Menu Lawskripsi

Terdapat 22 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN LEASING DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI NO.84/PMK.012/2006 DAN KAITANNYA DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

 

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan dana bagi seseorang merupakan hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maupaun dalam hal berusaha di berbagai bidang bisnis. Di lain pihak, banyak juga orang/kumpulan orang-orang/Lembaga/Badan Hukum yang justru kelebihan dana meskipun hanya bersifat momentum. Oleh karena itu, dana yang berlebihan tersebut perlu diinvestasikan dengan cara yang paling menguntungkan, baik secara ekonomis ataupun sosial. Akhirnya terciptalah suatu institusi, yang secara tradisional pihak yang kelebihan dana mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana. Dewasa ini, perkembangan sektor Hukum bisnis sangat cepat, hal ini membawa konsekuensi terhadap perlunya sektor Hukum di bidang ini ditelaah ulang, agar tetap up to date, sesuai dengan perkembangan masa. Dalam hal ini, jika yang mengatur perbankan dikenal dengan Hukum perbankan, atau yang mengatur perkreditan dikenal dengan Hukum perkreditan, tentunya yang mengatur bantuan finansial lewat lembaga pembiayaan dikenal juga dalam cabang Hukum bisnis yang namanya Hukum pembiayaan. Lembaga konvensional yang namanya bank, ternyata tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank tersebut, keterbatasan sumber dana dan keharusan memberlakukan prinsip bernuansa kehati-hatian. Kemudian dicarilah bentuk-bentuk penyandang dana untuk membantu pihak bisnsis ataupun diluar bisnis dalam rangka penyaluran dana. Sehingga terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dari bank. Inilah yang dikenal sebagai Lembaga Pembiayaan, yang menawarkan model-model formulasi baru terhadap pemberian dana, salah satu diantaranya adalah Leasing. Usaha Leasing mulai timbul di Indonesia sejak tahun 1974, yakni dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : Kep- 1 22/MK/IV/1 974, Nomor : 32/M/SK/ 2/1974, Nomor : 30/Kpb/74, tertanggal 7 Februari 1974, tentang Perizinan Usaha Leasing . Industri Leasing dalam pertumbuhan dan perkembangan dapat dibagi 2 ( dua ) tahap yaitu tahap I sampai dengan 1988, dan tahap selanjutnya setelah 1988 atau tahap setelah deregulasi Paket Desember 1988. Dalam tahap I sampai dengan 1988, Leasing dapat dikatakan sebagai industri yang masih balita sampai tahap remaja. Pertumbuhan pada masa ini masih dapat dikatakan merangkak dan jumlah perusahaan masih sedikit. Tahap setelah deregulasi diawali dengan Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang diikuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1251 tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dalam periode ini pemerintah mulai melakukan pembenahan, dimana pada waktu itu peraturan yang semula terdiri dari berbagai ragam dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan satu peraturan yang diharapkan bisa mencakup sebagian besar masalah yang perlu diatur. Karena adanya deregulasi, jumlah perusahaan dan jumlah pembiayaan mengalami peningkatan yang cukup mencolok. Selain adanya faktor deregulasi tersebut, perkembangan usaha juga diakibatkan oleh perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Leasing merupakan suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan. Di lain pihak, bank melakukan usahanya dalam pembiayaan juga. Sepintas bidang ini seolah-olah dilaksanakan oleh dua instansi yang berbeda. Di dalam kenyataanya memang pembiayaan yang dilakukan oleh usaha Leasing tidak sama dengan pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Aktivitas Leasing dibandingkan dengan aktivitas perbankan sangat berbeda , walaupun sama-sama lembaga keuangan, di mana perbankan dapat melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat, sedangkan Leasing tidak dapat melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat. Khusus untuk metode pembiayaan, antara perbankan dengan Leasing hampir sama, tetapi yang membedakan adalah pendekatan dan kecepatan dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu yang membedakan perbankan dengan Leasing adalah bank lebih berorientasi kepada jaminan atas pemberian kredit (collateral basis), sedangkan Leasing tidak berorientasi kepada jaminan, karena barang yang dibiayai merupakan objek pembiayaan (non collateral basis). Leasing merupakan pranata Hukum yang kurang jelas, di satu pihak Leasing mirip dengan sewa-menyewa, tetapi di lain pihak, Leasing juga mengandug unsur jual-beli, bahkan unsur perjanjian pinjam-meminjam pun juga ada. Namun demikian, bangunan Hukum yang disebut Leasing , walaupun usianya masih terbilang muda, namun sudah cukup popular dalam dunia bisnis dewasa ini. Hampir seluruh bidang bisnis maupun non bisnis telah dimasuki oleh bisnis Leasing . Dan tidak terlalu mengherankan jika Leasing cepat sekali perkembangannya di Indonesia.

Leasing sebagai suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan, dianggap penting peranannya dalam peningkatan perekonomian Nasional. Usaha Leasing dalam perwujudannya adalah membiayaaai penyediaan barang-barang modal, yang akan dipergunakan oleh suatu perusahaaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala, yang disertai hak pilih (opsi) bagi perusahaan atau perorangan tersebut untuk menbeli barang­barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu Leasing. Dana merupakan salah satu sarana penting dalam rangka pembiayaan. Kalangan perbankan selama ini diandalkan sebagai satu-satunya sumber dana dimaksud, sehingga keberadaan dana dianggap belum memadai. Dengan adanya usaha Leasing , diharapkan keperluan akan dana dapat diatasi. Disamping itu, kiranya kesulitan realisasi akan pemerataan kredit bank, terutama bagi pengusaha golongan rendah dapat diatasi dengan Leasing. Kehadiran Leasing di Indonesia, ternyata juga telah menciptakan wahana baru untuk pengembangan investasi bagi dunia usaha, baik usaha kecil, menengah, maupun usaha besar. Dengan adanya Leasing , pengusaha dapat melakukan perluasan produksi dan penambahan barang modal dengan cepat dan juga dapat dijadikan alternatif pendanaan melalui sale and back lease. Selaian itu pasaran barang-barang yang bersifat konsumtif dapat ikut terdorong oleh adanya pembiayaan melaui Leasing . Hal ini dimungkinkan, karena pengadaan yang bersifat konsumtif itu turut dibiayaai oleh Leasing , baik secara individual atau perluasan usaha serta masih belum jelasnya pengertian barang yang bersifat konsumtif. Begitu pentingnya keberadaan Leasing dewasa ini membuat tumbuh suburnya Perusahaan Pembiayaan yang bergerak dalam bidang usaha Leasing . Selain keberadaan dana yang menjadi faktor penting dalam dunia usaha yang dapat teratasi oleh keberadaan Leasing , faktor komersial dimana Leasing menjanjiakan untung yang besar membuat perusahaan yang bergerak dibidang Leasing tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Oleh sebab itu pemerintah melalui menteri keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan NO 84/PMK.012/2006 yang mengatur tentang Perusahaan Pembiayaan. Berdasarkan uraian diatas, adapun alasan penulis dalam penulisan skripsi berjudul ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN LEASING DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI NO.84/PMK.012/2006 DAN KAITANNYA DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA adalah untuk mengetahui bagaimana tata laksana pendirian sebuah Perusahaan Pembiayaan dan untuk mengetahui apa yang menjadi perbedaan Leasing dengan perjanjian lainnya yang diatur dalam KUHPerdata dan kedudukannya dalam KUHPerdata. Selain itu, tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian Leasing , serta untuk mengetahui faktor-faktor, akibat dan cara penyelesaian wanprestasi dalam suatu perjanjian Leasing . Wanprestasi disini dimaksudkan adalah bahwa dalam masa berjalannya kontrak perjanjian Leasing , salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat atau melakukan sesuatu ynag menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.


B. Perumusan Masalah

1.              Bagaimanakah kedudukan perjanjian Leasing dalam KUHPerdata dan apa perbedannya dengan perjanjian lainnya?

2.              Bagaimanakah syarat-syarat dan prosedur pembuatan perjanjian Leasing dan Apakah yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian Leasing ?

3.   Apakah yang menjadi faktor terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian Leasing , serta bagaimanakah akibat dan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian Leasing tersebut?