Menu Lawskripsi

Terdapat 49 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL SEBAGAI BENTUK LEGITIMASI KEHALALAN PRODUK DI INDONESIA PDF Cetak E-mail
Oleh administrator   
Kamis, 14 April 2011 14:27

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL SEBAGAI BENTUK LEGITIMASI KEHALALAN PRODUK DI INDONESIA

 

A. Latar Belakang Masalah

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas umat muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 88,20% dari 207 juta jiwa (sumber: wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Islam), maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen Muslim yang demikian besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada pasal 2 yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Banyaknya produk-produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen musilm, sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal. Dari data yang dimiliki LPPOM MUI tahun 2007, jumlah produk yang telah didaftarkan rata-rata dari perusahaan yang mempunyai nama besar di pasar. Berbagai larangan telah dikenakan bagi para pelaku usaha. Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen semata-mata bergantung pada informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha. Akan tetapi informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Hal ini antara lain dilakukan melalui pemasangan label atau standarisasi mutu. Arti penting perlu adanya pemasangan label atau pelabelan produk dirasakan sangat penting, khususnya terhadap produk makanan, karena hal ini sangat berhubungan dengan nyawa manusia. Dalam hal ini, sekurang-kurangnya ada dua persoalan, yaitu (John Pieris&Wiwik Sri Widiarty, 2007 : 6-7) :

a.         Masalah pelabelan: sampai sebarapa jauh produk makanan menyantumkan informasi secara lengkap tentang produk tersebut dalam pelabelan; dan

b.        Bagaimana mutu produk itu sendiri.

Fakta bahwa sebagian besar produk obat yang beredar di pasaran disinyalir tidak jelas kehalalannya. Menurut data Perkosmi (Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia), jumlah perusahaan kosmetika dan toiletries yang terdapat di Indonesia berjumlah sekitar 744. Jika dibandingkan dengan data yang didapat dari LPPOM MUI diketahui bahwa jumlah perusahaan kosmetika yang telah mendapatkan Sertifikat Halal jumlahnya baru 23 perusahaan. Artinya jumlah perusahaan kosmetika yang telah mendapatkan sertifikat halal baru mencapai 3% dari total keseluruhan perusahaan. Dengan kata lain hampir 97% produk yang beredar dipasaran tidak jelas kehalalannya (http://threemc.multiply.com/journal). Kemudian dari 284 perusahaan Franchise yang ada di Indonesia, baru 18 perusahaan atau 6% saja yang sudah disertifikasi halal oleh MUI. Sisanya sebanyak 266 atau 94%-nya lagi belum mendapatkan sertifikat halal. Artinya status kehalalannya masih meragukan. (http://threemc.multiply.com/ journal). Selain produk yang belum bersertifikat, kasus beredarnya makanan tidak halal beberapa tahun ini menambah keresahan konsumen muslim yang berusaha menjalankan syariat agamanya. Tidak halal dalam artian, proses pembuatannya dengan cara-cara yang tidak halal atau makanan berasal dari bahan yang tidak halal atau mengandung bahan-bahan yang tidak halal. Berawal dari hebohnya kasus Ajinomoto pada tahun 2001 yang ternyata mengandung babi didalamnya. Produk Ajinomoto oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinyatakan mengandung bahan yang dinilai haram (Solopos, 15 Januari 2001). Kasus daging sapi gelonggongan, bakso yang berbahan dasar daging tikus, penggunaan formalin atau zat kimia berbahaya lain dalam makanan, penggunaan minyak babi, dan lain sebagainya. Baru-baru ini yang juga heboh diberitakan di media masa maupun elektronik adalah penggunaan darah babi pada filter rokok. Sebuah penelitian yang menghentakkan dunia, termasuk Indonesia, terungkap dalam pembuatan filter rokok. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa filter rokok ternyata menggunakan hemoglobin yang berasal dari darah babi. Bermula dari penemuan seorang ilmuwan Belanda, Christien Meindertsma yang sedang meneliti seekor babi berkode "Pig 05049" di sebuah peternakan, secara tak sengaja menemukan penggunaan darah babi dalam pembuatan filter rokok. Riset yang telah dilakukan selama tiga tahun ini menelusuri semua produk yang dihasilkan dari seekor babi. Tujuannya sederhana, menunjukkan pada orang bagaimana sebuah produk dibuat dan "dibungkus" dan dari mana dia berasal. Untuk membuktikan hal ini, Meindertsma menggunakan seekor babi bernama "Pig 05049." (http://www.halalmui.org/index.php?option=comcontent&view=article&id=376%3Afilter-rokok-menggunakan-darah-babi&catid=1%3Alatest­news&Itemid= 434& lang=in). Halal bagi umat Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan. Ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat (168) : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” Oleh karena itu bagi kaum muslimin, makanan di samping berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, juga berkaitan dengan rohani, iman dan ibadah juga dengan identitas diri, bahkan dengan perilaku. Dari ayat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Allah menyuruh manusia memakan apa saja di dunia ini yang diciptakanNya, sepanjang batas-batas yang halal dan baik (thayibah). Selain ayat-ayat di atas masih banyak lagi ayat dalam Al Qur´an yang berisi suruhan atau perintah agar manusia berhati-hati dalam memilih makanan, dapat memisahkan mana yang halal (dibolehkan) dan mana yang haram (tidak diijinkan), cara memperoleh makanan itu dan makanan itu baik dari segi kesehatan jasmani maupun rohani. Pengaturan tentang kehalalan suatu produk sebenarnya telah ada, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pada Pasal 30 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Pada ayat (2) disebutkan Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai : Nama produk;Daftar bahan yang digunakan; Berat bersih atau isi bersih; Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia; Keterangan tentang halal; danTanggal, bulan, dan tahun kedaluarsa

