Menu Lawskripsi

Terdapat 64 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

ANALISIS HUKUM MENGENAI PENERAPAN KETENTUAN PAJAK PADA TRANSAKSI KARTU KREDIT

 

A. Latar Belakang

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant). Pengertian kartu kredit dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Inonesia Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu :“ Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran.” Dibandingkan dengan jenis-jenis kredit yang ditawarkan dunia perbankan, kartu kredit merupakan jenis kredit yang paling mudah dan cepat disetujui. Syaratnya sederhana yaitu fotocopi KTP, slip gaji atau surat keterangan penghasilan, foto dan surat keterangan lain yang dianggap perlu. Bahkan pada perkembangan saat ini, apabila calon pemegang kartu kredit yang mengajukan permohonan kartu kredit telah memiliki kartu kredit sebelumnya, maka calon pemegang kartu kredit yang bersangkutan hanya perlu menyerahkan fotokopi tagihan kartu kredit tersebut. Selain kemudahan dalam mengajukan permohonan, kelebihan lain dari penggunaan kartu kredit adalah lingkup penggunaannya yang sangat luas, dari transaksi kecil sampai transaksi bervolume besar. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sering melakukan perjalanan, baik untuk bisnis maupun wisata karena kartu kredit juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi diberbagai negara yang menerima pembayaran dengan kartu kredit. Semakin lama penggunaan kartu kredit di Indonesia semakin luas. Perkembangan penggunaan kartu kredit terjadi dengan cepat karena ada banyak kemudahan yang diperoleh dari penggunaan kartu kredit. Kartu kredit dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan alat pembayaran lain, sehingga lebih dikenal pula di tengah masyarakat. Masyarakat biasanya menggunakan kartu kredit untuk pembayaran transaksi yang dilakukan melalui internet atau di toko-toko yang menyediakan layanan pembayaran dengan kartu kredit. Pada transaksi yang dilakukan melalui internet, pihak card holder mempunyai kewajiban untuk membayar barang yang dibelinya dan mempunyai hak untuk menerima barang yang telah dibelinya dari merchant, dan sebaliknya merchant mempunyai kewajiban untuk mengirim barang itu dalam keadaan baik dan spesifikasinya sesuai dengan apa yang dipesan oleh card holder dan berhak untuk menerima pembayaran. Perkembangan penggunaan kartu kredit yang begitu pesat ini disebabkan karena masyarakat merasakan semakin pentingnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dan mengambil uang tunai mengingat kepraktisan, rasa nyaman dan aman yang ditimbulkan. Kegiatan itu juga tidak terlepas dari pembebanan pajak sebagai kewajiban masyarakat untuk membebankan pajak pada setiap transaksi atau fasilitas atau biaya yang harus dibayar atas penggunaan fasilitas atau kepimilikan suatu barang. Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” sebagaimana dikutip oleh R santoso Brotodihardjo menyatakan bahwa: “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”Dari defenisi diatas maka biaya produksi barang atau jasa-jasa dalam mencapai kesejahteraan umum banyak sekali yang telah digunakan oleh masyarakat. Salah satunya pembelian barang dengan kartu kredit juga termasuk dalam pembebanan pajak terhadap biaya produksi barang yang dibeli dengan kartu kredit tersebut. Penggunaan kartu kredit dalam transaksi pembayaran juga dikenakan pajak yang berlaku di Indonesia seperti Pajak Pertambahan Nilai yang dilihat dari objek transaksi, pengambilan uang tunai, pajak yang dibebankan oleh pihak Bank kepada pemegang kartu kredit (card holder) dan pajak lainnya. Dalam hal pembebanan pajak ini, mungkin masyarakat tidak begitu menyadari bahwa pajak yang dibebankan terhadap transaksi kartu kredit justru lebih besar dibandingkan dengan transaksi tanpa menggunakan kartu kredit atau transaksi tunai. Jenis pajak apa saja yang dibebankan pada transaksi kartu kredit, dan penerapan pajak yang dikenakan terhadap transaksi kartu kredit yang masyarakat tidak mengetahuinya. Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya pembebanan pajak pada transaksi kartu kredit inilah, maka Skripsi ini ditulis untuk membahas jenis pajak yang dibebankan pada transaksi kartu kredit dan menganalisis penerapan pajak dalam Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Mengenai Penerapan Ketentuan Pajak Pada Transaksi Kartu Kredit”.

 

B. Perumusan Masalah

1.                          Pajak apakah yang dapat dibebankan pada transaksi kartu kredit ditinjau dari peraturan perpajakan ?

2.                          Bagaimanakah penerapan ketentuan pajak Indonesia pada transaksi kartu kredit ?