Menu Lawskripsi

Terdapat 27 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

STATUS HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB ANAK PERUSAHAAN DALAM SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN

 

A. LATAR BELAKANG

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD sendiri tidaklah memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu. Dengan mengacu kepada undang-undang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan didefenisikan sebagai “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Sumber Hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara yang menciptakan yurisprudensi, masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai perusahaan. Dengan demikian, hukum perusahaan itu terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan. Yurisprudensi merupakan sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan kewajiban dan hak tertentu. Dalam Yurisprudensi, kewajiban dan hak yang telah ditetapkan oleh hakim dipandang sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan sengketa kewajiban dan hak antara pihak-pihak. Melalui yurisprudensi, hakim dapat melakukan pendekatan terhadap sistem hukum yang berlainan, misalnya sistem hukum Anglo Saxon. Dengan demikian, kekosongan hukum dapat diatasi, sehingga perlindungan hukum terhadap kepentingan pihak-pihak terutama yang berusaha di Indonesia dapat dijamin, misalnya perusahaan penanaman modal asing di Indonesia. Adakalanya bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi Perseroan Terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. Untuk itu, pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang mandiri pula. Perusahaan pemilik ini yang disebut sebagai perusahaan holding. Yang dimaksud dengan perusahaan holding adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya, suatu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda. Setidak-tidaknya proses pembentukan induk perusahaan dapat dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu (1) prosedur residu, (2) prosedur penuh dan, (3) prosedur terprogram. Dalam UU PT, jika anak perusahaan melakukan perbuatan yang mengharuskan bertanggung jawab secara hukum, induk perusahaan akan ikut bertanggung jawab sejauh tidak menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh perusahaannya. Kecuali misalnya direksi pada anak perusahaannya telah bertindak melebihi dari kekuasaan yang diberikan kepadanya. Seberapa jauh kekuasaan diberikan kepadanya, dapat dilihat dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan. Biasanya dalam bagian "Kepengurusan" dan bagian "Tugas dan Wewenang Direksi". Apabila direktur bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya tersebut, maka direktur tersebut bertanggung jawab secara pribadi. Jika perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit, maka beban tanggung jawab tidak cukup ditampung oleh harta perusahaan (harta pailit), maka direksipun ikut bertanggung jawab secara renteng. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyiratkan bahwa terhadap pelaku bisnis telah dibuat rambu-rambu yang jelas agar tidak dilanggar serta berdampak pada pihak luar (pihak ketiga) dalam mengantisipasi dampak dari ekses negatif jalannya perusahaan (Badan Hukum) tersebut, terutama akibat perbuatan Badan Hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Secara Hukum Perusahaan angota group tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban keluar dari Perusahaan satu sama lain, akan tetapi Perusahaan-Perusahaan yang berada dalam perusahaan group dimiliki oleh pemilik modal yang sama sehingga dapat dikatakan sebagai satu kesatuan kelompok kegiatan ekonomi. Meskipun dari sudut kegiatan ekonomi perusahaan dalam group merupakan satu kesatuan, namun dari segi yuridis masing-masing perusahaan anggota group tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu bahwa masing-masing Perusahaan yang bergabung dalam Perusahaan group adalah merupakan Badan-Badan Hukum yang berdiri sendiri. Apabila salah satu anak perusahaan berhutang kepada pihak ketiga maka keterikatan secara yuridis dari induk perusahaan dapat muncul selaku pemegang saham ia ikut serta bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang tersebut. Bentuk tanggung jawab dari Induk Perusahaan dapat berupa: Induk Perusahaan ikut serta sebagai penjamin corporate guarantee; personal guarantee; atau memberikan garansi terbatas terhadap pelunasan hutang-hutang anak perusahaan dengan kreditur. Karena permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini, yang diberi judul : “STATUS HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB ANAK PERUSAHAAN DALAM SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN”.

 

B. Perumusan Masalah

1.        Bagaimana peranan dan kedudukan hukum induk perusahaan.

2.        Bagaimana tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahan kepada pihak ketiga.

3.        Bagaimana status hukum dan tanggung jawab anak perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan.