Menu Lawskripsi

Terdapat 48 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SYARAT PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

 

1.1  Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat), hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Korupsi dalam praktek hukum di Indonesia selama ini telah menjadi isu sentral. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara meupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyrakat. Pada kasus di Indonesia, jenis korupsi secara sederhana terwujud antara lain dalam bentuk uang pelicin dalam mengurus berbagai surat-surat, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Akta Kelahiran atau Paspor agar prosesnya lebih cepat. Padahal seharusnya, tanpa uang pelicin surat-surat ini memang harus diproses dengan cepat. Hal ini menggambarkan bahwa semua lembaga dan anggota masyarakat dengan pekerjaan tertentu yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik, misalnya pengacara, akuntan publik, notaris dan lain-lain. Itu sebabnya muncul paham bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya, sehingga dengan kita mendalilkan bahwa “korupsi itu biasa” karena terjadi hampir di semua sektor dan lapisan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tidak diragukan lagi bahwa korupsi semakin membuat parah kemiskinan yang sudah sangat parah dan sangat sulit di atasi. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial seperti hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan dan hak-hak ekonomi masyarakat seperti Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak, dan oleh karena itu maka tepatlah hasil konvensi Internasional PBB tanggal 7 Oktober 2003 di Wina yang menetapkan “corruption sebagai extra ordinary crime dan merupakan kejahatan yang berlaku bagi hukum lintas Negara atau transnational crime”. Begitu juga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa seperti pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan. Berbagai kebijakan pemerintah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tantang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 Tim Tastipikor, menunjukkan usaha dari bangsa Indonesia dalam memberantas dan mencegah KKN. Meskipun telah diundangkannya peraturan-peraturan yang diupayakan pemerintah untuk memberantas atau setidaknya mengurangi membudayanya korupsi tersebut, akan tetapi belum dapat membuat tindak pidana korupsi di Indonesia hilang. Hal ini dapat dilihat dari kasus korupsi di Indonesia yang mencapai 1.018 kasus dari Januari hingga Agustus 2011 yang telah memasuki tahap penyidikan diseluruh tingkat Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia sampai Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berbagai wacana untuk menurunkan praktek korupsi di Indonesia telah ada, diantaranya yaitu tentang merevisi Peraturan Perundang-undangan tentang pemberian remisi atau pengurangan masa pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan bahkan ada wacana untuk menghapus remisi terhadap para narapidana korupsi tersebut. Masyarakat banyak yang mempertanyakan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang dalam hal ini sebagai pelaksana pemberian remisi terhadap koruptor yang sebelumnya di usulkan terlebih dahulu oleh Kalapas. Ada beberapa kasus yang terjadi saat pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi. Aulia Pohan, mantan deputi gubernur BI mulai resmi ditahan oleh penyidik KPK pada tanggal 27 November 2008. Divonis penjara empat tahun enam bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tanggal 17 Juni 2009. Majelis hakim menilai Aulia Pohan terlibat kasus dugaan penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia  sebesar Rp 100 miliar Tahun 2003. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian mengurangi hukuman Aulia Pohan enam bulan, menjadi empat tahun penjara. Juru Bicara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Andi Samsan Nganro mengatakan putusan majelis hakim yang dikeluarkan 30 September 2009 itu, merupakan keputusan bulat tanpa ada perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Aulia Pohan kembali mendapatkan pengurangan masa tahanan setelah majelis hakim kasasi Mahkamah Agung mengabulkan kasasinya. Dalam putusan yang dikeluarkan 15 Maret 2010, majelis hakim kasasi menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun dan denda Rp 200 juta kepada Aulia Pohan. Selain banyaknya pengurangan pidana bagi Aulia pohan di tingkat banding dan kasasi yang menjadi isu hukum adalah kebijakan pemberian remisi kepada Aulia Pohan yang diberikan pada Tanggal 17 Agustus 2010 sebesar 3 bulan sebagai remisi umum. Pemberian remisi selama 3 bulan tersebut dinilai terlalu besar. Bila kita tinjau dari Pasal 4 ayat (2) huruf b Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, pemberian remisi sebesar 3 bulan bisa diberikan pada tahun kedua masa pemidanaan. Jika kita hitung dari penahanannya tanggal 27 November 2008 belum genap 2 tahun Aulia Pohan menjalani masa pidananya. Selain Aulia Pohan yang menjadi permasalahan dalam kebijakan pemberian remisi adalah Artalita Suryani. Seperti diketahui Artalyta Suryani alias Ayin adalah seorang pengusaha Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam kasus penyuapan jaksa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Artalyta dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan dijatuhi vonis 5 tahun penjara pada tanggal 29 Juli 2008 atas penyuapan terhadap Ketua Tim Jaksa Penyelidik Kasus BLBI Urip Tri Gunawan senilai 660.000 dolar AS. Kasus ini mendapat banyak perhatian karena melibatkan pejabat-pejabat dari kantor Kejaksaan Agung, dan menyebabkan mundur atau dipecatnya pejabat-pejabat negara. Pada tanggal 4 November 2008, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menambah hukuman Artalyta Suryani lima bulan kurungan dari sebelumnya lima tahun penjara dan denda Rp. 250 juta menjadi lima tahun penjara dan denda Rp. 250 juta subsider lima bulan kurungan. Putusan itu juga di perkuat oleh kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 21 Februari 2009, Majelis hakim Mahkamah Agung menolak upaya hukum kasasi yang diajukan Artalyta dan tetap menghukum Artalyta lima tahun penjara dan denda Rp. 250 juta subsider lima bulan kurungan. Tetapi pada tanggal 6 April 2010 majelis hakim telah mengadili dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas nama terpidana Artalyta Suryani atau Artalyta Suryani. Dalam putusan Peninjauan Kembali tersebut, majelis hakim yang diketuai Djoko Sarwoko dengan anggota Krisna Harahap, Sofyan Martabaya, Imam Haryadi, dan Hatta Ali itu menyatakan bahwa Artalyta Suryani layak menerima pengurangan hukuman. Artalyta Suryani tidak memiliki kepentingan dalam kasus suap tersebut. Pertimbangan hakim adalah Artalyta hanya menjadi perantara dalam kasus tersebut. Dalam putusan Peninjauan Kembali tersebut Artalyta mendapat keringanan sebesar 6 bulan penjara. Jadi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta menjadi 4 tahun 6 Bulan dan denda sebesar Rp 250 juta rupiah. Hal ini telah menjadi pro kontra dalam masyarakat karena dirasa telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Tidak hanya keringanan putusan MA yang menjadi kecaman dari masyrakat, seperti yang telah disebut diatas, pemberian remisi kepada narapidana Artalyta Suryani juga mendapat banyak kecaman dari masyrakat. Kebijakan pemberian remisi umum yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 17 Agustus 2010 sebesar 2 bulan 20 hari menjadi permasalahan yang cukup serius bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebelum Artalyta mendapatkan remisi umum pada tanggal 17 Agustus 2010, mungkin masih dapat kita ingat dengan jelas kasus ‘sel mewah’ Artalyta di rumah tahanan pondok bambu pada tanggal 10 Januari 2010 yang dilakukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum atau dapat disebut Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Tim Satgas menemukan Artalyta Suryani berada dalam sebuah kamar berukuran besar di lantai tiga yang terpisah dengan tahanan lain. Saat anggota satgas tiba, mereka mendapati Artalyta Suryani tengah mendapat perawatan laser kosmetik oleh dokter khusus di ruang khusus itu. Tim Satgas yang melakukan sidak antara lain Denny Indrayana, Mas Achmad Santosa, Yunus Husein, dan Herman Effendi itu menemukan fasilitas mewah dalam kamar sel yang di huni Artalyta Suryani berupa pendingin udara (AC), pesawat televisi, sofa, meja kerja hingga kulkas. Bahkan menurut Mas Achmad Santosa “ada boks mainan anak-anak di kamar Artalyta Suryani, lengkaplah di sana”. Karena masalah tersebut Artalyta Suryani di pindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) khusus wanita, Tangerang. Sebenarnya pemberian remisi bagi narapidana telah diatur dan dibenarkan dalam hukum. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam Pasal 14 UU ini menyebutkan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana atau dapat disebut remisi. Sedangkan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan. Secara umum, remisi diberikan berdasar dua syarat, yakni berkelakuan baik selama di penjara dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, tetapi bagi narapidana korupsi berlaku ketentuan khusus. Dalam Pasal 34 (3) PP No. 26 Tahun 2008 menentukan bahwa Narapidana korupsi diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Ketentuan ini juga berlaku bagi narapidana kasus terorisme, narkotika dan psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran HAM berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Tetapi dalam hal berkelakuan baik, syarat ini di anggap terlalu subyektif dan rentan untuk disalahgunakan. Banyak pakar hukum yang mempertanyakan syarat berkelakuan baik. Perbuatan baik selama di penjara juga menjadi alasan kuat mengapa Artalyta Suryani bisa mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Tetapi sayangnya, perbuatan baik yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut berlaku untuk semua narapidana, baik koruptor, maling ayam, pembunuh, pemerkosa, maupun perampok. Padahal secara umum, koruptor memiliki perbedaan status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang lebih tinggi daripada pelaku kejahatan jalanan. Itu mengapa korupsi dikatakan sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime) atau kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat mempunyai status tinggi dalam pekerjaan, bukan kerah biru (blue collar crime) yang tindakan kejahatannya identik dengan kekerasan. Dalam pemberian remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui  perilaku atau perbuatan  para narapidana  terutama narapidana korupsi selama menjalani pidana  sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di lembaga pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam penelitian skripsi ini dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SYARAT PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI.”

 

1.2    Rumusan Masalah

1.        Apakah yang menjadi pertimbangan untuk menentukan seorang narapidana dalam tindak pidana korupsi telah berkelakuan baik sehingga dapat di berikan remisi ?

2.        Bagaimanakah seyogyanya pengaturan tentang syarat pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif politik hukum pidana ?