Menu Lawskripsi

Terdapat 196 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

Cetak

PRINSIP FIDUCIARY DUTY TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI BANK DALAM PEMBAYARAN LETTER OF CREDIT

 

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan hukum perseroan yang banyak digunakan sebagai kendaraan bisnis dalam mengembangkan berbagai usaha ekonomi saat ini dan sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional. Dikatakan demikian, di samping karena pertanggungjawabannya terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Selain itu, kata terbatas tidak hanya menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil sebagian dan dimiliki, melainkan juga dapat berlaku terhadap  organ-organ lainya seperti direksi dan komisaris.Badan hukum ibarat manusia yang memiliki organ tubuh terstruktur. Organ yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan direksi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. Pembahasan mengenai organ pada Perseroan Terbatas tentunya harus dikaitkan dengan doktrin hukum yang berhubungan dengan badan hukum. Doktrin hukum yang berkaitan dengan hal tersebut mengemukakan adanya 4 (empat) unsur badan hukum dianggap sebagai badan hukum, yaitu harus ada kekayaan yang terpisah dan lepas dari anggotanya, mempunyai tujuan tertentu, adanya kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan adanya organisasi yang teratur. Dari doktrin tersebut, antara lain dapat disimpulkan bahwa sekalipun suatu badan hukum adalah personifikasi dari suatu objek hukum orang, namun demikian, dengan adanya unsur organisasi yang teratur tersebut, berarti suatu badan hukum memerlukan kepengurusan, sebab badan hukum adalah abstraksi hukum dan pelaksanaannya sehari-hari tetap dilakukan oleh orang yang secara konkrit dapat melakukan hak dan kewajiban. Oleh karena Perseroan Terbatas sebagai abstraksi hukum, maka memerlukan pengurus perseroan untuk menjalankan operasionalnya. Pengurus perseroan tersebut dalam ketentuan Perseroan Terbatas disebut dengan direksi. Direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi serta yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini sejalan dengan pengertian direksi yang disebutkan dalam Pasal (1) angka 5 UUPT bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Definisi tersebut menjelaskan bahwa perseroan bergantung kepada direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan. Selanjutnya adanya perseroan merupakan sebab keberadaan direksi atau dengan perkataan lain tanpa perseroan, tidak ada Direksi. Sedangkan untuk menjalankan tugasnya, direksi harus diperlengkapi dengan wewenang yang cukup, tentu saja tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tersebut. Pelimpahan wewenang yang cukup besar juga mencerminkan bahwa direksi merupakan organ perseroan yang mewakili perseroan untuk mengambil segala macam tindakan hukum dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan perseroan dengan prinsip kepercayaan tinggi. Berkaitan dengan prinsip kepercayaan tersebut Gunawan Wijaya menjelaskan ada dua fungsi utama direksi, yaitu: Pertama, direksi adalah trustee bagi perseroan (duty of loyality and good faith). Kedua, direksi adalah agen bagi perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya (duty of care and skill). Selanjutnya tugas dan tanggung jawab direksi tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ yang bersifat kolegial dalam arti direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengingat anggota direksi lainnya. Namun bukan berarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas di antara anggota direksi perseroan demi pengurusan perseroan yang efesien. Dalam mengelola pengurusan perseroan yang efisien, direksi diawasi oleh komisaris. Secara bersamaan tentu saja menjadi suatu kewajiban bagi setiap anggota direksi dan komisaris untuk dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Tidak hanya itu, bagi keduanya juga dapat digugat ke pengadilan negeri bilamana atas dasar kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Untuk anggota direksi terdapat tambahan ketentuan bahwa atas kesalahan atau kelalaiannya tersebut, ia dapat dituntut pertanggungjawaban penuh secara pribadi. Begitu pula dalam hal kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud. Beberapa hal mengenai tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas antara lain tercantum dalam Pasal 92 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 92 ayat (6), Pasal 94 ayat (7), Pasal 97 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), Pasal 97 ayat (3), Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (1), Pasal 98 ayat (2), serta Pasal 98 ayat (3) UUPT 2007. Dari ketentuan tersebut, jelas sekali mengenai gambaran kewenangan direksi dalam mengelola perseroan sesuai maksud yang dicantumkan dalam anggaran dasar, yang di dalamnya termasuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak ketiga atau dengan kata lain direksi mewakili perseroan terbatas di dalam maupun di luar pengadilan. Batas atas ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UUPT. Oleh karena itu, keberhasilan dan atau kegagalan operasional suatu Perseroan Terbatas tersebut sangat tergantung pada kepengurusan direksi. Ketergantungan Perseroan Terbatas pada direksi tersebut hakikatnya dapat ditinjau melalui hubungan hukum intern yang membatasi kesewenang-wenangan antara pemegang saham, direksi, dan komisaris yang sekaligus meletakkan tanggung jawab masing-masing. Hubungan intern itu umumnya dibatasi oleh beberapa doktrin hukum penting dalam hukum perusahaan yang meliputi piercing the corporate veil, fiduciary duty, self dealing transaction, derivative action, ultra and intra vires doctrine, corporate oppurtunity, business judgement rule, dan insider trading. Dalam penelitian ini, seperti dalam judulnya, pembahasannya lebih mengkhususkan pada tanggung jawab direksi ditinjau dari prinsip yang berkenaan dengan doktrin fiduciary duty. Pada dasarnya prinsip fiduciary duty merupakan prinsip yang melekat pada direksi dalam menjalankan perseroan secara keseluruhan. Sementara tanggung jawab direksi pada dasarnya dilandasi prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati- hatian tindakan direksi (duty of skill and care). Kesalahan atau kelalaian dalam melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diberikan beberapa hak kepada pemegang saham perseroan yakni: Pertama, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili jumlah 1/10 (sepersepuluh) pemegang saham perseroan melakukan gugatan, untuk dan atas nama perseroan, terhadap direksi perseroan yang akibat kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian kepada perseroan (derivative suite). Kedua, secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung untuk dan atas nama pribadi pemegang saham terhadap direksi perseroan atas setiap keputusan ataupun tindakan direksi yang merugikan pemegang saham. Keberadaan perseroan dengan direksi adalah saling mendukung, dalam arti adanya perseroan adalah sebab keberadaan direksi dan keberadaan direksi adalah sebab adanya perseroan, karena mustahil ada perseroan tanpa ada direksi. Munir Fuady dalam hal ini menyebut kedudukan direksi sebagai agen dari perusahaan. Sebagai agen, direksi wajib mengurus perusahaan yang dipimpinnya secara pantas dan profesional, dan harus mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan pemegang saham (termasuk jika pemegang sahamnya perusahaan holding). Dengan demikian, antara perseroan dengan direksi terdapat hubungan fiducia. Kedudukan direksi dengan perseroan dalam hal hubungan fiducia jika ditinjau berdasarkan ketentuan UUPT dapat diimplementasikan dalam ketentuan direksi bank  yang berbentuk Perseroan Terbatas. Hal ini didasarkan ketentuan Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) yang menyatakan bahwa salah satu bentuk bank umum dapat berupa Perseroan Terbatas; Koperasi; atau pun Perusahaan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan bank jelas sebagai badan hukum dan juga sekaligus sebagai ketentuan khusus yang menyangkut direksi bank yang berbentuk Perseroan Terbatas. Secara umum ketentuan bank tunduk dan harus berdasar kepada ketentuan yang diatur dalam UUPT. Akan tetapi, dengan sifat khusus yang dimiliki oleh usaha jasa berbentuk bank, maka ketentuan-ketentuan mengenai direksi bank diatur secara khusus. Artinya, ketentuan yang terdapat dalam UUPT serta doktrin hukum yang menyangkut badan hukum, berlaku untuk tugas dan tanggung jawab direksi bank, kecuali secara tegas terdapat ketentuan yang diatur dan hanya berlaku untuk direksi bank. Beberapa ketentuan yang menyangkut tugas dan tanggung jawab direksi bank sebagian besar merupakan ketentuan yang sifatnya mengatur lebih rinci dari ketentuan yang terdapat dalam UUPT. Bahkan dapat dikatakan, sebagai ketentuan yang melengkapi ketentuan pada UUPT yang dipadukan dengan sifat khusus usaha di bidang jasa perbankan. Sampai saat ini ketentuan yang mengatur mengenai direksi bank berupa Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan lain yang diterbitkan Bank Indonesia dalam bentuk Surat Edaran atau Keputusan Direksi Bank Indonesia. Hubungan berlakunya UUPT dan ketentuan yang mengatur direksi bank dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 10a Peraturan BI No. 1 1/1/PBI/2009, tanggal 15 Desember 2009 tentang Bank Umum, yang menyatakan bahwa direksi bagi bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPT. Dengan demikian, untuk pembahasan tanggung jawab direksi bank ini selanjutnya tidak terlepas dari pembahasan direksi sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan secara khusus mendasarkan pada ketentuan yang berlaku pada ketentuan perbankan. Ketentuan perbankan dalam status hierarki Peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran atau Keputusan Direksi Bank Indonesia merupakan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur mengenai direksi bank dapat disebut sebagai ketentuan khusus yang melengkapi ketentuan yang terdapat dalam UUPT. Mungkin suatu waktu, ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut menjadi masalah jika bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT, sebab jika dilihat dari hierarki perundang-undangan, kedudukan UUPT lebih tinggi dan oleh karenanya dapat membatalkan ketentuan yang berada di bawahnya. Akan tetapi, dapat saja diinterpretasikan bahwa ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia tersebut disebut sebagai ketentuan khusus, sehingga dapat mengeyampingkan ketentuan umum (lex specialis derogat legi generali). Beranjak melalui persoalan prinsip fiduciary duty direksi terhadap tanggung jawab direksi bank, di dalam perbankan setidaknya ada dua tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh direksi bank. Pertama, bank harus menjaga kepentingan pemegang saham. Kepentingan pemegang saham umumnya menyangkut ekspektasi keuntungan yang dapat dinikmati oleh pemegang saham, baik yang diperoleh dalam bentuk deviden maupun dalam bentuk capital gain. Dengan demikian, bank berkewajiban menjaga seluruh aset investasi dengan membuat kebijakan yang menjaga kelangsungan pertumbuhan dan stabilitas. Kedua, direksi bank bertanggung jawab menjaga kepentingan para deposannya. Artinya direksi diharapkan dapat memberikan kepastian akan amannya dana para deposannya. Para depositor harus merasa yakin bahwa di samping bank memiliki kebijakan dan prosedur yang dapat memberikan rasa aman, juga para deposan percaya bahwa dananya dikelola oleh personel yang memiliki integritas yang baik. Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking), dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana khususnya. Sebagai lembaga keuangan, bank yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan bunga, maksudnya di sini bahwa suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank. Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang serta sebagi lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya. Selain sebagai tempat menyimpan uang, bank berfungsi juga sebagai salah satu media dalam melakukan transaksi perdagangan. Dalam melakukan transaksi perdagangan, permasalahan yang muncul biasanya di samping masalah pengiriman barang juga masalah dalam hal pembayaran. Bagi pengirim atau penjual, barang harus terlebih dahulu ada jaminan pembayaran terhadap barang yang dijualnya. Tanpa jaminan dari pihak pembeli tidak mungkin penjual berani melepas barang dagangannya. Begitu pula bagi pihak pembeli perlu ada jaminan untuk memperoleh barang dengan disertai jumlah dan kualitas yang diinginkannya. Bagi mereka yang berdagang masih dalam satu pulau atau masih dalam satu negara hal ini mungkin tidak menjadi masalah serius. Tetapi bagi mereka yang dibatasi oleh jarak yang jauh dan waktu yang lama, apalagi antar negara jelas masalah pengiriman barang dan pembayaran akan menjadi masalah besar. Pada masa sekarang hampir semua negara saling mengadakan hubungan dagang untuk menunjang pembangunan ekonominya. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi jelas akan sangat meningkatkan bisnis internasional. Peningkatan bisnis internasional, pasti pula akan meningkatkan intensitas lalu lintas pembayaran ekspor-impor antar negara di dunia pada abad ke-21 mendatang. Kegiatan perdagangan tersebut dapat terbagi menjadi dua, yaitu:

a.         kegiatan menjual barang (ekspor); dan

b.         kegiatan membeli hasil produksi negara lain (impor).

Dari setiap kegiatan tersebut pada dasarnya ada 2 (dua) pihak yang berperan, pihak eksportir dan pihak importir. Perlu diingat dalam kegiatan ini, kedua belah pihak terpisah satu sama lain baik secara geografis maupun oleh batas kenegaraan yang dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dalam pembayaran bila pihak pembeli tidak memiliki devisa, maksudnya adalah alat pembayaran yang diterima dalam lalu lintas pembayaran internasional atau suatu mata uang internasional. Untuk menjembatani keinginan tersebut, baik pihak pembeli (importir) maupun pihak penjual (eksportir) maka perlu digunakan sarana pembayaran yang saling menguntungkan. Sarana pembayaran ini akan menjamin pembayaran yang diinginkan penjual dengan mengirim barangnya. Jaminan diberikan pula kepada pihak pembeli bahwa akan menerima jumlah dan kualitas barang yang diinginkan. Sarana pembayaran semacam ini dibuat melalui jaminan bank sebagai lembaga pembayar yang dikenal dengan nama Letter of Credit atau L/C. Ditinj au secara umum L/C digunakan untuk membiayai sales contract j arak j auh antara pembeli dan penjual (importir dan eksportir) yang belum saling mengenal dengan baik. Singkat kata, kehadiran L/C digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Menurut ketentuan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC 600), L/C merupakan janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. Inti dari pengertian L/C di sini adalah bahwa L/C merupakan janji membayar. Sedangkan menurut Bank Indonesia, L/C merupakan janji dari issuing bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi L/C tersebut. L/C sebagai alat pembayaran sangat disukai secara internasional karena unsur janji pembayaran yang ada pada instrumen ini. Penerima yang menjual barang kepada pemohon merasa aman dibayar dengan cara L/C karena adanya janji pembayaran dari bank penerbit kepadanya. Sebaliknya, pemohon juga merasa aman membeli barang dengan cara L/C karena akan menerima dokumen-dokumen yang dikehendakinya sebab pemenuhannya merupakan syarat pembayaran L/C. Selain sebagai sistem pembayaran yang paling aman dipandang dari sudut kepentingan eksportir dan importir, L/C yang secara prinsip menganut Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP 600) adalah suatu sarana yang paling efektif, yang ditawarkan oleh bank-bank devisa dalam penyelesaian pembayaran transaksi bisnis internasional. Walaupun demikian risiko dalam transaksi L/C dapat saja timbul bilamana negosiasi tidak mematuhi norma dan ketentuan internasional tersebut. Umumnya risiko disebabkan adanya penyimpangan, sehingga berdampak bagi opening bank maupun bagi advising bank dengan tidak dapat menerima pembayaran atau keterlambatan pembayaran dari mitra bisnisnya di luar negeri. Perbedaan manajemen, tata hubungan individu, dan kebijakan treasury memiliki pengaruh signifikan terhadap negosiasi L/C yang dapat dijadikan faktor utama mengukur besar kecilnya risiko. Mengingat besar kecilnya resiko dalam pemakaian L/C sebagai salah satu instrument yang vital dalam pembayaran perdagangan luar negeri, maka tidak heran jika halnya dokumen L/C sering menjadi pusat incaran penjahat untuk dijadikan palsu atau dipalsukan. Ada dua kemungkinan dalam hal pemalsuan L/C, yaitu: pertama, bill of exchange yang dikeluarkan berdasarkan L/C dipalsukan, kedua, bill itu asli tetapi dokumen perkapalan berdasarkan kredit itu dipalsukan. Jika bill of lading yang dipalsukan, maka kemungkinan barang yang dikirim barang rusak atau tidak berharga. Mencuatnya kasus L/C fiktif di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Bank BNI) yang memiliki potential loss setara Rp1,7 triliun cukup menarik perhatian publik. Dalam perihal kasus pembobolan Bank BNI melalui kasus L/C fiktif, menurut data kepolisian kasus itu diduga melibatkan sedikitnya tujuh perusahaan swasta yang bergerak di bidang ekspor pasir ke negara di Afrika. Peristiwanya berlangsung mulus selama kurun waktu lebih dari setahun (Juli 2002 hingga Agustus 2003). Pengawasan internal Bank BNI tak berjalan sama seperti halnya sistem pengawasan Bank Indonesia yang juga ternyata tumpul. Jika