Menu Lawskripsi

Terdapat 18 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PERBANDINGAN STATUS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DENGAN HUKUM PERDATA BW

 

A. Latar Belakang

Sistem waris merupakan salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (muwarrits), setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (waratsah) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara’. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak terkait dengan harta peninggalan si mayit. Orang-orang Arab di masa jahiliyah telah mengenal sistem waris sebagai sebab berpindahnya kepemilikan, yang dapat dilakukannya berdasarkan dua sebab atau alasan, yakni garis keturunan atau nasab dan sebab atau alasan tertentu, yaitu :

1.  Berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan (qarabah). Adalah warisan yang diturunkan kepada anak lelaki yang dewasa yang ditandai dengan kemampuan menunggang kuda, bertempur dan meraih harta rampasan perang. Apabila anak lelaki tidak ditemukan, mereka memberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat, seperti saudara laki-laki, paman, dan lainnya. Persyaratan diatas mempunyai motivasi untuk menyisihkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dari menerima pusaka. Kaum perempuan karena fisiknya yang lemah dan tidak memungkinkan untuk memanggul senjata dan bergulat di medan laga serta jiwanya yang lemah disisihkan dari menerima pusaka. Dengan demikian maka semua ahli waris terdiri dari kaum laki-laki. Muhammad Yusuf Musa mengutip pendapat Jawwad yang mengatakan bahwa : Riwayat-riwayat yang menerangkan pusaka orang perempuan dan istri masyarakat jahiliyah itu bertentangan satu sama lain. Tetapi dari kebanyakan riwayat-riwayat tersebut menj elaskan bahwa mereka tidak dapat mempusakai sama sekali. Namun, ada juga beberapa riwayat yang dapat difahamkan bahwa orang-orang perempuan dan istri-istri itu dapat mempusakai harta peninggalan kerabatnya dan suaminya dan tradisi yang melarang kaum wanita mempusakai harta peninggalan ahli warisnya tidak merata pada seluruh kabilah, tetapi hanya khusus pada beberapa kabilah, terutama banyak dilakukan orang-orang hijaz saja. Seterusnya beliau juga menerangkan suatu riwayat yang menerangkan bahwa orang yang pertama-tama memberikan pusaka kepada anak-anak perempuan jahiliyah ialah Dzul-Masajid ‘Amir bin Jusyam bin Ghunm bin Habib. Ia mempusakakan harta peninggalannya kepada anak­anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk yang laki-laki diberi dua kali lipat bagian anak perempuan. Disamping itu beliau juga menerangkan bahwa seorang anak yang diadopsi oleh seseorang berstatus sebagai anak kandungnya sendiri dan anak diluar perkawinan (anak zina) – pun dinasabkan kepada ayah mereka sehingga mereka mempunyai hak mempusakai penuh.

2.  Sebab atau alasan tertentu, yaitu :

a. Berdasarkan Janji setia

Yaitu dua pihak saling berjanji, misalnya dengan mengatakan : “Darahku adalah darahmu. Penyeranganku adalah penyeranganmu. Kamu menolongku berarti aku menolongmu, dan kamu mewarisi hartaku berarti aku mewarisi hartamu.” Sebagai akibat dari ikatan perjanjian ini bila salah seorang meninggal dunia, pihak lain berhak mempusakai harta peninggalan yang mendahuluinya sebanyak seper-enam. Sisa harta setelah dikurang seper-enam dibagi-bagikan kepada ahli waris orang yang meninggal.

Mengenai hal ini juga dibenarkan oleh Al-Qur’an berdasarkan firman Allah pada Q.S. an-Nisa ayat 33, yang artinya : “Bagi setiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat, Kami adakan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang berjanji setia dengan kamu berikanlah kepada mereka.”

b. Adopsi (Pengangkatan anak)

Kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung yang mewarisi dari ayahnya. Adopsi merupakan salah satu adat bangsa Arab yang sudah dikenal di masa Jahiliyah. Mereka menetapkan jalur adopsi melalui dua cara. Pertama, mereka menjadikan adopsi salah satu penghalang dibolehkannya menikah dengan perempuan dari orang tua yang mengadopsinya, haramnya anak laki-laki yang diadopsi menikahi istri orang yang mengadopsinya. Kedua, mereka menjadikan adopsi sebagai salah satu alasan pelaksanaan hukum waris.

