Menu Lawskripsi

Terdapat 51 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN DAERAH KOTA SURAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

 

A.    LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah termasuk salah satu negara yang sedang berkembang. Sebagaimana konsekuensi dari negara yang sedang berkembang adalah melaksanakan pembangunan nasional yang meliputi segala bidang kehidupan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan  kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan  kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Hal tersebut ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan nasional diwujudkan melalui penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa. Penyelenggaraan negara tersebut dilaksanakan melalui pembangunan yang menyeluruh itu mengandung maksud bahwa pembangunan itu merata diseluruh tanah air sampai  keseluruh wilayah negara. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang wilayahnya terbagi dalam daerah-daerah seperti yang dinyatakan dalam pasal 18 UUD 1945, yaitu:  ”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Pasal di atas dapat dijadikan  landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tersebut menggantikan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang sudah tidak berlaku lagi. Prinsip otonomi daerah  menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban  yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh , hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi daerah yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraan harus benar-benar sejalan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian maupun dalam perencanaan. Di samping itu diberikan pula standar arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan atau evaluasi. Hal itu merupakan tugas yang harus dilaksanakan pemerintah daerah yang mampu memikul tugas dan tanggung jawab berat tersebut. Salah satu dari aparatur yang harus menjalankan tugas itu adalah BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah). BAPEDA merupakan badan daerah yang mempunyai wewenang dalam perencanaan pembangunan daerah serta mempunyai kewenangan terhadap penilaian pelaksanaan pembangunan di daerah. Demikian juga  dengan BAPEDA kota Surakarta yang dibentuk dengan Perda No. 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, yang mempunyai tugas membantu Walikota untuk melakukan perencanaan pembangunan kota Surakarta guna terwujudnya keberhasilan pembangunan di kota Surakarta. Keberhasilan pembangunan daerah tidak akan lepas dari proses perencanaan yang berupa penentuan kebijaksanaan dan program-program pembangunan, yang dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program tersebut dikendalikan oleh BAPEDA sebagai badan perencana pembangunan kota Surakarta. Tentunya dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 membawa konsekuensi yang baru terhadap kedudukan, tugas dan fungsi BAPEDA Kota Surakarta sebagai badan perencana pembangunan Kota Surakarta.

 

B. PERUMUSAN MASALAH

1.      Bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kota Surakarta setelah berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah?

2.  Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Daerah Kota Surakarta setelah berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 dan upaya-upaya yang dilakukan oleh BAPEDA Kota Surakarta?