Menu Lawskripsi

Terdapat 24 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

ANALISIS YURIDIS PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

ABSTRAK

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10 tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris dapat dikategorikan bertentangan dengan Undang-undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...“, dan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris berkewajiban “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain”. Padahal jika Notaris melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris yang bersangkutan akan dikenai Sanksi Administratif sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 Undang-undang Jabatan Notaris, jika ternyata Notaris sebagai saksi, tersangka, atau tergugat dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara karakteristik dari fakta-fakta untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi atas Analisis Yuridis Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Ditinjau Dari Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pelaksanaannya. Prosedur pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Penyidik wajib meminta izin dari Majelis Pengawas Daerah untuk memanggil Notaris baik untuk kepentingan penyidikan maupun untuk kepentingan pengadilan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10 tahun 2007 apabila dalam tempo 14 (empat belas) hari Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan jawaban maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui pengambilan Minuta Akta dan pemanggilan Notaris tersebut. Adapun yang menjadi kendala yang dihadapi di dalam pengambilan Minuta Akta dan pemanggilan Notaris adalah dengan adanya sumpah/janji Jabatan Notaris yang akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh di dalam pelaksanaan jabatan, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kata Kunci : Pengambilan Fotokopi Minuta Akta; Pemanggilan Notaris.

Perumusan Masalah

1.Bagaimanakah prosedur pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris di Indonesia?

2.Apakah kendala yang dihadapi dalam pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris?

3.Apakah upaya untuk mengatasi kendala dalam pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris?