Menu Lawskripsi

Terdapat 30 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA DITINJAU DARI KONVENSI ILO TENTANG BURUH MIGRAN

 

A. Latar Belakang

Penyiksaan yang terjadi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir jumlahnya semakin terus meningkat. Penyiksaan yang kerap terjadi pada buruh migran Indonesia yang berada diluar negeri terlihat jelas telah terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang mereka hadapi namun ironisnya seakan­akan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia. Salah satu contoh kasus yang sangat menyita perhatian masyarakat yang terjadi pada bulan Mei 2004, dimana sejumlah foto wanita muda asal Indonesia yang sekujur tubuhnya penuh luka bakar dan memar, Nirmala Bonet, terpampang jelas di berbagai media cetak dan ditayangkan di berbagai televisi Nirmala Bonet telah dipukuli secara brutal dan mengalami pelecehan oleh majikannya. Kasus Nirmala Bonet telah menarik perhatian dan kemarahan tidak saja oleh masyarakat Indonesia bahkan masyarakat Internasional. Reaksi cepat pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia terlihat dengan jelas dalam menngusut langsung kejadian yang menarik perhatian luas tersebut. Banyak pembantu rumah tangga asal Indonesia menghadapi resiko eksploitasi dan pelecehan di setiap tahapan perekrutan, hingga tahap kembali dari luar negeri, seperti eksploitasi dan manipulasi pada tahap perekrutan, pelatihan, pengurusan paspor, dan visa, transit, penempatan pada majikan di tanah air dan oleh agen setempat di luar negeri, hingga pemulangan kembali ke tanah air. Tak kalah serunya setelah di tanah airpun tidak kurang menyedihkan seperti pemerasan ketika sampai di pelabuhan laut atau bandara udara dalam negeri, seperti pemaksaan penukaran uang dengan nilai tukar yang sangat rendah nilai tukarnya, pemaksaan menggunakan angkutan tertentu dan sebagainya. Seperti yang diamanatkan UU bahwa negara bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya, namun pada kenyataannya negara lain yang memberikan pekerjaan itupun tidak disyukuri oleh pemerintah karena tidak melindungi kepentingan buruh migran, walaupun mereka telah berjasa menyumbangkan devisa bagi negara. Ketika penyiksaan terjadi oleh majikan seperti yang dialami Bonet, dan para perempuan dan tenaga kerja wanita (TKW) lainnya hanya memiliki sedikit peluang untuk mendapatkan perlindungan negara baik pada negara Indonesia maupun negara asing tempat mereka bekerja misalnya mendapatkan perlindungan hukum, memperoleh kompensasi ganti rugi karena gajinya tidak dibayar atau kompensasi cacat karena penyiksaan majikan , bahkan perusahaan asuransi yang preminya mereka bayarpun tidak bertanggung jawab pada kliennya, karena tidak adanya perlindungan negara. Pengalaman-pengalaman pahit mereka tersembunyi dari pengamatan umum. Agen-agen pengerah tenaga kerja keluar negeri atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang mengontrol sebagian besar proses keberangkatan TKW tanpa adanya pengawasan pemerintah. Yang dikeluhkan oleh PJTKI adalah pemerasan­pemerasan oleh aparat pemerintah dan polisi. Di Indonesia, para calon pekerja migran direkrut oleh agen resmi maupun tidak resmi yang sering kali memeras uang, memalsukan dokumen perjanjian, dan menyelewangkan rencana pekerjaan bagi para perempuan dan para gadis. Baik di pusat-pusat pelatihan di Indonesia maupun di tempat-tempat kerja mereka di Malaysia, para tenaga kerja wanita kerap menderita akibat larangan-larangan keras atas kebebasan bergerak mereka, pelecehan secara fisik maupun psikologis termasuk pelecehan seksual, dan larangan untuk melakukan peribadatan agama mereka. Para TKW buruh migran asal Indonesia yang berada di Malaysia kerap menghadapi pelecehan yang sangat beragam atas hak-hak pekerja di tempat kerja, termasuk jam kerja yang sangat panjang tanpa adanya uang lembur, tidak adanya hari libur, da pembayaran upah yang tidak seutuhnya dan tidak rutin. Dalam beberapa kasus, ditipu mengenai kondisi dan jenis pekerjaan, dikurung di tempat kerja, dan tidak menerima gaji sama sekali, para perempuan tersebut terjebak dalam situasi perdagangan tenaga kerja dan kerja paksa. Indonesia dan Malaysia telah gagal melindungi pekerja migran asal Indonesia dan telah mengabaikan hak-hak asasi manusia. Tidak ada standar perlindungan keselamatan yang dijamin bagi tenaga kerja. Indonesia tidak mempunyai sistem yang memadai untuk memonitor agen-agen penerima atau pusat-pusat pelatihan tenaga kerja, kecuali penerbitan berbagai peraturan yang ujung-ujungnya akan dibebankan kepada mereka oleh PJTKI yang merekrut mereka. Agen resmi yang diinvestigasi mengindikasikan 5 bulan gaji dipotong selama 24 bulan kontrak kerja di Malaysia. Undang-undang ketenagakerjaan Malaysia tidak memberikan pertimbangan yang sama bagi para pekerja rumah tangga dari Indonesia, dengan tidak adanya aturan cuti atas jam kerja mereka, pembayaran uang lembur, dan ganti rugi atas kecelakaan di tempat kerja. Pemerintah Malaysia juga menunda keputusan bersama (resolusi) atas sebagian besar kasus penyiksaan dan pelecehan di tempat kerja. Demikian pula terhadap para agen penyalur tenaga kerja baik yang berada di Indonesia dan Malaysia, motivasinya hanya mencari keuntungan semata. Mereka juga bagian dari kemelut TKW di Malaysia. Pada bulan Mei 2004, kedua Negara telah mengumumkan bahwa mereka akan merundingkan sebuah Dokumen Perjanjian (MoU) baru mengenai para pekerja rumah tangga asal Indonesia di Malaysia, namun perjanjian bilateral itu hanya merupakan bagian kecil dari reformasi yang memasang harus dilakukan oleh kedua pemerintahan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja rumah tangga mingran. Mereka jugga harus mengkaji ulang undang-undang keimigrasian dan ketenagakerjaan dalam negeri, menyediakan sumber daya untuk layanan pendukung, menciptakan mekanisme kebijakan dan pemantauan untuk mengatur tindakan­tindakan yang dialkuakn agen-agen tenaga kerja dan para majikan, serta melatih petugas pemerintah dan lembaga-lembaga bantuan hukum untuk menjalankan perlindungan tersebut. Diperkirakan ada 250,000 pekerja rumah tangga di Malaysia, dan 240,000 diantaranya berasal dari Indonesia, karena ciri-ciri pekerjaan di keluarga-keluarga bersifat pribadi dan tertutup, kurangnya perlindungan hukum, terbatasnya jumlah layanan dan organisasi pendukung, dan pengawasan yang dikerahkan atas gerakan para pekerja rumah tangga di Malaysia, hanya sebagian kecil dari para pekerja rumah tangga yang mengalami pelecehan dapat mengadukan masalahnya atau mencari bantuan. Hampir 18,000 pekerja rumah tangga meloloskan atau melarikan diri dari para majikan Malaysia yang kejam pada tahun 2003, dimana para pejabat kedua pemerintahan itu bersama-sama dengan LSM-LSM turun tangan mengatasi sebagian besar praktek-praktek pelecehan kerja tersebut. Para TKW di Malaysia berhadapan dengan agen-agen tenaga kerja yang tidak bermoral, proses-proses kontrak kerja yang diskriminatif, pengasramaan yang berbulan-bulan lamanya di pusat-pusat pelatihan yang sangat padat. Dalam rangka membayar biaya perekrutan dan pemrosesan, masing-masing pekerja mengambil pinjaman dalam jumlah yang besar yang pembayarannya dikenai bunga yang sangat tinggi atau pemotongan gaji empat bulan hingga lima bulan pertama mereka dipakai sebagai pembayarannya. Para penyaring tenaga kerja sering kali tidak mampu memberikan informasi yang lengkap mengenai tugas-tugas yang harus dikerjakan, kondisi pekerjaan, atau tempat para wanita dapat memperoleh bantuan. Para wanita tersebut yang berharap hanya akan menghabiskan waktu sebulan untuk memperoleh fasilitas pelatihan sebelum berangkat kerap terjebak dalam pusat-pusat pelatihan yang dijaga ketat selama tiga hingga enam bulan tanpa mendapat penghasilan. Kadangkala beberapa TKI adalah gadis dibawah usia delapan belas tahun yang usianya diubah seakan berusia diatas 21 tahun dalam dokumen perjanjian kontrak tenaga kerja mereka. Para pekerja rumah tangga asal Indonesia yang dipekerjakan di Malaysia, rata-rata bekerja 16 jam hingga 18 jam per hari, tujuh hari per minggu, tanpa libur. Sebagian besar mereka hampir tidak punya waktu untuk beristirahat dalam seharinya. Mereka yang bertugas mengawasi anak-anak, di samping tugas membersihkan mereka, dilaporkan harus siap “bertugas” sepanjang waktu. Seorang pekerja rumah tangga asal Indonesia pada umumnya menerima 350-400 ringgit (U.S.$92-105) per bulan, bila dibandingkan dengan TKW dari Filipina hanya setengah dari pada gaji asal TKW asal Indonesia. Jika sebagian besar pekerjaan yang diberikan tersebut memerlukan lebih dari lima belas jam per hari, setiap hari dalam sebulan, jumlah tersebut kurang dari satu ringgit (U.S.$0,25) per jam. Para majikan sering memberi para pekerja rumah tangga mereka gaji sekaligus hanya untuk memenuhi standar kontrak dua tahun, yang pada waktu itu, banyak majikan yang tidak bisa membayar gaji penuh atau sama sekali tidak memberi gaji. Para pekerja rumah tangga asal Indonesia menghadapi sejumlah bantuan hukum dan praktis yang menghalangi kemampuan mereka untuk segera meninggalkan situasi pelecehan atau untuk mencari ganti rugi. Para majikan dan para agen tenaga kerja pada umumnya menahan pasport para tenaga kerja. Kebijakan-kebijakan Malaysia dan Indonesia gagal menegakkan kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasional mereka menurut berbagai perjanjian, meliputi: Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak-Hak Anak (CRC). Baik Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi konvensi ILO mengenai tenaga kerja (Konvensi 29), perlindungan terhadap upah (Konvensi 95), dan kondisi terburuk tenaga kerja anak-anak (Konvensi 182). Mereka juga harus meratifikasi dan melaksanakan perjanjian internasional yang penting termasuk konvensi. Internasional hak-hak sipil dan politik (ICCPR), Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota-Anggota Keluargannya (Konvensi Pekerja Migran), dan Protokol untuk Mencegah, Menindas, Menghukum Pelaku Perdagangan Tenaga Kerja, khususnya perempuan dan anak­anak, serta tambahan Konvensi PBB terhadap Kejahatan Transnational yang Terorganisir (Protokol Perdagangan).

 

B. Perumusan Masalah

1.         Kendala apa yang dihadapi dalam mengatasi perlindungan terhadap Pekerja migran di Malaysia dan apa yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengatasi kendala tersebut?

2.        Dalam Undang-Undang No. 39/2004 Tentang Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Pasal-Pasal apa sajakah yang mengatur tentang perlindungan terhadap buruh migran?

3.  Apakah pandangan International Labour Organisation terhadap buruh migran?