Menu Lawskripsi

Terdapat 63 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

UNSUR KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

 

A. Latar Belakang

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada perseoalan apakah dalam melakukan perbuatan itu pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka orang tersebut harus dipidana. Tetapi manakala tidak mempunyai kesalahan, walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, pelakunya tentu tidak dipidana. Hal tersebut sesuai dengan asas yang mengatakan, “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada dipidananya pembuat. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.  Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang‑undang. Jika dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Asas dalam hukum pidana disebutkan bahwa tindak pidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari persoalan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku mempunyai kesalahan atau tidak. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH 2009), mengenai penerapan unsur kesalahan menurut hukum pidana (KUHP) berbeda dengan unsur kesalahan jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Perbedaan itu, dilihat dari ketentuan Pasal 88 UUPPLH 2009 disebutkan bahwa, ”Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Ketentuan dalam Pasal 88 UUPPLH 2009 inilah yang menjadikan pertanggungjawaban pidana lingkungan berbeda dengan pertanggungjawaban menuru KUH Pidana. Selain itu, juga didasarkan bahwa lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan generasi manusia. Jika lingkungan tercemar oleh perbuatan segelintir orang, telah nampak dan jelas menimbulkan pengaruh buruk terhadap kehidupan manusia di sekitarnya, maka tidak perlu harus ada unsur kesalahan terhadap pelaku untuk membuktikannya karena di dasarkan kepada Pasal 88 UUPPLH 2009 tersebut. Pertanggungjawaban semacam ini disebut strict liability tanpa kesalahan. Penggunaan hukum lingkungan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009) merupakan primum remedium, dan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu penggunaan hukum pidana dapat diutamakan. Ini berarti bahwa Korporasi atau Perusahaan atau Perusahaan Terbatas atau disebut juga Perseroan yang tidak melaksankan kewajibannya berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan seharusnya merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut M. Arief Amrullah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana. Masalah lingkungan pada hakekatnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah lingkungan timbul sebagai akibat adanya pencemaran terhadap lingkungan. Faktor penyebab utamanya adalah adanya unsur kesalahan dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi. Kesalahan itu meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian. Dalam upaya perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan menerapkan hukum lingkungan. Sehingga pada tanggal 3 Oktober 2009, Pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009) revisi terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok­Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. Amanat UUD 1945 ini dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Perusahaan atau korporasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya memandang masalah lingkungan hidup sebagai konsepsi pembangunan yang berwawasan lingkungan (ecodevelopment) sebagai suatu kewajiban sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang. Sehingga menyebabkan kualitas lingkungan hidup yang semakin banyak menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagai contoh pemanasan global yang semakin meningkat, kasus lumpur PT. Lapindo Brantas yang mengakibatkan rusaknya lingkungan alam dan pencemaran terhadap penduduk, kemudian kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya dari sejak tahun 2006 hingga sekarang tidak hanya penduduk sekitar yang menjadi korban pencemaran lingkungan tetapi juga dunia usaha, dan lain-lain. Perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan (stakeholders). Sehingga dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut terdapat hal-hal yang dikecualikan khususnya pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan dalam UUPPLH 2009 tidak sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Berdasarkan paparan di atas, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan/peralihan unsur kesalahan dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

2.   Bagaimanakah pengaturan unsur kesalahan dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

3.   Bagaimanakah pertanggungjawaban dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?