Pada ayat (3) diatur selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label makanan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur dalam Pasal 8 mengenai kewajiban pengusaha yang antara lain adalah:beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Selanjutnya di dalam Bab IV Pasal 8, pengusaha dilarang :tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukurahn yang sebenarnya; tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa jasa tersebut; tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan dan promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;tidak mencantumkan tanggal kadarluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara teknis tentang pencantuman label ‘’halal” Departemen Kesehatan (Depkes) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Dalam lampiran SK tersebut yakni pada Bab V tentang Persyaratan higiene pengolahan telah dijelaskan aturan-aturan baku dalam proses pembuatan makanan halal dan persyaratan higiene pengolahan makanan menurut syariat Islam. Ketetapan tersebut kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Nomor: 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan ‘’halal” pada Label Makanan, dimana pada pasal 8 disebutkan Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan ‘’halal” wajib siap diperiksa oleh petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat     dan      Makanan         yang    ditunjuk Direktur Jenderal. (http://aries.wordpress.com/2009/09/02/ruu jaminan-produk-halal-harus-sebagai‑penyempurna). Tahun 2001 Departemen Agama juga mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, SK Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, yaitu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, dan SK Nomor 525 Tahun 2001 tentang Penunjukan Peruri sebagai Pelaksana Pencetak Label Halal. Akan tetapi kesemua peraturan diatas belum dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum kepada umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. Terjadi pula ketidaksingkronan antara Undang-undang dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang terjadi pada antara Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lainnya. Terbukti dengan masih sedikit perusahaan yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dan bertambahnya tingkat pemalsuan yang dilakukan pelaku usaha terkait dengan labelisasi halal. Kenyataan yang berlaku pada saat ini adalah bahwa LPPOM MUI memberikan sertifikat halal kepada produsen-produsen obat dan makanan yang secara sukarela mendaftarkan produknya untuk diaudit LPPOM MUI. Dengan begitu produk yang beredar dikalangan konsumen Muslim bukanlah produk-produk yang secara keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya. Artinya masih banyak produk-produk yang beredar dimasyarakat belum memiliki sertifikat halal yang diwakili dengan label halal yang ada pada kemasan produknya. Dengan demikian konsumen Muslim akan dihadapkan pada produk-produk halal yang diwakili dengan label halal yang ada kemasannya dan produk yang tidak memiliki label halal pada kemasannya sehingga diragukan kehalalan produk tersebut. Maka keputusan untuk membeli produk-produk yang berlabel halal atau tidak akan ada sepenuhnya di tangan konsumen     sendiri. (http: //ilmiahmanaj emen.blogspot. com/2009/ 10/pengaruh-labelisasi-halal‑ terhadap.html). Pada tahun 2007 majalah Jurnal Halal melakukan survei untuk produk-produk yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal. Hasilnya menunjukkan masih banyak produk yang mencantumkan label halal tapi belum memiliki sertifikat halal. Kebanyakan adalah produk yang berasal dari industri menengah kecil. Dari survei tadi, ditemukan pula ada perusahaan yang telah mencantumkan label halal pada kesemua produknya, padahal mereka baru mendapatkan sertifikat halal hanya untuk satu produk. "Namun setelah diadakan sosialisasi, sekarang sudah banyak industri menengah kecil yang datang ke BPOM untuk melakukan proses pemeriksaan sertifikasi dan labelisasi halal atas produknya," kata dosen Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi IPB Dr Ir Anton Apriyantono MSc. Banyaknya produk yang dihasilkan oleh industri menengah kecil ini menimbulkan persoalan tersendiri. Terlebih karena ketidaktahuan dan keengganan sebagian pengelola industri kecil untuk melaporkan produknya tersebut."Mereka banyak yang tidak tahu prosedur dan aturan pemeriksaan sertifikat halal," ujarnya lagi. (http://koran.republika.co.id/berita/17092/Label_Halal_Tanpa_Sertifikat). Banyak juga produk yang mencantumkan label halal tapi belum mendapatkan sertifikat halal. Artinya pencantuman label halal hanya berdasarkan inisiatif produsen semata. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Jika pencantuman label halal ini tidak ditertibkan, maka akan sangat riskan bagi konsumen muslim. Contoh kasus berdasarkan survei yakni produk kie kian dan berbagai jenis bakso yang memiliki label halal. Produk tersebut di produksi di Jawa Timur dengan nama She Pin. Kasus lain misalnya pada produk kripik kaki ayam, yang memiliki label halal. Siapa yang menjamin jika semua kaki ayam yang dijadikan kripik benar-benar diperoleh dari ayam yang disembelih berdasarkan syariat Islam? Dari survei juga didapat produk impor dari Taiwan. Produk tersebut mencantumkan label halal dan tidak disebutkan Iebih lanjut Iembaga mana yang mengeluarkan label halal tersebut, sebagaimana halnya produk impor dari Malaysia atau Singapura. Temuan-temuan ini membuktikan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan hukum dan peraturan yang berlaku (Jurnal Halal edisi No.42). Di Negara lain, seperti misalnya Malaysia, label halal dijadikan komoditas dalam perdagangan produk-produk makanan maupun produk-produk yang lainnya. Produk yang berlabel halal memiliki nilai tambah dibandingkan dengan produk yang tidak berlabel. Pengetahuan masyarakat akan makanan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalnya masih lemah. Tentu saja hal ini harus didukung dengan sistem pengaturan yang dapat memberikan legitimasi yang kuat. Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian apakah sertifikasi dan labelisasi halal produk telah memiliki legItimasi yang kuat sebagai bentuk perlindungan terhadap banyaknya pemalsuan yang terjadi. Oleh karena itu, setelah mendapat pengarahan dari pembimbing penulis memilih judul penulisan hukum ini adalah:

B. Rumusan Masalah

 1. Bagaimana pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk di Indonesia?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemalsuan sertifikasi dan labelisasi halal?