Menu Lawskripsi

Terdapat 102 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DOMESTIK PASCA PELAKSANAAN PRIVATISASI PERSERO BUMN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan negara Indonesia yang termaktub di dalam Alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diatur lebih rinci dalam Pasal 33 UUD 1945 yang pada dasarnya semua kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, pengemban amanah tersebut tidak hanya dibebankan pada salah satu pelaku saja, tetapi meliputi seluruh komponen bangsa salah satunya bertujuan untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun meningkatkan penguasaan seluruh kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu yang memiliki tujuan akhir yaitu kemakmuran rakyat. Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat menjadi BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, selain koperasi dan swasta. Dalam hal ini modal BUMN baik sebagian maupun seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada umumnya sebuah perusahaan memiliki tujuan utama untuk memperoleh laba (profit) yang besar dari operasi usaha yang dijalankan. Laba (profit) yang diharapkan akan tercapai jika perusahaan tersebut bekerja secara efisien dan efektif. Dalam beraktivitas, perusahaan membutuhkan faktor-faktor yang mendukung, salah satunya adalah modal guna memperlancar operasi usaha. Modal tersebut dapat berupa modal sendiri dari kekayaan harta pribadi ataupun modal yang bersumber dari investasi pihak lain. Demikian pula Perusahaan Negara atau BUMN selain sebagai perusahaan profit oriented juga memberikan public service. Sebagai suatu perusahaan maka sudah sewajarnya dilakukan pembenahan diberbagai sektor untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya. Untuk dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, BUMN perlu melakukan beberapa tindakan, yaitu restrukturisasi dan privatisasi. Tujuan restrukturisasi diuraikan dalam Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan bahwa: Tujuan restrukturisasi adalah untuk: Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan; Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara; Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan Memudahkan pelaksanakaan privatisasi.

Sedangkan tujuan privatisasi diatur dalam Pasal 74 Ayat (2) yang menyatakan bahwa privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkat kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero. Tindakan restrukturisasi dan privatisasi dapat dilakukan baik terpisah maupun berkesinambungan. Dalam hal ini, yang dimaksud berkesinambungan adalah sebagaimana dimaksud dalam tujuan restrukturisasi huruf (d) yaitu memudahkan pelaksanaan privatisasi. Hal senada juga disampaikan oleh Sunarsip yang mengatakan bahwa konsistensi terhadap kebijakan restrukturisasi BUMN dan sektoral merupakan hal penting dalam pertimbangan privatisasi BUMN yang berbentuk persero. (http://www. iei. or. id/publicationfiles/Prospek%20Kebij akan%20BUMN%202008 .pdf. Diakses pada tanggal 1 Februari 2010 pukul 10.30). Privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yang berbentuk Persero. Hal ini dikarenakan selain dimungkinkan oleh ketentuan dibidang pasar modal, juga karena pada umumnya hanya Persero yang telah bergerak dalam sektor­sektor yang kompetitif. Namun demikian, dalam hal Persero melakukan restrukturisasi, maksudnya adalah untuk mempermudah pelaksanaan privatisasi. Selain untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi BUMN, khususnya Persero, privatisasi dilakukan juga karena untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan privatisasi tersebut merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan aset yang dimiliki negara kepada pihak swasta. Sebagian besar program dan kebijakan privatisasi dilakukan tidak terlepas dari politik ekonomi (political economic) dalam suatu negara. Globalisasi dan pasar bebas menuntut pemerintah untuk menciptakan daya saing perusahaan (BUMN) untuk dikelola secara professional, salah satunya adalah dengan melibatkan pihak swasta dalam tata perekonomian nasional. Perubahan kepemilikan akan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan (Boardman dan Vining dalam Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo, 2008: xii). Proses Privatisasi BUMN dapat ditempuh melalui beberapa metode, antara lain: melalui penjualan saham / IPO (Initial Public Offering); privat placement oleh investor dalam negeri dengan penyertaan di bawah 50%.; privat placement oleh investor dalam negeri dengan penyertaan di atas 50%; privat placement oleh investor luar negeri dengan penyertaan di bawah 50%; privat placement oleh investor luar negeri dengan penyertaan di atas 50%.