keadaannya demikian, persoalannya bukan saja terletak pada kerugian bank itu, melainkan pada level dalam negeri ada pengaruh psikologis masyarakat yang sedikit banyak dapat mengganggu kepercayaan publik pada lembaga perbankan. Kemudian pada level dunia internasional, pelaku bisnis luar negeri akan berpikir dua kali bila akan berhubungan bisnis melalui L/C dengan mitra bisnisnya di Indonesia. Dalam keadaan yang demikian, pihak perbankan seharusnya menyadari bahwa dana masyarakat yang dihimpun oleh bank pada hakikatnya adalah utang bank kepada masyarakat, sekalipun secara yuridis formal pengertian utang dalam hal ini berbeda dengan pengertian utang pada umumnya. Oleh karena itu, hakikatnya karakteristik usaha bank adalah semakin besar utang, maka operasional bank tersebut cenderung semakin besar. Ini berarti liability terbesar dari bank adalah utang itu sendiri. Hal demikian tidak terjadi dalam bentuk usaha lainnya. Dengan demikian, modal utama bank pada dasarnya dana masyarakat. Dengan kata lain, industri perbankan sebagian besar asetnya berupa utang pada masyarakat. Selanjutnya kepercayaan mutlak yang diberikan oleh masyarakat kepada bank melalui penempatan simpanan dana seharusnya diterima oleh bank secara bertanggung jawab, jujur, dan transparan. Bank harus mampu menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Karena hubungan yang didasarkan pada asas fiduciary relationship dari nasabah kepada bank harus menimbulkan rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab (sense of belonging and responsibility) dari bank . Konsekuensinya, harus tercipta sebuah hubungan yang saling menguntungkan dan seimbang. Sebab, dana masyarakat bagi bank merupakan darah kehidupan bank. Tanpa dana masyarakat, bank tidak mungkin dapat beroperasi. Sehingga tidaklah adil jika keuntungan bank hanya dinikmati oleh bank itu sendiri (pemilik/pemegang saham) dan jika merugi harus mengikutsertakan masyarakat (deposan/nasabah). Kenyataan yang terjadi pada saat sekarang ini adalah demikian. Asas klasik yang dijadikan dasar pembenar mengenai masalah ini adalah sifat bank yang berbadan hukum yang berarti memiliki limitatif tanggung jawab. Tanggung jawab pemilik bank (shareholder) hanya terbatas dari saham yang diberikan kepada perseroan, sebagaimana asas yang terjadi dalam perseroan yang berbadan hukum. Dalam hal ini menarik apa yang dikemukan Try Widiyanto bahwa: Asas amanah dan janji bank kepada masyarakat seharusnya dilihat sebagai janji universal. Artinya, bank seharusnya dapat dituntut dan dimintakan pertanggungjawaban sepenuhnya apabila mereka melalaikan amanah dan janji tersebut. Namun demikian, hal ini belum terjadi dalam sejarah perbankan di Indonesia, bahwa seorang atau lebih nasabah melakukan gugatan terhadap bank yang mengelola dananya tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam berbagai kasus perbankan di Indonesia yang mengalami rush, yang mengakibatkan tertundanya pembayaran simpanan nasabah, ternyata nasabah hanya mengikuti pengumuman dan ketentuan-ketentuan dari otoritas moneter, sehingga sulit untuk mencari yurisprudensi permasalahan ini dalam lembaga peradilan di Indonesia. Dengan demikian, dari aspek litigasi, permasalahan ini menjadi kurang populer.  Uraian mengenai masalah di atas jika dipahami lebih mendalam memang sepantasnya bank sebagai lembaga hukum dapat dituntut oleh nasabah jika bank melalaikan dan atau melakukan perbuatan hukum yang merugikan nasabah atau bank telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan nasabah atau bank telah melakukan perbuatan hukum yang memenuhi rumusan delik dan atau telah melakukan suatu kesalahan (guilty). Tuntutan nasabah itu dapat berupa tuntutan pidana atau perdata. Tuntutan hukum tersebut harus diterima sebagai tanggung jawab bank sebagai badan hukum. Artinya, sepanjang para pengurus, komisaris, dan pemegang saham telah melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, norma dan doktrin hukum, kesusilaan, serta anggaran dasar (AD) perseroan dan kegiatan perseroan harus sesuai dengan UUPT. Pasal 2 UUPT menyebutkan bahwa Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Dalam