Menu Lawskripsi

Terdapat 50 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

KAJIAN HUKUM ATAS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS

 

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dewasa ini, tidak terlepas dari peran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian baik secara pribadi maupun global. Adapun bentuk usaha yang disenangi dan paling banyak melakukan kegiatan usaha adalah bentuk usaha yang berbentuk perseroan terbatas karena di samping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian yang dimilikinya. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas saat ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang menggantikan berlakunya:

1.              Buku I Bab III Bagian III pasal 36 sampai dengan pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 : 23) sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1971 (per tanggal 7 Maret 1996), dan

2.          Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandelen) (Stb 1939-569 jo. 717) (per tanggal 7 Maret 1996).

Menurut ketentuan yang diatur dalam, organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi. Anggota direksi juga bertanggung jawab secara penuh apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.  Dengan ketentuan mengenai tugas direksi seperti ini maka direksi mempunyai tugas terhadap perseroan (dan pemegang sahamnya) yaitu tugas kesetiaan (duty of loyality) dan tugas mempedulikan (duty of care).Tanggung jawab direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip yang penting yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan (fiduciary duty) dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (duty of skill and care). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik yang semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Masalah pertanggungjawaban direksi diatur dalam ketentuan-ketentuan UUPT di bawah ini:

1.         Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

2.         Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1.

3.   Atas nama persero, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (Pasal 97 angka (6) UUPT).

Dalam ketentuan Pasal 104 UUPT ditentukan bahwa:

1.              Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2.              Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada angka (1) terjadi kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

3.              Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada angka (2) berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

4.                   Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada angka (2) apabila dapat membuktikan:

a.         Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

b.         Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan.

c.         Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan

d.        Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2), angka (3), dan angka (4) berlaku juga bagi direksi dan perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan ketiga.

Dalam hal pertanggungjawaban direksi dapat dilihat dari kasus PT.Merpati Nusantara Airlines (MNA), bahwa direktur ditempatkan dalam dilema yang besar, karena di satu pihak menurut Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sedangkan di pihak lain, Direktur MNA justru memahami isi dan jiwa Pasal 85 ayat (1) Undang­undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, sebab ia menolak perintah Menteri Perhubungan untuk pesawat terbang CN-235 dengan alasan jika perintah tersebut dijalankan pasti akan mengakibatkan kerugian tersebut. Kasus ini jelas memperlihatkan bahwa ukuran seorang direksi beritikad baik tidak diatur secara rinci dalam oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Dengan kata lain, bahwa Undang-undang Perseroan Terbatas belum jelas memberi pengaturan terhadap tanggung jawab direksi, ataupun perundang-undangan tersebut masih bersifat masih sumir atau tidak cukup terperinci jika suatu perusahaan terlihat menawarkan efek melalui pasar modal, maka keseluruhan hal ini merupakan pertanda bahwa status perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (go public). Berdasarkan Pasal 82 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dikatakan bahwa Bapepam dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen untuk secara sah dapat melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan, yaitu kepentingan-kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan publik dengan kepentingan ekonomis pribadi direksi atau komisaris atau juga pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. Sejumlah modus transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan menurut Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 adalah

a.                   Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan.

b.                  Perolehan kontrak penting

c.                   Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material.

d.                 Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain.

e.                   Memberi pinjaman kepada perusahaan lain dimana direksi, komisaris pemegang saham utama atau perusahaan terkendali dari perusahaan publik menjabat pula sebagai pemegang saham, direksi dan komisaris.

f.                    Memperoleh pinjaman dari perusahaan lain dimana pemegang saham utama, direktur atau komisaris dari perusahaan publik merupakan pemegang saham atau direktur atau komisaris.

g.                  Melepaskan aktiva perusahaan publik kepada perusahaan lain dimana pemegang saham utama, direktur dan komisaris menjadi pemegang saham, direktur atau komisaris.

h.                  Mengalihkan aktiva perusahaan publik kepada pihak lain yang mana turut berperan dalam transaksi tersebut pemegang saham utama, komisaris atau direksi dari perusahaan publik atau emiten.

i.              Memakai jasa perusahaan di mana pemegang saham utama, direktur, komisaris dari perusahaan publik menjadi pemegang saham, direktur atau komisaris.

j.              Membeli saham perusahaan lain di mana pemegang saham utama, komisaris atau direksi menjadi pemegang saham atau anggota, direksi atau komisaris.

k.               Melakukan penyertaan pada perusahaan lain. Perusahaan publik melakukan penyertaan pada perusahaan lain yang mana pemegang saham utama, direksi, atau komisaris menjadi pemegang saham, komisaris atau direksi pula pada perusahaan yang menerima penyertaan.

l.                   Menggunakan fasilitas pada perusahaan publik oleh perusahaan lain baik afiliasi ataupun bukan. Perusahaan publik memberikan jasa penggunaan fasilitas kepada perusahaan yang mana pemegang saham utama, komisaris, dan direksi menjadi pemegang saham atau menjadi anggota komisaris atau direksi perusahaan yang mempergunakan fasilitas tersebut.

m.       Perusahaan menggunakan fasilitas perusahaan lain yang mana pemegang saham utama, komisaris, atau direksi perusahaan publik merupakan pemegang saham atau direksi, atau komisaris dari pemberi fasilitas.

n.         Dan transaksi lain yang berindikasikan adanya benturan kepentingan.