Berdasarkan metode privatisasi diatas pemerintah berupaya menggunakan privat placement oleh investor luar negeri dengan penyertaan di atas 50% dalam memprivatisasi BUMN dikarenakan memberikan keuntungan yang lebih baik kepada pemerintah. Sedangkan untuk investor domestik, diberikan sisa dari jumlah saham yang ditawarkan ke pihak investor asing. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah membuka kesempatan bagi Investor asing untuk menguasai keseluruhan saham yang dimiliki pemerintah (100% saham milik BUMN). Disamping itu, pemerintah memberikan beberapa kemudahan dalam bidang pajak, administrasi dan penegakan hukum untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Berdasarkan Data Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat per semester pertama 2008 menunjukkan adanya ketimpangan serius pada sektor investasi, karena terjadinya lonjakan investasi asing hingga 153% dengan nilai USD 10,38 miliar atau Rp100 triliun lebih, ternyata tak seimbang dengan realisasi investasi dari pihak dalam negeri sendiri yang hanya USD 900 juta atau tak sampai Rp 9 triliun (http://hariansib.com/?p=40231. Diakses pada tanggal 18 Februari 2010 pukul 13.30).

Investor domestik yang memiliki saham paling sedikit (yang kemudian oleh penulis diasumsikan sebagai pemegang saham minoritas) dalam privatisasi Persero BUMN akan menghadapi kendala terutama dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena berlaku sistem one share one vote yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya sistem one share one vote ini, maka setiap Pemegang Saham memiliki hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya kecuali anggaran dasar menentukan lain. Sudah dapat dipastikan bahwa investor domestik akan selalu kalah terhadap investor asing selaku pemegang saham terbesar (selanjutnya oleh diamsusikan oleh penulis sebagai pemegang saham mayoritas) dalam mekanisme pengambilan keputusan baik dalam RUPS maupun kebijakan­kebijakan dan keputusan dalam mengatur Persero karena pola pengambilan keputusan berdasarkan besarnya prosentase saham yang dimiliki. Pemegang saham minoritas tentunya kurang mendapatkan porsi perlindungan hukum dalam pengambilan keputusan di Persero, demikian pula investor domestik dalam persero BUMN yang telah diprivatisasi. Beberapa kendala yang dihadapi oleh para pemegang saham minoritas dalam suatu Persero antara lain:

1. Pemegang saham minoritas sama sekali tidak berdaya dalam suatu perusahaan karena selalu kalah suara dengan pemegang saham mayoritas dalam rapat umum pemegang saham mayoritas dalam RUPS selaku pemegang kekuasaan tertinggi

2. Pihak pemegang saham minoritas tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus perusahaan karena tidak mempunyai cukup suara untuk menunjuk direktur atau komisarisnya sendiri, atau jika terdapat kesempatan untuk menunjuk direktur atau komisaris, biasanya direktur atau komisaris tersebut juga tidak berdaya karena kalah suara dalam rapat-rapat direksi atau komisaris.

3. Pihak pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang penting baginya, seperti kewenangan untuk mengangkat pegawai perusahaan, menandatangani cek, mengevaluasi kontrak perusahaan dan melakukan tindakan-tindakan penting lainnya.

4. Jika perusahaan berbisnis secara kurang baik, pihak pemegang saham minoritas umumnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali membiarkan perusahaan tersebut terus menerus merugi sambil mempertaruhkan sahamnya disana (Munir Fuady dalam Aripin, 2009: 5-6).

5. Prinsip personan in judicio atau capacity standing in court or in judgement, yakni hak untuk mewakili perseroan, yang hanya boleh dilakukan oleh organ perseroan. Pemegang saham minoritas tidak boleh melakukan tindakan derivatif (Rachmadi Usman, 2004:120).

Agar terdapat keseimbangan antara investor domestik selaku pemegang saham minoritas, investor asing dan pemerintah selaku pemegang saham mayoritas perlu diperhatikan kepentingan hak dan kewajiban setiap pemegang saham. Pihak pemegang saham mayoritas harus tetap berusaha melindungi kepentingan pihak minoritas dalam mengatur Persero. Untuk itulah, pemerintah selaku regulator memiliki peranan yang sangat penting agar kepentingan investor domestik dapat terlindungi dan memperoleh jaminan kepastian perlindungan hukum. Disamping kendala dalam komposisi kepemilikan saham yang bersifat mayoritas dan minoritas, masih terdapat beberapa kendala dalam perlindungan investor terutama masalah terkait teknis pelaksanaan jual beli saham. Untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan sistem yang melindungi investor berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance, serta penegakan hukum yang semuanya merupakan kerangka dasar yang secara teoritis terkait dengan perlindungan investor. 


B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor domestik pasca pelaksanaan privatisasi persero BUMN dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta bagaimana hak, kewajiban dan tanggung jawab yang dimilikinya?

2. Adakah peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang melindungi hak dan kewajiban investor domestik pasca pelaksanaan privatisasi persero BUMN?