Menu Lawskripsi

Terdapat 67 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

ASPEK HUKUM PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

 

A.Latar Belakang

Sejak awal para pendiri bangsa (founding fathers) telah menyadari bahwa Indonesia sebagai suatu kolektivitas politik tidak memiliki modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, sehingga Negara yakni pemerintah mengambil peranan yang cukup penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini secara eksplisit diatur dalam pasal 33 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitan di atas, dirasa perlu untuk meningkatkan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun kepemilikan Negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Badan Usaha Milik Negara yang seluruh/sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi serta melakukan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu,selama pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih tercantum dalam konstitusi maka, selama itu pula keterlibatan pemerintah (termasuk BUMN) dalam perekonomian Indonesia masih diperlukan. Secara berkesinambungan Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan amanat konstitusional ini dalam pengelolaan perekonomian negara dengan membentuk Perusahaan Negara untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dari sisi hukum, tahun 1969, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 19 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara yang selanjutnya disahkan menjadi Undang­Undang dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 sebagai pedoman pengelolaan Perusahaan Negara. Dalam UndangUndang Nomor 9 Tahun 1969 ditetapkan adanya 2 (dua) jenis Perusahaan Negara yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Perusahaan Negara yang berbentuk Persero didirikan sesuai ketentuan Perseroan Terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (StbI.1847:23) dengan kepemilikan negara dalam bentuk saham baik secara keseluruhan atau sebagian. Sedangkan Perum adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dan yang seluruh modalnya, yang tidak terbagi atas saham, dimiliki oleh negara. Saham negara pada Persero maupun modal pada Perum seluruhnya bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dipisahkan dalam arti pengelolaan kekayaan negara tersebut tidak dilakukan dalam mekanisme Anggaran Pendapatan Negara (APBN) melainkan dikelola sesuai dengan mekanisme korporasi oleh masing-masing Persero dan Perum. Khusus untuk BUMN pembinaan usaha diarahkan guna mewujudkan visi yang telah dirumuskan.Paling tidak ada 3 visi saling berkaitan, yakni visi dari founding fathers yang terdapat dalam UUD, visi dari lembaga/badan pengelolaan BUMN dan visi masing-masing perusahaan BUMN. Kesemuanya ini harus dapat diterjemahkan dalam ukuran yang jelas untuk dijadikan pedoman dalam pembinaan.Visi UUD 1945 mengamanatkan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara serta pengelolaannya diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Visi ini harus diterjemahkan dalam ukuran yang lebih rinci dan kemudian dilakukan identifikasi jenis usaha yang masih perlu dikelola oleh Negara, sehingga menghasilkan jenis BUMN yang masuk kategori Public Service Obligation (PSO) yang lebih berorientasi kepada pelayanan public atau non-PSO (Public Service Obligation) yang berorientasi pada profit. Kewajiban Pelayanan Umum atau PSO merupakan bagian dari policy/beleidsregel. Oleh karena itu PSO diatur dalam Ketentuan Umum yang mengatur mengenai maksud dan tujuan. Dalam Pasal 2 (1) huruf c UU BUMN bahwa salah satu maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah: “menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak”. Mengkaji pengaturan di atas maka menyelenggarakan kemanfaatan umum merupakan salah satu tujuan didirikannya BUMN. Dengan demikian, sebelum didirikan telah ada “niat” lebih dulu bahwa BUMN yang akan didirikan juga menyelenggarakan kemanfaatan umum. “Niat” atau motivasi ini tentu harus masuk sebagai hasil kajian yang dilakukan Menteri Keuangan, Menteri Teknis dan Menteri BUMN, terkait perlunya pendirian suatu BUMN. Makna untuk pengaturan ini bahwa “fungsi kemanfaatan umum”, adalah terkait pada layanan umum yang sebenarnya menjadi tugas pemerintah. Selanjutnya,BUMN non-PSO harus diarahkan dan dibina menjadi perusahaan komersial murni yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan sahamnya dimilki oleh Negara. Dengan prinsip komersial ini, visi BUMN harus diarahkan menjadi perusahaan yang mampu bersaing dengan kinerja di atas rata-rata industri dan secara bertahap bisa berperan dari national player menjadi global player. Fungsi kemanfaatan umum yang terkait pada pelayanan umum kepada masyarakat yang sebenarnya menjadi tugas pemerintah. Namun sayangnya, BUMN yang menjadi salah satu pendukung perekonomian nasional ternyata memiliki citra yang tidak begitu baik selama ini. Hal ini dikarenakan sering kali BUMN dianggap sebagai sarang KKN, sumber pemerasan dari birokrat, tidak membawa manfaat bagi masyarakat banyak maupun sekitarnya, tidak memperoleh hasil/keuntungan kecuali dengan berbagai subsidi, dan lain-lain yang menyebabkan BUMN memperoleh citra negatif bahkan tidak disukai oleh rakyatnya sendiri, yaitu rakyat Indonesia. Kondisi demikian, kemudian membawa Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Negara BUMN selaku penerima kuasa dari Menteri Keuangan untuk bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mencanangkan untuk melakukan restrukturisasi Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara yang dikenal dengan program Rightsizing. Rightsizing yang dicanangkan Kementerian Negara BUMN meliputi pengkajian atas kemungkinan untuk secara terus menerus melakukan pembentukan holding diantara Badan Usaha Milik Negara dengan bidang usaha yang sama, merger/akuisisi Badan Usaha Milik Negara. Selain upaya upaya tersebut di atas, dalam rangka pengamanan atas kekayaan Negara yang telah ditempatkan dalam Badan Usaha Milik Negara, kiranya sesuai dengan prinsip pengawasan korporasi, Pemerintah perlu secara hati-hati dan bertanggungjawab dalam memilih dan mengusulkan pejabat Departemen Keuangan untuk menjadi wakil Pemerintah sebagai Komisaris dalam Badan Usaha Milik Negara. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui Badan Usaha, maka Pemerintah melakukan Penyertaan Modal Negara untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya, untuk menyelamatkan perekonomian nasional, Pemerintah dapat pula melakukan Penyertaan Modal Negara ke dalam Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik negara. Penyertaan Modal Negara seperti ini dilakukan oleh Pemerintah dengan mengeluarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Perseroan Terbatas, keberadaan harta kekayaan Persero harus didasarkan pada aturan hukum tentang harta kekayaan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2007. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) UU PT, Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sedang menurut Pasal 31 ayat (1) UU PT, modal dasar Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Sedang harta kekayaan Perseroan Terbatas meliputi modal dasar yang berupa nilai nominal saham dan aset-aset lainnya. Jadi, semua kekayaan termasuk kekayaan negara yang dipisahkan dan disertakan sebagai modal Persero adalah bagian dari persekutuan modal, berupa nilai nominal saham, yang merupakan modal dasar Persero. Modal dasar ini beserta aset yang lain merupakan harta kekayaan Persero. Singkatnya, kekayaan negara yang dipisahkan dan disertakan sebagai modal Persero berubah menjadi harta kekayaan Persero, yang pengelolaannya didasarkan pada good corporate governance. Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Pemerintah dapat pula melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas tersebut yang dananya dapat berasal dari APBN, konversi cadangan perusahaan dan sumber lainnya, seperti keuntungan revaluasi asset dan agio saham. Dalam rangka penyusunan sistem penatausahaan penyertaan modal Negara, hal yang paling penting pada saat ini adalah adanya sistem penatausahaan Penyertaan Modal Negara dengan menitikberatkan dari sudut pandang tertib administrasi pengelolaan kekayaan negara. Modal negara pada Badan Usaha Milik Negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Persyaratan-persyaratan administratif dan legal atas Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Sistem penatausahaan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dimaksud perlu dituangkan dan ditetapkan dalam suatu perangkat hukum yang bersifat mengikat, misalnya dengan Peraturan Pemerintah atau minimal. Keputusan Menteri Keuangan. Dalam ketentuan teknis dimaksud perlu diatur mekanisme kerja penatausahaan pada Direktorat PKN, juga perlu ditetapkan unit teknis sebagai pusat pengolahan data. Kemudian diatur mekanisme kerja antara unit pengolah data dimaksud dengan unit teknis yang menangani kebijakan atas tertib administrasi kekayaan negara. Di samping itu, perlu diatur juga mekanisme kerja dengan instansi/unit yang memiliki kewenangan atau terkait dengan terbitnya dokumen hukum atas Penyertaan Modal Negara. Hal ini untuk menjamin tersedianya data dengan baik dan akurat. Suatu ketentuan teknis yang baik tentunya harus dapat memberikan bentuk laporan pelaksanaan tugas. Bentuk laporan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan kinerja atas pelaksanaan tugas tersebut dapat diukur. Harus diatur juga periode pelaporannya sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, penyusunan Sistem penatausahaan penyertaan modal negara dimaksud perlu melibatkan pihak-pihak sumber data dan pihak-pihak pengguna data. Selain dari pada itu, tersedianya sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan tugas dimaksud, baik melalui sumber internal maupun sumber eksternal. Sumber internal dimaksud adalah peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai yang saat ini tersedia pada Direktorat PKN. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan terutama kepada pegawai pada tingkatan teknis dapat dilakukan dengan pemberian pendidikan dan pelatihan, diskusi dan seminar maupun workshop. Hal ini dilakukan perlu melibatkan narasumber yang berkompeten terkait dengan pembinaan BUMN maupun penyusunan Neraca Pemerintah. Sedangkan sumber eksternal dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan unit-unit yang berwenang dalam kepegawaian. Disamping negara dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal, negara juga dapat melakukan pengurangan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas antara lain dengan melakukan penjualan saham milik negara pada Persero dan Perseroan Terbatas. Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, maka perlu melakukan penatausahaan untuk mengetahui posisi modal negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Mengingat modal negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas merupakan bagian dari kekayaan negara yang dikenal sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, maka penatausahaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku menteri yang mempunyai kewenangan melakukan penatausahaan kekayaan negara sesuai dengan Peraturan Perundang­Undangan.

 

B.Perumusan Masalah

1.            Bagaimana bentuk-bentuk dan pengurusan Badan Usaha Milik Negara.

2.            Bagaimana jenis-jenis modal dan saham pada Badan Usaha Milik Negara.

3.            Bagaimana penyertaan dan penatausahaan modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara.