Menu Lawskripsi

Terdapat 37 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

 

A. LATAR BELAKANG

Dalam suatu masyarakat yang sudah sangat berkembang sudah tentu tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakat. Di dalam masyarakat, bumi, air, dan kekayaan alam mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menunjang hidup manusia tersebut. Sebagian besar orang membutuhkan tempat tinggal serta tempat untuk berlindung baik di atas tanah atau air. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Orang atau badan hukum yang memiliki atau menguasai bumi, air, dan bangunan mendapatkan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik serta memperoleh keuntungan dari itu. Dan berdasarkan hal tersebut maka dianggap wajar jika mereka memberikan iuran kepada negara guna mewujudkan kelangsungan hidup. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain menjalankan pemerintahan umum juga melaksanakan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh wilayah tanah air. Pemerintah terus melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, baik material maupun spiritual. Guna mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan beberapa faktor pendukung yang dapat memperlancar pelaksanaanya. Salah satu faktor pendukung tersebut adalah penyediaan dana bangunan yang cukup memadai yang dapat diperoleh dari beberapa sumber, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. “Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan pemerintahan”. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan, salah satunya dalam bidang perpajakan diwujudkan keikutsertaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal penerimaan dalam negeri, Indonesia memperoleh penerimaan tersebut dari penerimaan migas dan penerimaan non migas. Namun dalam kenyataannya penerimaaan untuk sektor migas sering mengalami fluktuasi harga yang disebabkan oleh nilai tukar mata uang rupiah yang sangat rentan terhadap kondisi atau keadaan ekonomi baik regional maupun internasional. Oleh karena itu dapat kita lihat untuk penerimaan dari sektor migas kurang dapat diandalkan secara konsisten. Dalam hal ini pemerintah kemudian berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor non migas dimana hal ini merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh pemerintah dengan memanfaatkan segala sumber yang ada seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Salah satu penerimaan non migas yang dirasakan sangat menunjang guna penyediaan dana pembangunan adalah penerimaan dari sektor pajak. Oleh karena itu usaha – usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak terus dikembangkan. Pembaharuan dan penyempurnaan sistem perpajakan yang ada saat ini dirasakan sangat diperlukan apabila melihat keadaan negara saat ini namun tetap memperhatikan asas keadilan. Pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang sumbernya dapat diperbaharui (renewable resource) sesuai dengan perkembangan yang terjadi, serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat luas. Oleh karenanya, setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakan, sesuai dengan sistem penetapan pajak oleh wajib pajak sendiri (self assesment). Salah satu jenis pajak yang ada adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Dasar hukumnya adalah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang terakhir telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kondisi ideal diatas tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Kodrat manusia yang mempunyai sifat yaitu diantaranya tidak suka membayar pajak. Karena banyak yang beranggapan bahwa tidak adanya kontraprestasi langsung dengan pembayaran pajak. Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pambayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan yang belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan dibidang perpajakan semakin mengikat. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana dikemukakan di atas, didalam sistem penetapan pajak oleh wajib pajak sendiri (self assesment) yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud penegakan hukum (law enforcement) untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sangat diperlukan suatu perangkat hukum yang kuat. Hal ini dimaksudkan agar tindakan penagihan mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, sehingga tujuan dari pelaksanaan tindakan penagihan berupa pencairan tunggakan dapat tercapai. Untuk itu diharapkan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai wajib pajak dan negara. Keseimbangan yang dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum. Untuk melaksanakan pajak tersebut, maka sistem perpajakan harus terus – menerus disempurnakan, pemungutan pajak diinsentifkan, dan aparat perpajakan harus semakin mampu dan bersih. Untuk itu masyarakat wajib Pajak sebagai subjek Pajak harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakan sebagai pelaksanaan kewajiban perpajakan kenegaraan. Disamping itu, masyarakat wajib pajak juga dituntut untuk taat terhadap kewajibannya dam membayar Pajak Bumi dan Bangunan agar tidak menggangu penerimaan negara. Sehingga apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan maka akan terhindar dari sanksi yang akan dikenakan kepada wajib pajak.Berdasarkan keinginan itu diatas Penulis berkeinginan untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi, yaitu : “Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembayaran Pajak bumi dan Bangunan”.

 

B. PERUMUSAN MASALAH

1.      Bagaimanakah hubungan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Hukum Perdata?

2.      Bagaimanakah tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang tepat?

3.      Bagaimanakah sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang melakukan perbuatan melawan hukum pada saat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?