Menu Lawskripsi

Terdapat 41 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

PERANAN ODITURAT MILITER DALAM MENANGANI PERKARA DESERSI YANG DILAKUKAN SECARA IN ABSENSIA (STUDI KASUS DI ODITURAT MILITER II-10 SEMARANG)

 

A. Latar Belakang

Dalam sebuah negara dapat dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya negaranegara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pihak pemerintah mengeluarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan tujuan agar tugas dari TNI akan lebih terfokus lagi. Menurut UU No. 34 Tahun 2004, TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Jika dilihat dari tugasnya tersebut, maka untuk menjadi seorang prajurit TNI tidaklah mudah, harus benarbenar seseorang yang mempunyai dedikasi tinggi serta sehat jasmani maupun rohani. Berdasarkan Pasal 25 UU No. 34 Tahun 2004,prajurit TNI adalah sosok yang memiliki keimanan, kesetiaan, moralitas, kedisiplinan dan tanggung jawab yang baik sebagai warga negara Indonesia. Selain itu juga telah memenuhi persyaratan penerimaan untuk menjadi seorang prajurit TNI sekaligus telah mengucapkan Sumpah Prajurit sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU No.34 Tahun 2004. Untuk mengatur dan memaksa setiap anggota TNI tetap mematuhi larangan-larangan yang ada serta tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban dari tugas mereka maka pihak TNI membentuk sebuah ketentuan hukum militer. Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 UU No.34 Tahun 2004, yaitu Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaran kepentingan pertahanan negara. Apabila ada prajurit yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan desersi. Macam-macam tindakan desersi yang dapat dikategorikan tindak pidana murni prajurit, menurut Pasal 87 ayat (1) KUHPM, yaitu meninggalkan dinas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, meninggalkan tugas­tugas kedinasan yang diperintahkan, melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Mengenai proses pemidanaannya berdasarkan Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dinas. Untuk melaksanakan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Yang dimaksud hukum militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Untuk menangani kasus pelanggaran militer yaitu Mahkamah Militer (Mahmil) tetapi dalam melaksanakan kompetensi absolut pada hukum militer tersebut ada badan khusus yang menangani penuntutan dan penyidikan dalam lingkungan TNI yang disebut dengan Oditurat. Oditurat terdiri dari Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal, dan Oditurat Militer Pertempuran. Oditur militer berada langsung di bawah pengawasan Panglima TNI, hal ini dapat dilihat dalam struktur organisasi pada peradilan militer. Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai peranan Oditurat Militer tersebut terutama dalam hal penuntutan dan penyidikan kasus desersi. Dari data yang diperoleh dari pihak oditurat militer, kasus desersi merupakan salah satu kasus yang banyak terjadi tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian penulis di Oditurat Militer II-10 yang menyebutkan bahwa sejak Tahun 2009 mencapai 24 kasus dan tahun 2010 telah terjadi 22 kasus desersi yang dilakukan secara in absensia. Proses penyidikan dalam menangani kasus desersi yang dilakukan secara in absensia adalah sebagai berikut, dalam menangani kasus desersi seorang perwira militer dengan menyerahkan berkas-berkas perkara kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum), kemudian oleh Ankum dibuatlah Kepera (Keputusan Penyerahan Perkara) yang dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Oditurat Militer untuk diproses atau dicermati. Mengenai kelengkapan persyaratan berkas perkara dan sebagai dasar pembuatan Surat Dakwaan kelengkapan berkas perkara berfungsi untuk mencermati pasal yang dapat dikenakan pada desersi personil tersebut. Surat dakwaan tersebut kemudian dapat diteruskan untuk diajukan dalam persidangan. Oditur Militer sebagai penyidik tambahan bertugas untuk mencari tahu saksi kunci jika ada serta mencari tahu tentang keberadaan tersangka dan memeriksa syarat-syarat formil maupun materiilnya. Setelah itu barulah Oditurat Militer menindak lanjuti dengan memanggil saksi dan tersangka untuk sidang. Jika dalam persidangan tersangka tidak dapat dihadirkan dengan beberapa alasan yang ada dimana salah satunya karena tersangka telah meninggal dunia maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Dari proses penyidikan tersebut di atas tampak bahwa kasus desersi dapat disidangkan secara in absentia sehingga Oditur Militer tidak hanya melakukan penuntutan atau penyidikan saja namun juga dapat melakukan pengejaran kepada anggota TNI yang melarikan diri, selain itu juga memanggil dan menghadapkan tersangka desersi sebanyak 3x (tiga kali) berturut-turut dahulu sebelum dilakukan upaya hukum secara in absensia. Semua tindakan hukum tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu Kecuali perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara, Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer. Begitu juga dengan desersi yang dilakukan oleh anggota TNI yang telah meninggal dunia. Penanganan kasus desersi yang dilakukan anggota TNI yang telah meninggal juga bisa dilakukan secara in absentia, karena pelaku sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dihadirkan dalam sidang, bahkan hampir seluruhnya untuk kasus desersi bagi pelaku yang meninggal yaitu diadakan penutupan kasus. Hal ini juga telah berdasarkan Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1997. Dengan peranannya yang termasuk kompleks dalam menegakkan hukum terutama dalam menangani perkara desersi dimana pihak oditurat militer harus benar-benar bisa menyelidiki kasus desersi tersebut tentang alasan-alasan pelaku melakukan desersi secara hukuman yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan uraian penulis mengenai peran oditurat militer tersebut maka penulis mengajukan judul PERANAN ODITURAT MILITER DALAM MENANGANI PERKARA DESERSI YANG DILAKUKAN SECARA IN ABSENSIA (STUDI KASUS DI ODITURAT MILITER II-10 SEMARANG)

B. Perumusan Masalah

1.              Bagaimana peranan Oditurat Militer dalam menangani perkara desersi yang dilakukan secara in absensia ?

2.              Hambatan-hambatan apa saja yang sering dihadapi Oditurat Militer dalam menangani kasus desersi yang dilakukan secara in absensia ?