Menu Lawskripsi

Terdapat 47 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA DOKTER YANG MELAKUKAN EUTHANASIA TERHADAP PASIEN

 

A. Latar Belakang Masalah

Perputaran zaman dari masa kemasa membawa kehidupan masyarakat selalu berubah, berkembang menurut keadaan, tempat dan waktu. Oleh karena itu timbullah bermacam corak dan aneka ragam perbuatan kehidupan masyarakat, sehingga dapat saja timbul suatu perbuatan Undang-undang Hukum Pidana dilarang, karena dianggap tercela oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian semakin majunya zaman maka tentu saja pola fikir manusia juga semakin maju, dengan majunya teknologi yang dimi1iki tentu saja merupakan suatu kemajuan bagi masyarakat untuk mengenal berbagai kemajuan zaman. Dari hasil kemajuan zaman ini masyarakat tidak perlu lagi memikirkan kematian dirinya sendiri. Manusia sudah menempuh kematian tanpa melakukan penyiksaan terhadap dirinya. Apabila seseorang tidak dapat lagi menahan penderitaannya karena sakit maka dengan kemajuan peralatan kedokteran ia dapat meminta kepada dokter untuk menghilangkan jiwanya. Permintaan untuk menghilangkan jiwa tersebut Ilmu Hukum Pidana dikenal dengan perbuatan euthanasia. Di mana euthanasia ini secara jelas di atur Pasal 344 KUHPidana: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas perrnintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Ketentuan Pasal 344 KUHPidana ini merupakan suatu perbuatan yang menghilangkan jiwa orang lain yang harus dikenakan hukuman, untuk seorang dokter harus lebih berhati-hati untuk melakukan euthanasia tersebut. Adanya permintaan dari pasien untuk menghilangkan jiwanya maka dokter perlu dilindungi demi menjaga nama baik seorang dokter, di mana menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari seorang dokter terikat dengan sumpah jabatan dan kode etik yang digariskan kepadanya. Peneliti berkeyakinan bahwa euthanasia bukan tidak pernah terjadi di Indonesia terutama apabila si pasien tidak mungkin lagi disembuhkan atau pengobatannya diberikan tidak berpotensi lagi. Kasus euthanasia ini dianggap tidak pernah terungkap. Euthanasia sekarang di sebut dengan Mercy Killing (mati otak) KUHPidana di atur Pasal 344. Adanya unsur permintaan orang itu sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, mengakibatkan sulitnya pembuktian penuntutan bahwa seorang dokter itu telah melakukan euthanasia, terlebih bila si pasien telah berada dalam keadaan incompetent (tidak mampu berkomunikasi) menyatakan kehendaknya, menolak atau menyetujui jiwanya dihilangkan, serta keadaan In a Persistent Vegetative State (mati tidak hidup pun tidak), bagaimana mungkin untuk membuktikan adanya permintaan orang itu sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati. Apabila kita memandang dari segi pandangan agama kematian itu bukanlah merupakan kehendak manusia akan tetapi dapat dinyatakan bahwa kematian itu sudah merupakan suatu kewajiban bagi orang yang hidup dan semua manusia yang hidup pasti akan menuju kematian. Adapun alasan-alasan dan faktor-faktor yang menyebabkan dokter melakukan euthanasia adalah sebagai berikut:

1.      Adanya penyakit yang diderita pasien yang menurut dokter tidak dapat lagi di sembuhkan dan di mana si penderita atau keluarganya harus mengeluarkan biaya pengobatan yang besar dengan sia-sia saja.

2.      Adanya rasa frustasi atau kegagalan hidup dari si pasien, sehingga si pasien tidak lagi ingin untuk hidup.

Di antara para sarjana terdapat perbedaan pendapat tentang jenis ataupun bentuk euthanasia, seperti halnya:

1.    Vrijwillige euthanasia yang maksudnya euthanasia yang dilaksanakan dengan adanya permintaan yang nyata dan sungguh­sungguh dari si pasien.

2.    Onvrijwillige euthanasia yang maksudnya tidak adanya pennintaan yang nyata dan sungguh-sungguh dari si pasien.

3.    Passieve euthanasia yang maksudnya hal ini tidak atau tidak lagi digunakan alat-alat ataupun perbuatan yang dapat memperpanjang hidup si pasien.

4.    Active euthanasia yang maksudnya itu menggunakan alat-alat ataupun perbuatan yang memperpendek hidup si pasien.

Dr. H. Akbar mengemukakan, Euthanasia aktif dan euthanasia pasif, penderita gawat dan darurat dirawat di rumah sakit atau dibagian rumah sakit gawat darurat dengan peralatan yang majemuk untuk menolong jantung, pernapasan dan cairan tubuh, sehingga alat-alat tubuh itu dapat berfungsi dengan baik. Euthanasia aktif dilakukan dengan menghentikan segala alat-alat pembantu ini, sehingga jantung dan pernafasan tidak dapat bekerja dan akan berhenti berfungsi, atau memberikan obat penenang dengan dosis yang melebihi, yang juga akan menghentikan fungsi jantung. Euthanasia pasif di lakukan bila penderita gawat darurat tidak diberi obat sama sekali. Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa euthanasia aktif maupun euthanasia pasif adalah merupakan pembunuhan secara langsung. Dr. R. Soeprono membagi euthanasia empat bentuk yaitu:

1.      Euthanasia sukarela (Voluntary euthanasia) pasien meminta, membei izin/persetujuan untuk menghentikan atau meniadakan perawatan yang memperpanjang hidup.

2.      Euthanasia terpaksa (Invulunturv eulfzunusiu) membiarkan pasien mati tanpa sepengetahuan si pasien sebelumnya dengan cara menghentikan atau meniadakan perawatan yang memperpanjang hidup.

3.      Mercy Killing sukarela (Volunturi Mercy Killing) dengan sepengetahuan dan persetujuan pasien diambil tindakan yang menyebabkan kematian.

4.      Mercy Killing terpaksa (Involunlari A1ercv Killing) tindakan sengaja di ambil tanpa sepengetahuan si pasien untuk mempercepat kematian.

Dengan demikian euthanasia mempunyai pengertian yang luas karena bukan hanya atas permintaan pasien saja, melainkan juga tanpa persetujuan pasien atau keluarga. Di Belanda, perumusan euthanasia dari Koniklijke Nederlanclche Matschuppij Geneeskunst (KNNG) lebih memandang euthanasia tersebut dari kepentingan si pasien: tersebut bersifat aktif (caution). Dari tindakan yang aktif ini seorang pasien akan mati dengan tenang, misalnya dengan memberikan injeksi dengan obat yang menimbulkan kematian, obat penghilang rasa kesadaran dosis yang tinggi dan lain-lain. Antara jenis euthanasia yang pertama dengan yang ketiga ini, sama-sama didasarkan atas permintaan pasien atau keluarganya kepada dokter. Hanya saja pada jenis pertama dokter bersifat pasif, sedang pada jenis yang ketiga dokter lebih bersifat aktif bertindak untuk mempercepat terjadinya kematian. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa dokter yang melakukan euthanasia tersebut perlu dilindungi mengingat profesinya sebagai dokter, dan perlindungan tersebut adalah perlindungan yang bersangkut paut dengan hukum. Berdasarkan paparan tersebut di atas penelitian akan di beri judul: "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA DOKTER YANG MELAKUKAN EUTHANASIA TERHADAP PASIEN".

B. Permasalahan

1.      Bagaimana pertanggungjawaban terhadap dokter yang melakukan Euthanisa ?

2.      Bagaimanakah perlindungan terhadap dokter yang melakukan euthanisa ?