Ketika Islam datang, orang-orang Arab dengan cepat meninggalkan kebiasaan mereka tentang warisan. Kemudian Islam membatalkan hukum waris melalui jalur adopsi, seperti dinyatakan dalam firman Allah Q. S. Al-Ahzab ayat 4-5 :...Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) ... Panggillah mereka (anak-anak angkat) itu dengan (memakai) nama-nama bapak mereka. Itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan demikian, Islam telah membatalkan hak waris anak yang diadopsi dan     membolehkan orang tua yang mengadopsi menikahi istri anak angkatnya yang dicerai atau ditinggal mati. Pada masa awal-awal Islam, persaudaraan seperti yang dilakukan Rasulullah terhadap kaum Muhajirin dan Anshar juga menjadi sebab atau alasan terjadinya warisan. Kemudian Islam menghapus hijrah dan persaudaraan sebagai sebab-sebab terjadinya warisan seperti tertuang dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 6. Islam juga memandang membebaskan atau memerdekakan hamba sahaya/maula-maula sebagai sebab terjadinya warisan. Secara umum dapat diperhatikan firman Allah Q. S. an-Nisa ayat 7, yang artinya : “Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang ditingalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Bagi perempuan ada hak (bagian) pula dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Dengan demikian, maka Islam memberi hak waris kepada mereka, baik laki‑ laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Selama tidak ada sebab yang menghalangi seseorang mendapat warisan. Sabda Nabi Muhammad SAW : “Sungguh, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat lagi mengemis kepada orang lain.”

Di Indonesia, hukum Islam telah masuk secara damai sejak abad ke-7 Masehi atau tepat abad ke-1 Hijriah, ada juga yang berpendapat pada tahun ke-30 Hijriah. Ketika wilayah nusantara dikuasai oleh para sultan dan raja-raja, maka hukum Islam diberlakukan di wilayahnya, demikian juga dengan permasalahan hukum waris. Ketika VOC datang, kebijakan yang dilaksanakan Sultan tetap dipertahankan di daerah kekuasaannya. Bahkan dalam banyak hal mereka memberikan kemudahan, kondisi ini terus berlangsung sampai penyerahan kekuasaan VOC kepada pemerintah kolonial Belanda dan masa itu terkenal dengan masa berlakunya teori receptie in complexu, yakni hukum yang berlaku bagi seseorang adalah hukum agama yang dianutnya. Dalam perkembangannya pemerintah kolonial meneruskan apa yang ditempuh VOC, namun hal tersebut tidak berlangsung lama, sebab pemerintah kolonial Belanda mengubah pendirian ini akibat teori receptie, yaitu hukum yang berlaku dalam realita masyarakat adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam dapat diberlakukan kalau sudah beradaptasi dengan hukum adat, yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Teori ini didukung oleh Van Vollenhoven, Ter Haar, dan beberapa muridnya. Akibat teori ini perkembangan dalam hukum Islam menjadi terhenti sebab pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan baru yaitu Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 yang membatasi kewenangan Peradilan Agama, antara lain melakukan pembatasan terhadap kewenangan Peradilan Agama yang hanya terbatas pada masalah perkawinan, sedangkan masalah kewarisan, hibah, wasiat, hadhanah dimasukkan kedalam wewenang Peradilan Umum. Pengaruh lain dari teori receptie ini adalah timbulnya tiga sistem hukum pasca kemerdekaan, yaitu sistem hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam dalam penyelenggaaraan hukum di Indonesia hal ini karena pengaruh teori ini sangat kuat dalam berbagai institusi pemerintah. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, pemerintah melalui Departemen Agama berusaha meluruskan persepsi tentang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, lahir beberapa teori baru yang menentang teori tersebut, diantaranya teori receptie exit oleh Hazairin, teori receptie a contrario oleh Sayuthi Talib, teori eksistensi yang disponsori Ichtijanto, dan teori pembaruan yang disponsori Busthanul Arifin dan rekan-rekannya. Disamping itu, Menteri Agama RI melalui Biro Peradilan Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang ditujukan kepada Pengadilan Agama agar para hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara supaya berpedoman kepada 13 Kitab Fikih, yaitu Al Bajuri, Fathul Mu’in, Syarqawi alat Tahrir, Qulyubi/Muhalli, Fathul Wahab dengan syarahnya, Tuhfah, Targhibul Musytaq, Qawaninusy Syariah Lissayid Usman bin Yahya, Qawaninusy Syar’iyah Lisayyid Shadaqah Dakhlan, Syamsuri lil Fara’idh, Bughyatul Murtasydin, al-Fiqh ‘alal Madzahibil Arba’ah, Mughnil Muhtaj. Namun ternyata dalam pelaksanaan menimbulkan banyak kendala, karena ternyata dalam pelaksanaan ada pihak-pihak yang menunjukkan kitab-kitab lain sebagai solusi menyelesaikan masalah tersebut. Situasi tersebut mendorong para pakar untuk mengadakan pembaharuan hukum Islam terutama dalam bidang hukum keluarga. Langkah awal dari usaha ini adalah memperbaharui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang NTR (Nikah, Talak, Rujuk), kemudian diperbaharui lagi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang memuat tiga buku, yaitu bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum wakaf. Sebagaimana diketahui, akibat dari lahirnya teori receptie terdapat tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam, hukum Perdata Barat, dan hukum Adat. Demikian pula hukum waris di Indonesia berbeda-beda, antara lain :

1.                   Adanya hukum waris Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk Indonesia.

2.                   Adanya hukum waris menurut hukum perdata barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata barat.

