Menu Lawskripsi

Terdapat 42 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA

A. Latar Belakang

Korupsi adalah “trend konservatif klasik” sejak zaman Romawi. Sejarah menunjukkan bahwa Gaius Verres, Gubernur Sisilia di Romawi pada tahun 70 SM diseret oleh Cicero di depan meja hijau dengan dakwaan korupsi. Tidak hanya itu, Verres bahkan berusaha keras menyuap hakim. Namun akhirnya melarikan diri ke Massilia dan hidup mewah dalam pengasingan, walaupun akhirnya dibunuh atas perintah Marcos Antonius.

Selama lebih 40 tahun terakhir Indonesia “mengidap” korupsi. Hingga saat ini kita masih sangat sulit menemukan obat yang ampuh untuk menyembuhkannya. Korupsi telah membuat sendi kehidupan bernegara mengalami kekeroposan.Sendi perekonomian sebagai penopang utama kehidupan mengalami kerapuhan, nilai mata uang secara signifikan mengalami kejatuhannya.

Sendi sosial juga bernasib sama, korupsi telah menjadi hal lumrah dalam potret kehidupan keseharian mulai tingkat struktur RT (Rukun Tetangga) hingga ke tingkat Lembaga Kepresidenan. Bahkan organisme tubuh kita inipun mungkin telah “dijangkiti” virus korupsi yang jauh lebih dahsyat dampaknya dari virus-virus penyakit jasmani.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Korupsi di Indonesia bukan sebagai kasus yang baru, hal ini terbukti dari survey yang dilakukan oleh Marketing Research Indonesia (MRI), tentang persepsi masyarakat (Perkantoran) terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia. Survey tersebut dilakukan terhadap 2.300 responden termasuk diantaranya 400 responden dari dunia usaha 1.250 rumah tangga, dan 650 responden pegawai diperoleh beberapa catatan bentuk-bentuk korupsi yang dikenal oleh masyarakat antara lain korupsi tanah/penggusuran tanah rakyat, korupsi dana/uang, korupsi oleh pejabat tinggi, korupsi di Pertamina, korupsi di PPD, korupsi di pertambangan, korupsi di PLN, korupsi di Perusahaan, korupsi di bank-bank, korupsi di KPU, korupsi di pemerintahan, korupsi uang TPR (Tanda Parkir Restribusi), korupsi di Bulog, korupsi di pengadilan, korupsi di BUMN, korupsi di kejaksaan, korupsi di LSM, korupsi uang ASTEK, korupsi di TELKOM, korupsi dibidang perindustrian, korupsi diperusahaan asing, korupsi di PDAM, korupsi di dalam ketenagakerjaan, korupsi hasil hutan, korupsi di penerbangan, korupsi dana JPS, dan seterusnya.

Pada kasus di Indonesia, jenis korupsi secara sederhana terwujud antara lain dalam bentuk uang pelicin dalam mengurus berbagai surat-surat, seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Akta Lahir atau Paspor agar prosesnya lebih cepat. Padahal seharusnya, tanpa uang pelicin surat-surat ini memang harus diproses dengan cepat. Jenis korupsi lainnya muncul antara lain dalam bentuk ‘uang damai’ dalam kasus pelanggaran lalu lintas, agarsi pelanggar terhindar dari jerat hukum.

Korupsi menjadikan martabat bangsa menjadi rendah, kehidupan masyarakat menjadi tidak tenteram kerena masyarakat harus menanggung pajak yang tinggi sebagai akibat dari korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah termasuk pinjaman IMF/ CGI/ World Bank. Korupsi para pejabat mengakibatkan defisit APBN. Defisit APBN tersebut harus ditutup, salah satunya dengan kenaikan pajak, menaikkan harga BBM, harga PLN, dan lain-lain. Tetapi sampai saat ini belum begitu jelas peran aparat hukum yang benar-benar tegas untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Pada saat ini kinerja aparat penegak hukum dalam menangani masalah-masalah hukum khususnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi dipertanyakan kembali. Sudah menjadi rahasia umum bahwa aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman adalah lembaga-lembaga yang melanggengkan korupsi sehingga menjadi suatu sistem yang buruk dalam penegakan hukum. Bahkan karena sudah melembaganya korupsi di lingkungan aparat penegak hukum itu sendiri hingga akhirnya timbul suatu idiom tentang “Kasih Uang Habis Perkara (KUHP).”

Berbagai kebijakan pemerintah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU No. 28 Tahun 1999), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No. 31 Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU No. 20 Tahun 2001), dan dalam hal ini masih banyak peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, terdapat badan khusus yang juga disebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPTPK) yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang. Peraturan ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2002).

Pembentukan komisi tersebut diatas masih dipertanyakan keefektivitasannya dalam menangani kasus-kasus korupsi yang tergolong kasus-kasus besar saat ini misalkan kasus korupsi mantan Presiden Soeharto, kasus korupsi di DPRD Semarang, dan masih banyak lagi.

B. Rumusan Permasalahan
  1. Bagaimana kewenangan KPTPK dalam penanggulangan tindak pidana korupsi ?
  2. Bagaimana kewenangan KPTPK dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara saat ini ?