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan orang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Saat ini, poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligami ditolak sebagian masyarakat khususnya perempuan dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normative, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normative yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan. Hukum Perkawinan Islam memang membolehkan bagi seorang suami melakukan poligami dengan syarat yakin atau menduga kuat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sebagaimana yang di isyaratkan dalam Al-quran oleh surat An-Nisa’ ayat tiga’: Jika kamu takut, bahwa kamu tak akan berlaku adil tentang anak-anak yatim, maka kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baik bagimu, berdua, bertiga atau berempat orang. Tetapi jika kamu takut, bahwa tiada akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau pakailah hamba sahaya, Yang demikianlah itu lebih dekat kepada tiada aniaya.

Para ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan poligami dalam perkawinan didasarkan pada firman Allah Swt. surat al-Nisa’ ayat 3 diatas. Ayat 3 al-Nisa’ ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 al-Nisa’. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah ; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil dan fair, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah ra waktu ditanya oleh Urwah bin al-Zubair ra mengenai maksud ayat 3 surat al-Nisa’ tersebut (Rasyid Ridho,. 344-345).

Jika wali anak wanita yatim tersebut khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka ia (wali) tidak boleh mengawini anak wanita yatim yang berada di bawah perwaliannya itu, tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, seorang isteri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Jika ia takut tidak bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya, maka ia hanya beristeri seorang, dan ini pun ia tidak boleh berbuat dholim terhadap isteri yang seorang itu. Apabila ia masih takut pula kalau berbuat zalim terhadap isterinya yang seorang itu, maka tidak boleh ia kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya. Rasyid Ridho lebih lanjut mengemukakan bahwa maksud ayat 3 surat al-Nisa’ ialah untuk memberantas atau melarang tradisi zaman jahiliyyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak wanita yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan harta anak tersebut. Demikian pula tradisi zaman jahiliyyah yang mengawini isteri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi, dilarang oleh Islam berdasarkan ayat tersebut (Rasyid Ridho, 347-348). Kebolehan poligami ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan  memenuhi syarat tertentu. Selain itu dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur secara tegas mengenai syarat diperbolehkannya.  Dikarenakan ketatnya aturan mengenai poligami baik secara agama maupun undang-undang, beberapa orang berusaha melakukan jalan pintas demi memuaskan nafsu syahwatnya semata yakni jika mereka ingin menikah lagi (bagi laki-laki) tidak perlu harus meminta izin istri pertama cukup memalsukan data bahwa ia (si laki-laki) masih jejaka. Kasus pemalsuan data pernikahan dan kejahatan asal usul perkawinan juga terjadi di kota Makasar, adapun kasus posisinya secara singkat adalah sebagai berikut: Muh. Rijal Bin Rusling merupakan suami dari JUMRIA yang merupakan istri sahnya. Tanpa persetujuan istri yang pertama, Muh. Rijal Bin Rusling menikah lagi dengan Rosdiana Binti Halim. Muh. Rijal Bin Rusling, dan Muh. Rijal Bin Rusling mengetahui Bahwa Jumria merupakan penghalang bagi terdakwa untuk menikah dengan Rosdiana Binti Halim karena antara terdakwa dengan Jumria masih berstatus sebagai suami istri yang sah. Untuk meyakinkan Drs. Abd. Karim yang bertindak sebagai imam, maka Muh. Rijal Bin Rusling mengaku kepada Drs. Abd. Karim bahwa ia masih jejaka/bujang, sehingga ia dalam mengisi berkas NA-1 sampai NA-7 yang merupakan syarat administrasi untuk mendapatkan buku nikah ia mencantumkan statusnya masih jejaka/bujang, sehingga dalam Akte Nikah Nomor : 460/75/IV/2008 tanggal 19 April 2008 status dari Muh. Rijal Bin Rusling masih jejaka/bujang dan tentu saja hal itu merupakan tindak pidana pemalsuan surat karena telah memasukkan data fiktif. Kasus pemalsuan data pernikahan dan kejahatan asal usul perkawinan yang terjadi di kota Makassar tersebut, memberikan gambaran awal saat penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-usul Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 868/Pid.B/2008/PN.Mks)”. 

                       

B.                 Rumusan Masalah

1.      Apakah Jaksa dalam melakukan penerapan pasal mengenai tindak pidana pemalsuan asal usul perkawinan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?

2.      Apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 868/Pid.B/2008/PN.Mks dalam penjatuhan pidana sudah sesuai dengan sistem pemidanaan pada Concursus ?