Menu Lawskripsi

Terdapat 250 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

DASAR PERTIMBANGAN DALAM TINDAK PIDANA

PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG)

 

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan¬kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. (Dewantara, 1988: 10). Dengan demikian hukum bukan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang menikmati saja, bukan pula suatu kebudayaan yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara sosial-rasional tetapi hukum diciptakan untuk dilaksanakan, sehingga hukum itu sendiri tidak menjadi mati karena mati kefungsiannya. Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk:

 1.     Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2.      Menetukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3.      Menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1983: 1).

Hukum pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih khusus mengenai hukum pidana, maka pengertian hukum pidana yang diungkapkan Simons dalam bukunya Leerboek Nederlandas strafrecht, memberikan definisi sebagai berikut:

“Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat¬syarat bagi akibat hukum itu dan kesemunya aturan-aturan untuk mengadakan (manjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut” (Moeljatno, 1987: 7).

Dari definisi di atas maka dapatlah dijabarkan bahwa hukum pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1.   Adanya perbuatan pidana, perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.

2.   Adanya pidana, penderitaan atau nestapa yang dibebankan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

3.   Adanya pelaku atau orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang menurut aturan-aturan hukum pidana yang berlaku.

Ketiga unsur-unsur tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga harus ada dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana, dengan demikian dapat dilihat bahwa hukum yang mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan. Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan¬persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaualan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Berita tentang pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Kendaraan bermotor merupakan sarana transporasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat. Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikat, dimana ada pihak-pihak yang di lapangan (pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah). Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Menurut SIMONS perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan (Lamintang, 1990: 1). Namun perlu digarisbawahi maksud dari “Pertolongan Kejahatan” bukanlah berarti “Membantu malakukan kejahatan”, seperti yang disebut dalam pasal 55 KUHP. Melainkan penadahan digolongkan sebagai “Pemudahan” seseorang untuk berbuat kejahatan. Hal ini disebabkan karena hasil-hasil dari barang-barang curian tersebut untuk dijual supaya mendapatkan uang. Dalam hal ini Clinard menyatakan bahwa :“Pencurian kendaraan bermotor beserta isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai laju pembangunan”.

Dalam hubungan tersebut maka ada anggapan atau pendugaan lebih jauh bahwa: Perubahan sifat yang dimaksud dapat dilihat kaitannya dengan penggeseran yang membutuhkan keterampilan khusus seperti dalam pencurian kendaraan bermotor (Soerjono, 1987: 20). Saat ini telah terjadi perubahan sifat, dimana telah terjadi pergeseran jenis kejahatan yaitu dari jenis kejahatan menggunakan kekerasan secara fisik sampai dengan kearah kejahatan yang menggunakan keterampilan khusus dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadi tugas berat bagi para penegak hukum yang terkait, bahkan menjadikan itu sebagai suatu yang harus diantisipasi dalam penegakan hukum dan dicari pemecahan masalahnya. Namun sebelum mencapai permasalahan itu dapat dilihat dalam masyarakat masih banyak dijumpai orang yang tidak bersalah mendapat pidana ataupun pidana yang tidak sesuai dengan kesalahannya. Kondisi ini sangat memperihatinkan dan menuntut kita semua, khususnya penegak hukum agar lebih meningkatkan pengertian, pemahaman dan keterampilan profesinya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hal ini perlu mendapat perhatian yang cukup serius mengingat begitu pentingnya peranan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya murah serta bebas, jujur juga harus diterapkan secara konsekuen. Untuk menegakkan keadilan hukum pidana tersebut memerlukan perhatian yang khusus. Bahwa terdapat dua macam kepentingan yang menuntut perhatian dalam acara pidana yaitu:

1.   Kepentingan masyarakat, bahwa seorang pelanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat.

2.   Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya (Prodjodikoro, 1974: 15-16).

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai peranan penting dalam menentukan vonisnya. Oleh karena itu, dalam memberi hukuman pidana, maka hakim harus melalui tahapan yang bersifat kompleks, sehingga mendapatkan keyakinan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku. Haruslah dipilih fakta-fakta kongkrit yang berupa perbuatan-perbuatan orang dan kejadian¬kejadian lainnya, serta hal-hal yang penting dan berkaitan dengan hukum yang bersangkutan. Mengenai yang terpengaruh terhadap pidana adalah terpidana dan masyarakat umum. Yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang dikenakan pidana. Seiring dengan hal tersebut Sudarto (1986: 17), mengatakan bahwa: Untuk memutuskan hal tersebut apakah juridis relevant, itu harus digunakan ukuran yang sudah diterima oleh dunia hukum, yakni asas legalitas. Asas legalitas menjamin agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam menetapkan perbuatan yang dapat dikategorikan dalam suatu rumusan delik. Rumusan delik merupakan landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih lanjut. Ada kalanya dalam menetapkan pidana juga memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan pemberatan terhadap suatu tindak pidana misalnya dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan hal di atas penulis mengajukan skripsi yang berjudul: Dasar Pertimbangan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang).

 

B. PEMBATASAN MASALAH

1.   Apa saja pedoman pidana dalam tindak pidana dengan pemberatan pencurian kendaraan bermotor pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang?

2.   Bagaimanakah praktek penjatuhan pidana pada tindak pidana dengan pemberatan pencurian kendaraan bermotor pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang?