Menu Lawskripsi

Terdapat 38 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SURAKARTA
DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA

 

A.    Latar Belakang Masalah

Sebuah negara dapat dikatakan negara besar apabila dapat menstabilkan kehidupan dalam segala bidang dan saling menyelaraskan satu sama lainnya. Pembangunan dalam segala bidang ini dapat berhasil guna bila para penguasa dan penyelenggara negara mampu melaksanakan tugas serta menjalankan fungsi dan kewajibannya secara baik dan berkelanjutan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, yang terbentang dari barat hingga ke timur. Beragam suku budaya ada di negeri ini, sehingga bermacam-macam pula adat kebiasaan dan agama serta kepercayaan yang dianut. Penduduk Indonesia tercatat sekitar dua ratus tiga belas juta penduduk, yang dimaklumi betapa sulitnya mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di negara ini. Pembangunan di segala bidang telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1945 atau setelah Indonesia merdeka dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan seperti yang termuat dalam GBHN. Pembangunan Nasional adalah proses yang berkesinambungan mencakup segala bidang yang pada hakekatnya adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merata materiil dan spirituil. Dalam upaya merealisasikan tujuan tersebut, proses pembangunan berjalan seimbang, selaras dan saling menunjang yang mengacu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia secara sederhana dibedakan dalam bentuk pembangunan sektoral dan regional. Pembangunan sektoral lazimnya merupakan realisasi dari rencana pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan kepentingan nasional. Sedang pembangunan regional merupakan realisasi pembangunan sesuai skala prioritas pembangunan di tingkat daerah (JB. Kristiadi, 1991 : 44). Pelaksanaan pembangunan tersebut, baik meliputi pembangunan nasional ataupun pembangunan daerah diharapkan adanya keharmonisan yang terpadu dan serasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN dimana dalam rangka pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia maka pembangunan daerah dan pertumbuhan antar daerah perlu ditingkatkan, sejalan dengan itu perlu pula ditingkatkan kemampuannya serta didorong prakarsa dan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan, dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab (GBHN, 1988 : 71,99). Menghadapi kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, yang terbentang dari barat hingga ke timur, maka pemerintah memberikan otonomi pada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah tersebut mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan daerah agar dapat membiayai pembangunan di daerahnya. Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 butir 5 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu :  “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kewenangan daerah yang dimaksud adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Dimana kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta tehnologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Pelaksanaan Otonomi Daerah perlu dibarengi dengan antisipasi daerah terhadap segala implikasinya. Salah satunya adalah tuntutan bagi Pemerintah Daerah agar mandiri dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Kemandirian itu dapat dilihat dari soal pembiayaan atau dana untuk daerah masing-masing dapat mencukupi atau tidak. Hal itu termasuk apakah daerah itu dapat menggali segala sumber keuangan yang potensial dari daerah itu sendiri atau tidak, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Penerimaan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari :

  1. Pendapatan Asli Daerah;
  2. Dana Perimbangan; dan
  3. Lain-lain Pendapatan.

Sedangkan pembiayaan bersumber dari :

  1. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
  2. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  3. Dana Cadangan Daerah; dan
  4. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah :

  1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

a.       hasil pajak daerah;

b.      hasil retribusi daerah;

c.       hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d.      lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

  1. Dana perimbangan;
  2. Pinjaman Daerah;
  3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 157 yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :

  1. Hasil Pajak Daerah;
  2. Hasil Retribusi Daerah;
  3. Hasil pengelolaan kekeyaan Daerah yang dipisahkan;
  4. Lain-lain PAD yang sah.

Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut:

  1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
  2. Jasa giro;
  3. Pendapatan bunga;
  4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dari sumber-sumber keuangan daerah tersebut di atas perlu terus dikelola dan diupayakan peningkatannya sehingga berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah yang tidak ingin bergantung dari APBN dan daerah di atasnya. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali keuangannya sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah. Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan bangsa Indonesia adalah pembangunan yang meliputi segala bidang untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pajak memegang peranan yang amat sangat penting. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dikenal dengan pajak daerah terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Sedangkan bagi hasil pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam hal ini yang dijadikan sorotan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat mencapai keberhasilan dengan adanya usaha dari pegawai Pajak Bumi dan Bangunan dalam memberi pengertian dan menyadarkan warganya dalam rangka membayar pajak. Dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi, maka diharapkan masyarakat mematuhi Undang-undang, khususnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kotamadya Surakarta sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah terus menggali potensi-potensi keuangan daerahnya agar dapat meningkatkan penerimaan bagi pendapatan asli daerah yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Demi suksesnya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan bangunan, diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak. Dukungan tersebut berasal dari KPPBBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) beserta seluruh stafnya, termasuk pula Wajib Pajak dengan ditambah dengan bantuan dari Kantor Pemerintahan Daerah. Untuk mengetahui peranan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan di Kotamadya Surakarta dalam rangka mendukung Pendapatan Asli Daerah, maka penulis mengambil judul Penulisan Hukum : “PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SURAKARTA DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA”

 

B.     Perumusan Masalah

1.      Bagaimana peranan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta ?

2.      Permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surakarta dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dan bagaimana cara mengatasinya ?