Menu Lawskripsi

Terdapat 25 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

  

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Di dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan. Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau street crime” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan.” Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi” ( Soerjono Soekanto, 2005 : 2 ). Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur dinegara miskin dan berkembang, tetapi juga dinegara-negara yang sudah maju. Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:148). Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan­aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP. Hal ini dikarenakan salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan. Dalam hal ini, ada pertanyaan yang muncul terkait dengan perumusan Pasal 480 KUHP, yaitu apakah dapat dianggap sebagai penadah seorang A yang meminjam atau menerima sebagai pembayaran utang, sejumlah uang dari B yang memperolehnya dengan mencuri, sedangkan A tahu atau pantas harus dapat mengira bahwa uang itu adalah barang curian. Perbuatan si A memang tidak masuk perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 480 KUHP. Akan tetapi, dapat dipersoalkan apakah menerima uang untuk dipinjam tidak dapat disamakan dengan menerima gadai suatu barang, dan apakah menerima uang sebagai pembayaran utang tidak dapat disamakan dengan perbuatan “menukari” (Wirjono Prodjodikoro, 2002 : 61). Di Pengadilan Negeri Surakarta sendiri pernah menyidangkan dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana penadahan mobil. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta di dalam amar putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan. Dalam hal ini, tentunya hakim Pengadilan Negeri Surakarta mempunyai pertimbangan dalam memutus tindak pidana penadahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Di samping itu, yang dapat membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah unsur pembuktian. Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan. Oleh karena itu, adanya keyakinan hakim yang didukung oleh hukum positif yang berlaku merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusannya.Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

 

B. Perumusan Masalah

1.    Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan mobil?

2.  Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan mobil di

     Pengadilan Negeri Surakarta?