3.                   Adanya hukum adat yang disana-sini berbeda tergantung pada daerah masing‑

masing yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat.

Hal ini didasarkan pada penggolongan penduduk menurut ketentuan Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische Staatsregeling, yaitu :

1.           Orang-orang Belanda.

2.           Orang-orang Eropa yang lain.

3.           Orang-orang Jepang dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama.

4.           Orag-orang pribumi yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk dalam kelompok 2 dan 3.

Berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische Staatsregeling, hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Berdasarkan Stb. 1917 No. 129, hukum waris perdata berlaku bagi golongan timur asing Tionghoa. Kemudian berdasarkan Stb. 1924 No. 557 hukum waris dalam KUH Perdata berlaku bagi orang­orang timur asing Tionghoa di seluruh Indonesia. Hukum waris sama halnya dengan hukum perkawinan merupakan bidang hukum yang sensitif atau rawan. Keadaan yang demikian menyebabkan unifikasi hukum semakin sulit. Walaupun telah ada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974), namun masih ada hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang tersebut terutama dalam hal harta perkawinan dan kewarisan sehingga melalui ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih tetap berlaku ketentuan hukum yang lama. Ketentuan penutup, Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi : Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Melalui ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa KUH Perdata masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dan Eropa. Sebagaimana dinyatakan Subekti : “Ini berarti bahwa KUH Perdata (BW) dan lain-lain undang-undang tersebut tadi masih berlaku sekedar mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Hal ini dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung kepada para Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi dan Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 20 Agustus Tahun 1975 No. M.A./Penb/0807/75, tentang petunjuk-petunjuk pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Hal-hal mengenai hukum waris sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang­Undang Hukum Perdata tersebut, tentu saja hanya berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada KUH Perdata, khususnya Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa. Salah satu masalah hukum waris yang ada di Indonesia adalah mengenai anak luar kawin, dimana terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipil antara hukum Islam yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dengan hukum perdata barat yang berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada KUH Perdata, khususnya Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) menyebutkan :

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing­masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Jadi, walaupun sebuah pasangan telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agamanya dan hukum adatnya, namun juga belum bisa disebut sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif Indonesia.

Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dengan demikian, maka hubungan anak tersebut dengan laki-laki yang membenihkannya dan keluarganya dalam lapangan hukum keluarga dianggap tidak ada, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduanya hal ini dianut baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Dalam ayat selanjutnya pasal tersebut disebutkan bahwa selanjutnya kedudukan anak tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, sampai saat ini PP tersebut belum juga diatur. Hal ini menimbulkan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, terutama bagi anak dan ibu, sedangkan posisi pihak lelaki yang membenihkan sangat menguntungkan, karena dari segi hukum tidak mempunyai tanggung jawab apa-apa terhadap si ibu dan si anak. Apalagi kedua sistem hukum, hukum Islam dan hukum perdata BW menganut hal tersebut, karena salah satu tujuan perkawinan adalah memelihara keturunan/nasab. Sehingga, hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan hak-hak anak, antara lain seperti yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-hak Anak dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yaitu hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya, dan hak memelihara j ati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga. Hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52, yaitu :

(1)         Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.

(2)         Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Allah SWT juga berfirman dalam Q. S. Al-Anam ayat 164, yang artinya : “...Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain..”

Dengan bertitik tolak pada ayat ini, sebagai orang pribadi tidak seharusnya sang anak bertanggung jawab terhadap dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Anak tersebut juga berhak mendapatkan perlindungan sebagai anak yang tak berdosa. Hal itu mendorong para pembuat Undang-undang khususnya Kitab Undang­undang Hukum Perdata (BW) membuat suatu lembaga pengakuan anak, yaitu terhadap anak luar kawin bukan terhadap anak zina dan anak sumbang. Pada penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006) khususnya huruf a disebutkan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain : butir 22 adalah penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dalam hal ini berkaitan dengan perkara pengesahan anak, yang dalam bahasa Arab disebut Istilhaq. Sedangkan pengangkatan anak masuk dalam pengertian tabany atau adopsi. Terhadap anak yang telah mendapat pengesahan, maka timbul hubungan hukum yang jelas antara ia dan kedua orang tuanya, demikian juga mengenai hak-hak waris yang termasuk didalamnya. Namun, permasalahan justru timbul apabila si ayah tidak bersedia untuk mengakui atau mengesahkan anaknya, bagaimana perlindungan hukum terhadap si anak tersebut. Hal inilah yang mendorong ditulisnya penelitian berjudul “Perbandingan Status Hak Waris Anak Luar Kawin antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Hukum Perdata BW”.

 

B. Perumusan Masalah

1.           Bagaimanakah status hak waris anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

2.           Bagaimanakah status hak waris anak luar kawin menurut Hukum Perdata BW?

3           Bagaimanakah perbandingan status hak waris anak luar kawin antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Hukum Perdata BW ?