Menu Lawskripsi

Terdapat 18 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI LINGKUNGAN TNI

 

A.        Latar Belakang

Dalam menyelesaikan kasus Militer, militer memiliki hukum dan sistem peradilan yang bersifat khusus dan berbeda dengan hukum dan sistem Peradilan Umum. Hukum Militer terdiri dari hukum formil dan hukum materil yang merupakan bagian integral dari sistem hukum Nasional. Hukum Militer adalah landasan–landasan hukum khusus, tertulis maupun tidak tertulis yang pada pokoknya berlaku dilingkungan angkatan bersenjata dan lingkungan yang lebih luas dalam keadaan tertentu terutama dalam keadaan darurat atau perang. Berdasarkan dari rumusan–rumusan pengertian Hukum Militer, pada dasarnya Hukum Militer memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1.      Merupakan hukum khusus yang bersifat mandiri di lingkungan militer. Dikatakan bahwa karakteristik Hukum Militer merupakan hukum khusus yang bersifat mandiri adalah karena militer mempunyai hukum yang berbeda dari instansi manapun. Tujuan perbedaan peraturan ini adalah agar militer dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam mempertahankan integritas kedaulatan Bangsa dan Negara dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin.

2.      Mengatur materi muatan yang berkaitan dengan soal-soal militer untuk kepentingan Pertahanan Negara.

Materi muatan dalam Hukum Militer kesemuanya adalah semata –mata hanya demi kepentingan Integritas Bangsa dan Negara, dimana militer selain berpedoman kepada Hukum Militer yang tertulis, militer juga tidak mengabaikan azas tata kehidupan militer.

3.      Berlaku didaerah tertentu dan dalam keadaan darurat berlaku juga pada lingkungan yang lebih luas.

Dalam hal ini, Hukum Militer yang dapat berlaku di daerah tertentu dan dalam keadaan darurat berlaku juga pada lingkungan yang lebih luas adalah Hukum Militer pada saat pertempuran dimana pada saat terjadi pertempuran Pengadilan yang berlaku adalah Pengadilan Militer pertempuran yang bersifat mobilitas mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan/berdaerah hukum di daerah pertempuran.

4.      Bersumber pada Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Hukum Militer bersumber pada Hukum Nasional adalah merupakan suatu keharusan , karena Hukum Militer adalah merupakan Sub Sistem pada Hukum Nasional dimana Hukum Militer tersebut didasarkan pada norma–norma yang ada pada negara kita dan merupakan cerminan dari pertahanan Negara kita.

Sedangkan Hukum Militer yang bersumber pada Hukum Internasional adalah merupakan suatu bukti bahwa militer di Indonesia tidak berbeda dengan militer di Negara lain yang memiliki satu tujuan yaitu menciptakan perdamaian dunia.

5. Berlakunya Hukum Militer dalam keadaan darurat atau perang dapat mengeleminisir untuk sementara waktu berlakunya peraturan–peratutan hukum tertentu yang seharusnya mengikat pada saat Negara berada dalam keadaan normal.

Karakteristik Hukum Militer tersebut menyebabkan sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Masyarakat menilai dalam banyak kasus militer seringkali tidak tersentuh oleh hukum dan Peradilan Militer dianggap sebagai Lembaga Inpunitas (lembaga yang tertutup untuk umum). Pandangan masyarakat ini sering kali tidak dilengkapi dengan data yang akurat seperti kasus apa, dimana dan berapa kasus yang tidak tersentuh oleh hukum, dengan tidak jelasnya data tersebut maka kasus tersebut hanya bersifat praduga dan sudah tentu tidak akan tersentuh oleh hukum dan pasti tidak akan ada penyelesaiannya. Masih seputar pandangan masyarakat tentang kasus militer, banyak masyarakat menganggap bahwa Peradilan Militer tidak dapat diliput oleh media massa, hal ini tidak benar karena Peradilan Militer sama dengan Peradilan lain yang menganut sistem terbuka untuk umum. Mengenai intervensi kekuasaan militer dalam Peradilan Militer melalui komandan selaku Papera (Perwira Penyerah Perkara) yang juga menjadi pandangan masyarakat bukanlah tidak dapat dijelaskan. Keberadaan komandan selaku Papera dalam sistim Peradilan mutlak diperlukan sebagai penerapan dari azas Peradilan Militer yaitu azas kepentingan hukum dan azas kepentingan militer, oleh karena itu Papera diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan atau menutup perkara demi kepentingan hukum atau kepentingan Militer. Dalam penjelasan Pasal 123 ayat 1 UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dirumuskan alasan perkara ditutup demi kepentingan hukum antara lain :

1)             Karena tidak cukup bukti.

2)             Bukan merupakan tindak pidana.

3)             Perkara Kadaluarsa.

4)             Tersangka/Terdakwa meninggal dunia.

5) Telah dibayar maximum denda yang ditentukan dalam undang– undang, sepanjang ancaman pidananya berupa denda atau dalam delik aduan, pengaduannya telah dicabut.

Sedangkan alasan perkara ditutup demi kepentingan umum/militer adalah perkara tidak diserahkan ke pengadilan karena kepentingan Negara/kepentingan militer lebih dirugikan daripada perkara itu diserahkan ke Pengadilan. Pengadilan Militer di Indonesia dibawahi oleh Pengadilan Militer Tinggi. Indonesia memiliki 3 Pengadilan Militer Tinggi yang membawahi Pengadilan– pengadilan Militer di Indonesia. Berikut adalah daftar wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan–pengadilan Militer yang dibawahinya :

Pengadilan Militer Tinggi I Medan membawahi :

1.         Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

2.         Pengadilan Militer I-02 Medan (Tipe A)

3.   Pengadilan Militer I-03 Padang

4.         Pengadilan Militer I-04 Palembang

5.         Pengadilan Militer I-05 Pontianak

6.         Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin

7.         Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta membawahi :

1.         Pengadilan Militer II-08 Jakarta

2.         Pengadilan Militer II-09 Bandung

3.         Pengadilan Militer II-10 Semarang

4.         Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membawahi :

1.         Pengadilan Militer III-12 Surabaya

2.         Pengadilan Militer III-13 Madiun

3.         Pengadilan Militer III-14 Denpasar

4.         Pengadilan Militer III-15 Kupang

5.         Pengadilan Militer III-16 Makasar

6.         Pengadilan Militer III-17 Manado

7.         Pengadilan Militer III-18 Ambon

8.         Pengadilan Militer III-19 Jayapura

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam hal penyelesaian perkara, Pengadilan Militer sering dianggap sebagai lembaga Inpunitas yang tidak tersentuh oleh hukum dan sering juga dianggap sebagai Pengadilan yang tertutup untuk umum untuk menyangkal hal tersebut diperlukan data yang menegasan bahwa Pengadilan Militer bukan tidak pernah bersidang, untuk itu Penulis tertarik mengambil tema tentang :

PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI LINGKUNGAN TNI

B. Rumusan Masalah

1.             Bagaimana pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Militer ke Mahkamah Agung R.I.

2.             Kendala–kendala yang dihadapi dalam peralihan Organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Militer ke Mahkamah Agung R.I.

3.             Bagaimana proses penyelesaian perkara dalam Lingkungan TNI khususnya pada Pengadilan Militer I-02 Medan.