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandung perbedaan kepentingan ekonomis antara perusahaan di satu pihak dengan pihak direksi, komisaris, atau pemegang saham di lain pihak. Transaksi yang demikian mungkin dilakukan atau difasilitasi oleh direksi berdasarkan kekuasaannya. Dengan kekuasaannya direksi dapat mengambil keputusan untuk bertransaksi demi kepentingannya atau kepentingan pihak lain, bukan demi perseroan. Untuk itu Bapepam mengharuskan persetujuan mayoritas pemegang saham independen. Jika transaksi tersebut dilakukan tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka tindakan direksi dan komisaris dianggap sebagai tindakan di luar kewenangannya (ultra vires). Kenyataan yang dihadapi pemerintah saat sekarang ini adalah keperluan dana yang teramat besar, sehingga pemerintah Indonesia terus mengupayakan penghimpunan dana untuk pembangunan dengan berbagai cara, terutama melalui pinjaman melalui sindikasi negara-negara donor seperti negara-negara Eropa sebagaimana yang tergabung dalam Inter- Governmental Group on Indonesia (IGGI) dan Consultative Group on Indonesia (CGI), Jepang dan Amerika Serikat serta negara-negara lainnya yang bersedia memberikan bantuannya. Namun bagi pemerintah Indonesia sendiri pinjaman luar negeri ini sebenarnya bukanlah merupakan cara yang strategis untuk membangun perekonomian negara, potensi dana masyarakat Indonesia haruslah bisa dioptimalkan untuk dapat digunakan. Untuk itu dibentuk pasar modal yang dimaksudkan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Pasar modal adalah salah satu sumber pembiayaan perusahaan secara jangka panjang. Keberadaan institusi ini bukan hanya sebagai wahana sumber pembiayaan saja, tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan memperoleh dan meningkatkan kesejahteraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat­surat berharga. Dalam menjalankan kegiatannya pasar modal menggunakan ketentuan­ketentuan di bawah ini:

1.         Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2.         Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

3.         Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

4.        Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 45 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

5.        Peraturan BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (LK)

6.        Peraturan Bursa Efek Indonesia.

7.        Peraturan Sentral Efek Kustodian Indonesia (KSEI).

8.        Peraturan Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI).

Mengenai jual beli menurut pengertian yang diberikan oleh undang-undang dalam hal ini KUH Perdata Pasal 1457 adalah suatu perjanjian atau suatu persetujuan timbal balik antara pihak yang satu selaku penjual yang berjanji untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain, yaitu pembeli, dan pembeli membayar harga yang telah dijanjikan. Dengan demikian, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah para pihak yang bersangkutan mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Menurut Pasal 613 KUH Perdata saham ditempatkan sebagai barang bergerak dan penyerahannya (levering) dilakukan dengan akta otentik ataupun dibawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Dalam UUPT Pasal 56 angka 1 dikatakan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan. Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam KUH Perdata bahwa saham dapat dijadikan sebagai obyek jual beli namun pemindahan hak atas saham menurut UUPT harus dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan. Krisis finansial yang melanda Amerika Serikat melalui dua perusahaan raksasanya yaitu Lehman Brothers dan Dow Jones yang gagal ternyata berimbas sampai ke Indonesia. Dampak dari krisis finansial ini dapat dilihat dari merosotnya bursa saham. Bahkan karena indeks bursa merosot drastis, terpaksa bursa disuspensi oleh bursa efek Indonesia (atas persetujuan BAPEPAM-LK). Untuk mengatasi krisis ini salah satunya strategi pemerintah adalah menganjurkan kepada perusahaan­perusahaan baik BUMN maupun perusahaan terbuka untuk melakukan pembelian kembali (buy back) saham. Tujuan dari pembelian kembali saham yang dilakukan adalah agar harga saham perusahaan lebih stabil. Beberapa emiten menjadikan penurunan harga saham sebagai momentum untuk membeli kembali saham. Beberapa diantaranya adalah PT. Bumi Resources, Tbk (BUMI), PT. Medco Energi Internasional, Tbk, (MEDC), dan PT. Kalbe Farma, Tbk (KLBF). Karena dengan merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) maka harga saham akan turun dan hal ini memberi keuntungan bagi para emiten. Sebab, emiten bisa membeli kembali sahamnya dengan harga murah. Pembelian kembali yang dilakukan dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis Bapepam mengeluarkan peraturan Nomor XI.B.3 yaitu : Pembelian kembali dapat dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik tanpa melalui RUPS. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) UUPT yang mengatakan pembelian kembali saham atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dari berbagai keadaan diatas terlebih terdapat pertentangan antara UUPT dan Peraturan Bapepam-LK dalam tanggung jawab direksi penulis ingin memberikan kontribusi pemikiran dengan mengangkat judul tesis “ Kajian Hukum Atas Peran dan Tanggung Jawab Direksi dalam Pembelian Kembali Saham Pada Perseroan Terbatas”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan kedudukan direksi dalam jual beli saham pada perseroan terbatas?

2. Bagaimana tanggung jawab direksi dalam melakukan pembelian kembali saham pada perseroan terbatas?

3. Bagaimana keabsahan pembelian kembali saham yang dilakukan tanpa melalui RUPS ?