Menu Lawskripsi

Terdapat 27 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PEMILU DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARANYA DALAM PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

 

A. Latar Belakang

Pemilu 2009 adalah pemilu yang di awal persiapan perhelatannya telah melahirkan banyak kontroversi di publik. Banyak fenomena yang mengusik atau mungkin bisa dikatakan anomali. Tidak berhenti sampai di situ, produk calon legislatif yang dimunculkan dari tiap partai politik belakangan juga menuai banyak kritikan dan cercaan. Proses rekruitmen bakal calon yang tidak jelas, jumlah partai politik yang banyak (44 partai politik), kurang matangnya persiapan pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemilu serta minimnya sosialisasi tentang tata cara dan aturan Pemilu, adanya peraturan mengenai parliament threshold, menjadikan banyaknya kasus-kasus pelanggaran Pemilu yang terjadi di pemilu 2009. Banyaknya fenomena pelanggaran yang terjadi di dalam Pemilu 2009, misalnya penggelembungan suara caleg salah satu partai politik, pencontrengan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali sampai money politic yang dilakukan salah satu caleg untuk mencari simpati rakyat. Diantara sekian banyak kasus pelanggaran Pemilu yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, yang sangat urgent dan menjadi pembahasan apalagi untuk persiapan Pemilu Presiden yang akan dating adalah masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap). Masalah DPT ini menjadikan Pemilu 2009 sebagai Pemilu paling buruk dibandingkan Pemilu 1999 dan 2004. Itu karena angka golput mencatat rekor tertinggi dalam sejarah Pemilu di Indonesia. Angka golput diperkirakan mencapai 30% dan angka pemilih yang tidak masuk DPT sekitar 10-12%, sehingga jika ditotal, angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilih mencapai 40% lebih. DPT tidak akurat, buruknya persiapan, serta rendahnya sosialiasi merupakan factor penyebab melambungnya angka golput. Kisruh masalah DPT akhirnya masuk ke wilayah politik DPR. Hak angket digunakan untuk membedah kesemrawutan daftar tersebut. Sebanyak 22 anggota DPR dari enam fraksi menggunakan hak konstitusional mereka untuk mempersoalkan kesemrawutan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Mereka menilai bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab atas hilangnya hak pilih warga negara dalam pemilu legislatif 9 April 2009 yang lalu. Langkah politik DPR ini sangat masuk akal manakala langkah hukum atas hilangnya hak pilih warga negara belum menemukan salurannya. Pengaduan warga negara ke kepolisian belum mendapatkan tanggapan memadai. Padahal, hilangnya hak pilih warga negara adalah pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi UUD 1945 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Adalah suatu kenyataan bahwa hingga kini belum ada pihak yang bertanggung jawab atas kesemrawutan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Komisi Pemilihan Umum yang kewenangannya turun dari konstitusi menolak untuk bertanggung jawab, sementara Departemen Dalam Negeri menimpakan tanggung jawab kepada KPU. Pada akhirnya, rakyat ditempatkan sebagai pihak yang ikut bersalah karena tidak mau mengecek Daftar Pemilih Sementara (DPS) serta aktif mendaftarkan diri. Kecurangan Pemilu melalui manipulasi DPT atau electoral fraud merupakan pelanggaran HAM Pasal 25 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Hal ini adalah indikasi pengurangan integritas masyarakat. Suatu hal kritis yang telah memaksa BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) menyatakan perlunya suatu pemungutan suara ulang. Kecuarangan tersebut sudah tidak mungkin dipermaklumkan sebagai kesalahan yang tidak bisa dihindari. Kelemahan administrasi penyelenggaraan Pemilu sudah semakin terlihat sebagai bentuk lain dari strategi pemenangan dengan medium pemilu. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai masalah ini dalam sebuah skripsi, khususnya pertanggungjawaban pidana kasus-kasus pidana yang terjadi dalam proses Pemilihan Umum, baik berdasarkan KUHP maupun UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Sebagaimana diketahui, beberapa kasus yang terjadi di Pemilu khususnya masalah DPT, seakan membawa kita masuk dalam kehidupan tanpa negara (stateless). KPU dan Departemen Dalam Negeri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas DPT tidak mau mengakui DPT bermasalah itu. Bahkan, mereka saling lempar tanggung jawab satu ama lian. Sama dengan kasus Pilgub Jatim, kasus DPT Pemilu 2009 juga tak ditangani serius oleh pihak kepolisian. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal undang-undang juga tidak mampu berbuat apa-apa.

 

B. Rumusan Permasalahan

1.       Bagaimana mekanisme pertanggung jawaban dan penyelesaian tindak pidana pemilu dalam KUHP.

2.      Bagaimana mekanisme pertanggung jawaban dan penyelesaian tindak pidana pemilu dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.