Menu Lawskripsi

Terdapat 40 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

PROSES TENTANG ADMINISTRASI KEPEMILIKAN SENJATA API NON ORGANIK TNI / POLRI KEPERLUAN BELA DIRI

 

A.  Latar Belakang Masalah

Kepolisian suatu instutitusi yang telah memisahkan diri dengan TNI, ini dapat dilihat dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI dan merupakan landasan formal berjalannya reformasi ditubuh Polri. Pada tahun 2000 diterbitkan pula Keputusan Presiden Nomor 89 tentang kedudukan Polri yang langsung berada dibawah Presiden dan kemudian dipertegas dengan keluarnya TAP MPR Nomor: IV/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dengan Polri dan TAP MPR Nomor : VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri. Landasan-landasan formal tersebut diatas merupakan latar belakang disusunnya Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Polri yang lama yaitu Undang-Undang Nomor: 28 tahun 1997. Pelaksanaan tugas maupun peran serta Polri yang telah disusun dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian telah dirumuskan dan memperhatikan kedudukan Polri sebagai alat Negara sesuai dalam bunyi TAP MPR Nomor: VII/MPR/2000, tentang Polri dimana dalam pertimbangannya yaitu bahwa dalam kehidupan masyarakat diperlukan aparat keamanan yang memberikan perlindungan dan penegakan hukum (Law enforcement) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh sebab itu Polri merupakan alat Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang Kepolisian Preventif dan Represif dalam rangka Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), dan Polri juga merupakan alat negara yang melaksanakan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Dengan semenjak berpisah dengan TNI tahun 1999, wajah Polri berubah dari sebuah institusi berbasis militer menjadi berbasis sipil, perubahan paradigma ini tidak saja membuat penampilan Polri lebih lembut, lunak, dan bersahabat dengan masyarakat, tetapi juga menegaskan Polri sebagai alat negara yang berfungsi sebagai menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan supremasi hukum yang berbasis pada perlindungan hak sipil warga negara. Secara umum hasil dari jajak pendapat Kompas memperlihatkan kinerja Polri pada usianya yang ke-60 tahun menunjukan peningkatan yang kian positif. Paling tidak, lebih dari separoh bagian (55,8 persen) responden mengungkapkan kinerja Polri saat ini semakin baik daripada tahun sebelumnya. Bahkan dari segi citrapun terjadi peningkatan apresiasi yang cukup drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya mereka yang menganggap citra Polisi baik hanya disuarakan rata-rata dibawah 40 persen responden, kini disuarakan oleh 51 persen. Kendati demikian, dalam beberapa segi kinerja Polri dipandang belum memuaskan, dalam penegakan hukum, Polri dinilai masih banyak meninggalkan pekerjaan rumah kepada masyarakat, terutama dalam kasus yang besar. ketidak tegasan Polri dalam beberapa kasus juga dirasakan responden jajak pendapat, setidaknya selama setahun terakhir, kinerja Polri dalam penegakan hukum tidak menunjukan peningkatan prestasi dimata responden. Kekecewaan publik tampaknya belum bisa terobati lantaran kineja Polisi dalam penegakan hukum belum memperlihatkan tanda perbaikan. Pengusutan oleh Polisi terkait dengan beberapa kasus hukum yang dinilai tidak adil oleh publik. Terkait dengan rasa keadilan masyarakat tersebut, responden menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri mencerminkan keberpihakannya kepada kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini bisa dirasakan oleh 56,3 persen responden yang menganggap sepak terjangnya Polisi selama ini lebih mementingkan kepentingan penguasa dari pada kepentingan masyarakat, tetapi juga independensi institusi Polri itu sendiri. Namun sebagian masyarakat di Indonesia keamanan terhadap dirinya belum didapat sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat sekarang banyak warga sipil yang memiliki senjata api. Bagi seseorang yang ingin menjaga keselamatan diri, memang memiliki senjata bukanlah suatu tindakan yang tidak baik. Sebab, kepemilikan senjata api itu telah diatur oleh Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 dan didukung Undang-undang Nomor 20 Prp tahun 1960 tentang kewenangan perizinan senjata api, serta didalam Undang-Undang Kepolisian Nomor: 2 tahun 2002 menjelaskan  didalam pasal 15 ayat 2 huruf e yakni Kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Di negara Amerika punya pengalaman tersendiri tentang peredaran senjata api di kalangan sipil. Tahun 2001 lalu pemerintah menyatakan, senjata yang beredar di masyarakat sipil telah melebihi kuota, dengan kata lain sudah membebaskan warganya memiliki senjata api. Pemerintah waktu itu dikabarkan kebingungan bagaimana cara menarik kembali senjata yang sudah terlanjut beredar itu. Melihat kondisi itu pada tahun yang sama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat aturan tentang pembatasan peredaran senjata api, Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-bangsa, pada tahun 2001 terdapat lebih dari 500 juta lebih pucuk senjata api yang dimiliki sipil., sekitar 7 juta beredar di Sierra Leone dan Angola, dan di Indonesia sekitar 10.199 pucuk senjata. Di beberapa tempat sepucuk senapan serbu AK-47 buatan Rusia dapat dibeli dengan harga 15 dolar AS (sekitar Rp 165.000) atau seperti harga sekantung beras. Beruntung di Indonesia harganya masih berkisar seharga puluhan juta, sehingga tidak semua orang dapat memilikinya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaannya jika semua warga bisa memiliki senjata api. Pembatasan dan pengetatan perijinan kepemilikan memang salah satu jalan yang terbaik. Organisasi negara dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri sudah melakukan langkah-langkah itu, kebijakan ini diharapkan dapat diikuti oleh negara-negara anggotanya. Namun bagaimana dengan di Indonesia sendiri, mungkin dengan dari segi perangkat hukumnya sudah kuat, tinggal bagaimana melaksanakannya, dan ini bukan persoalan yang mudah, sebab Kepolisian tak bisa bertindak keras apabila tanpa diikuti kemampuan memberikan rasa aman pada masyarakat, maka dari sinilah permasalahannya apakah Kepolisian Negara Republik Indonesia mampu untuk mengatasi permasalahan senjata api yang semakin komplek di tengah warga sipil. Hal tersebutlah yang mendorong Penulis untuk membuat karya tulis yang berjudul “PROSES TENTANG ADMINISTRASI KEPEMILIKAN SENJATA API NON ORGANIK TNI / POLRI KEPERLUAN BELA DIRI”

 

B.   RUMUSAN  MASALAH:

1.    Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan Senjata Api non organik TNI/POLRI untuk kepentingan Beladiri.

2.    Apakah syarat-syarat dan proses untuk memiliki Senjata Api non organik TNI/POLRI untuk kepentingan Beladiri

3. Bagaimana sistem pengawasan setelah memiliki Senjata Api non organik TNI/POLRI untuk kepentingan Beladiri