Menu Lawskripsi

Terdapat 19 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT NGAWI)

 

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Sedangkan terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas (Bambang Waluyo, 2000: 1). Berbicara mengenai kejahatan ini, beberapa ahli hukum memberikan pandangannya yang akan penulis kemukakan sebagai berikut ini; Terhadap masalah ini oleh Soedarto dinyatakan: “Kalau Indonesia sekarang ini sedang melancarkan pembangunan di segala bidang sesuai dengan pentahapan dalam rencana pembangunan lima tahunnya, maka adalah wajar apabila ditengok dari segi lain dari pembangunan itu, ialah segi tindakan orang atau sekelompok orang yang oleh masyarakat tidak disukai yakni apa yang pada umumnya disebut kejahatan. Kejahatan itu diibaratkan sebagai penghisap energi sesuatu bangsa. Kejahatan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, kelancaran produksi terganggu, perasaan orang menjadi cemas dan tidak dapat tenang bekerja dan sebagainya”.(Sudarto, tanpa tahun: 42) Tidak ada satu negarapun yang sunyi dari kejahatan, baik negara yang sudah berkembang ataupun negara yang sedang berkembang. Namun demikian tidak berarti bahwa terhadap kejahatan tidak perlu diusahakan penanggulangannya. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan hukum pidana (Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983: 10). Menurut Andi Hamzah, kejahatan terjadi di setiap ruang, tempat, waktu dan bangsa. Ia merupakan fenomena kehidupan manusia. Usaha yang dapat dilakukan hanyalah melakukan usaha-usaha yang dapat mencegah dan mengurangi kejahatan dalam masyarakat (Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983: 10). Djoko Prakoso berpendapat, kejahatan tidak terjadi dan tidak terdapat dalam kekosongan. Dimana ada manusia lebih dari satu orang, dimana ada masyarakat, disitu ada kejahatan. Kejahatan selalu erat bertalian dengan nilai-nilai, struktur dan bentuk masyarakat itu (Djoko Prakoso, 1988: 10). Menurut Sahetapy berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas minoritas masyarakat. Sebagai perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan asas perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai ruang dan waktu (JE. Sahetapy, B. Mardjono Reksodiputro, 1982: 1). Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu “cap” yang diberikan terhadap perikelakuan­perikelakuan tertentu dari manusia. “Cap” mana diberikan oleh pihak-pihak lain (Soerjono Soekanto, 1981: 136). Menurut Kartini Kartono, crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma­norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya (Kartini Kartono, 1981: 122). Sedangkan Arief Gosita, berpendapat bahwa masalah kejahatan (kriminalitas) sebagai suatu kenyataan sosial tidak berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dengan masalah sosial ekonomi, politik dan budaya sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain (Arief Gosita, 1983: 2). Soedjono Dirjosisworo berpendapat bahwa kejahatan adalah sebagai perilaku yang merugikan, menjengkelkan dan tidak dapat dibiarkan berlangsung dan apabila berlangsung akan mengakibatkan masyarakat menderita sesuatu yang tidak diinginkan (Soedjono Dirjosisworo, 1984: 27). W.A. Bonger dalam Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan (Soerjono Soekanto, 1982: 2). Menurut Sue Titus Reid, bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain kejahatan adalah suatu tindakan (atau omissi). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika merupakan kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu harus ada niat jahat (criminal intent, mens rea), merupakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum, yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Menurut Sutherland, ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas (Soerjono Soekanto, 1982: 12). Mannheim, berpendapat bahwa istilah kejahatan pertama-tama harus dipergunakan dalam bahasa teknis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan, kedua kelakuan itu jika sepenuhnya terbukti, adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana atau tidak atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak, ketiga keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia akan digunakan tergantung pada pertimbangan kasus individual (Soerjono Soekanto, 1982: 12). Menurut Herman serta Julia Schawendingh, kejahatan dirumuskan sebagai suatu cap atau label yang dilekatkan pada perilaku tertentu oleh pihak yang berada dalam suatu posisi untuk melakukan kekuasaan (Soerjono Soekanto, 1982: 12). Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat bermacam­macam kejahatan yang dituangkan dalam titel-titel dan merupakan bagian­bagian dari Buku II sebagai bentuk penggolongan tindak pidana secara kualitatif oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam bermacam­macam kejahatan itu, salah satu diantaranya adalah kejahatan terhadap harta kekayaan (harta benda). Pencurian termasuk satu diantara beberapa jenis kejahatan terhadap harta benda. Pencurian diatur dalam Buku II, Titel XXII, Pasal 362 – 367 KUHP. Tindak pidana pencurian, merupakan suatu perbuatan mengambil secara melawan hukum barang atau harta benda milik orang lain. Dari sekian banyak harta benda yang dimiliki orang, kendaraan bermotor khususnya sepeda motor adalah salah satu diantara harta benda yang sering menjadi objek sasaran aksi pencurian. Hal ini tidak lain disebabkan oleh kendaraan bermotor yang sampai saat ini masih merupakan barang dengan nilai ekonomis yang relatif tinggi. Faktor ini merupakan salah satu penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dari dahulu sampai sekarang selalu meningkat. Pencurian kendaraan bermotor ini cukup sulit untuk diselesaikan, karena dalam melakukan aksinya para pencuri kendaraan bermotor ini terdiri dari suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu kota, jaringan tersebut dikelola secara profesional, rapi dan terorganisasi. Ini terbukti dari cara menghilangkan jejak dari para pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menghilangkan jejak pencurian tersebut dengan jalan menghilangkan identitas dari kendaraan bermotor hasil pencurian yaitu dengan menghilangkan nomor rangka kendaraan bermotor dan menghilangkan nomor mesin atau dengan cara menjual blok mesinnya saja, menjual tanki bensinnya saja dan lain sebagainya. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi, oleh karena kendaraan bermotor dapat dengan mudah dipindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin. Kendaraan bermotor juga dengan mudah berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain karena hampir setiap orang bisa mengoperasikan kinerja dari benda ini. Oleh karena itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang mempunyai mobilitas tinggi. Sebagaimana diketahui pada pokoknya penyelesaian terhadap tindak pidana melalui hukum acara pidana terdiri dari tindakan penyelidikan, tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan serta pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Penyelidikan menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasai 1 butir 2 dirumuskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang­undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan proses paling awal dari keseluruhan rangkaian proses dalam hukum acara pidana. Tindakan penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, demikian juga dengan tindakan penyidikan. Mengingat tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan awal dalam suatu proses acara pidana, pelaksanaan tindakan ini dengan obyek manusia, wujud perbuatan dari penyelidikan dan penyidikan berupa tindakan polisional yang sudah menyentuh hak-hak asasi manusia. Karena adanya berbagai upaya paksa, maka masalah ini cukup menarik untuk diadakan suatu penelitian. Terlebih lagi tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor khususnya di Kabupaten Ngawi dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang melekat padanya, menjadikan hal ini menarik untuk diteliti dan selanjutnya dikaji lebih mendalam. Itulah hal-hal yang melatarbelakangi penulis, mengambil judul penelitian: “PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT NGAWI)”

 

B. Perumusan Masalah

1.      Bagaimana proses penyelidikan dan proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi oleh Polres Ngawi?

2.      Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi oleh Polres Ngawi, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya?