Menu Lawskripsi

Terdapat 74 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

PENGGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA

1.1 Latar Belakang

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menerangkan bahwa “Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan.” Dalam Pasal 1458 KUHPer juga menerangkan bahwa “jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan.Dengan kata lain perjanjian jual-beli tersebut merupakan peralihan hak dengan dasar kesepakatan dan telah sah meskipun belum terjadi penyerahan. Perjanjian pada era globalisasi ini menjadi hal yang sering untuk dilakukan oleh para pihak berdasarkan suatu kesepakatan bersama. Dalam perjanjian jual beli tersebut, para pihak dapat mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dimana para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut akan mendapat perlindungan hukum apabila para pihak mempunyai bukti tertulis dalam suatu ikatan perjanjian jual beli. Pihak yang satu menyerahkan hak milik atas suatu barang, pihak lainnya berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Pihak yang satu disebut penjual, berkewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan isi perjanjian dan berhak untuk menerima pembayaran, dan pihak yang lain yaitu pembeli, berkewajiban untuk membayar harga dan berhak untuk mendapatkan barang yang diperjanjikan dalam perjanjian jual-beli tersebut. Praktek bisnis yang terjadi apabila harga yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian jual beli nominalnya cukup tinggi, seringkali disepakati oleh para pihak dalam pembanyarannya menggunakan surat beharga. Surat berharga sendiri adalah surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksana suatu prestasi yang merupakan pembayaran sejumlah harga uang, namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat pembayaran yang berupa surat yang didalamnya terdapat suatu pesan atau perintah terhadap pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga itu disebabkan karena adanya perjanjian lebih dahulu antara pihak-pihak. Penerbitan surat berharga tersebut adalah sebagai pelaksana dari kewajiban membayar itu. Maka dapat dikatakan bahwa perjanjian (jual-beli) merupakan perikatan yang menjadi dasar terbitnya surat berharga, yang disebut “perikatan dasar” (onderliggende verhauding). Tanpa adanya perikatan dasar, tidak mungkin diterbitkan surat berharga. Dengan demikian penerbitan surat berharga tersebut bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri lepas dari perikatan dasarnya. Perkembangannya sekarang dikenal beberapa jenis surat berharga yang diatur diluar KUHD seperti Bilyet Giro, Travels Cheque, Credit Card, Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia dan sebagainya. Timbulnya surat berharga diluar KUHD ini sebagai akibat perkembangan dunia perbankan yang meningkat pesat guna memenuhi kebutuhan dan kenyamanan masyarakat (nasabah) bank dalam lalu lintas transaksi pembayaran. Peran Bilyet Giro dalam lalulintas pembayaran sangat penting sekali artinya, walaupun pada mulanya Bilyet Giro belum dikenal dan disenangi oleh para pedagang tetapi secara perlahan saat perekonomian mulai stabil dan dalam era modern ini masyarakat luas semakin suka menggunakan Bilyet Giro karena beberapa hal berikut ini:

· Penggunaanya lebih aman karena setelah Bilyet Giro telah di isi lengkap nama dan rekening bank penerima, Bilyet Giro tersebut tidak dapat diipakai oleh orang lain apabila hilang.

· Keewajiban menyediakan dana baru timbul setelah tanggal efektif tiba (jatuh tempo).

· Pelaksanaan perintah sampai pada tujuannya, Bilyet Giro yyang telah diisi lengkap oleh penarik tidak dapat beredar lagi dan penarik dapat mengetahui segera bahwa dananya sudah dipindah bukukan kedalam rekening yang dituju.

· Mempunyai kepastian hukm karena Bilyet Giro yang telah beredar tidak dapat dibatalkan selama tenggang waktu penawaran.

· Merupakan anjuran Bank Indonesia untuk mengatur peredaran uang kartal.

Bilyet Giro merupakan surat berharga dimana surat tersebut merupakan surat perintah nasabah untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank yang lainnya.” Dengan demikian pembayaran dana Bilyet Giro mempunyai dua tanggal dalam teksnya yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif (jatuh tempo). Sebelum tanggal efektif tiba Bilyet Giro sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran kredit, Bilyet Giro tidak dapat dipindah tangankan melalui endosemen, karena didalamnya tidak ada klausula yang menunjukan cara pemindahannya. Pembayaran suatu transaksi dipandang sudah selesai apabila pemindah bukuan yang dimaksud dalam Bilyet Giro itu sudah dilaksanakan oleh Bank. Didalam Bilyet Giro pihak yang menerbitkan adalah pihak yang harus membayar. Menerbitkan surat berharga disini maksudnya adalah penerbit memerintahkan bank dimana ia menjadi nasabah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening pihak ketiga yang disebutkan namanya. Pihak yang menerima Bilyet Giro ini disebut pemegang atau penerima, sedangkan Bank sebagai pihak yang memerintahkan melakukan pemindah bukuan disebut tersangkut. Perkembangan dalam dunia bisnis yang tidak diimbangi dengan pengembangan regulasi yang mengaturnya menyebabkan timbulnya kecenderungan penyimpangan penggunaan Bilyet Giro sangat dimungkinkan terjadi, maka kemudian timbullah masalah di dalam penggunaan Bilyet Giro yaitu Bilyet Giro Kosong yaitu dimana tidak tersedianya dana ketika Bilyet Giro diperlihatkan untuk dipindahbukukan pada bank. Penyalahgunaan Bilyet Giro dalam transakasi sangat besar sekali, “pada bulan Desember 2009 saja terdapat 41.871 transaksi penarikan Bilyet Giro kosong dengan nilai Rp. 1,07 triliun.” Banyaknya penyalahgunaan Bilyet Giro kosong maka sangat merugikan dan perlu adanya antisipasi dan cara menangulanginya. Guna mengetahui lebih dalam mengenai penggunaan Bilyet Giro kosong dan penyelesaiannya secara hukum maka dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “PENGGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA”

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran?

2. Bagaimanakah penyelesaian Permasalahan atas penutupan rekening BG yang mengakibatkan kendala dalam penyelesaian pembayaran ?