ketentuan ini maka seharusnya tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum. Ironinya kejadian pembobolan bank (dilakukan melalui L/C fiktif) tersebut dapat dilihat di dalam konteks wewenang, tugas dan tanggung jawab direksi, yakni bahwa ada kegagalan dalam pemenuhan kedua ekspektasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Kegagalan berupa potensi kerugian sebagaimana yang dialami Bank BNI, misalnya, akan mengurangi secara signifikan jumlah keuntungan yang akan diperoleh pemegang saham. Dengan net income (laba bersih) usaha perbankan sebesar 2 (dua) persen misalnya, untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 1,7 triliun ini, maka bank harus melempar kredit sebesar Rp 85 triliun (2 persen x Rp.85 triliun = Rp. 1,7 triliun). Dengan demikian hal ini menunjukkan Direksi Bank BNI tidak dapat memenuhi interest para pemegang saham, begitu juga dengan ekspektasi para deposan. Kasus ini dapat menunjukkan betapa sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh Bank BNI patut dipertanyakan karena tidak dapat menangkap isyarat awal akan terjadinya skandal yang demikian besar secara hitungan rupiah. Padahal di dalam ketentuan-ketentuan tentang prinsip kehati-hatian, risk management, dan compliance system yang dikeluarkan Bank Indonesia jelas- jelas disebut bahwa direksi bertanggung jawab atas tersedia dan terlaksananya system internal control yang mumpuni, identifikasi risiko setiap transaksi, dan terpenuhinya ketentuan- ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Melalui tinjauan kasus tersebut, tindakan pegawai Bank BNI Cabang Kebayoran Baru terdapat unsur kesengajaan. Alasannya, prosedur penggunaan L/C sebagai jaminan kredit ekspor sebenarnya sangat rumit. Banyak sekali dokumen yang harus dicek dan dicek ulang. Persetujuannya pun tidak bisa dilakukan seorang saja. Ada verifikasi dari berbagai pihak sehingga tidak mungkin L/C tersebut lolos hanya karena kesalahan biasa. Kewenangan penyelesaian transaksi L/C ekspor, berapa pun nilainya menjadi kewenangan penuh pejabat di kantor Cabang Bank BNI. Akibatnya, sekali pejabat puncak di kantor cabang tersebut memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan, maka akan cukup sulit atau memerlukan waktu relatif

lama bagi pihak di luar kantor cabang untuk dapat mendeteksi adanya kecurangan tersebut. Sistem dan prosedur yang berlaku di Bank BNI ini sebenarnya berlaku secara umum di perbankan nasional. Lebih-lebih transaksi L/C ekspor yang bersifat berjangka (Usance L/C), tanpa adanya diskonto terhadap wesel ekspor tersebut maka bank tidak akan memiliki kewajiban efektif hingga masa jatuh tempo wesel berjangka tersebut. Alat kontrol pencatatan wesel ekspor berjangka yang belum terbayar adalah berupa buku catatan L/C ekspor yang belum dibayar (register) (biasanya buku ini sudah tidak dipelihara lagi karena adanya sistem komputerisasi) dan rekening administratif L/C ekspor yang belum terbayar (off balance sheet account). Karena minimnya alat kontrol L/C yang belum terbayar, tidak mustahil pihak auditor internal cukup sulit memantau eksistensi transaksi L/C ekspor berjangka ini. Hakikat pembuktian skandal L/C ekspor Bank BNI ini sebenarnya tidak terlalu ruwet. Sebagaimana praktik umum perbankan, L/C ekspor merupakan transaksi umum yang dianggap berisiko rendah karena risiko yang melekat padanya adalah risiko operasional. Artinya, sepanjang petugas bank melakukan transaksi sesuai pedoman yang ditetapkan, transaksi tersebut seharusnya tidak akan menjadi masalah. Masalah akan terjadi, misalnya, karena adanya kesalahan dalam membaca prosedur. Namun dalam hal kesalahan karena adanya unsur kesengajaan, transaksi bank yang rawan terhadap pembobolan oleh petugas bank sangat banyak, tidak terbatas hanya L/C ekspor saja. Sebagai contoh, sama halnya soal prosedur pelayanan pembukaan simpanan deposito. Uraian contoh kasus di atas jelas bahwa kasus L/C fiktif di Bank BNI hanyalah satu kasus kecil di antara ribuan potensi kasus transaksi lain (selain L/C ekspor) yang mungkin terjadi jika petugas bank ikut bermain di dalam transaksi bank. Sebagai pihak yang ditugasi oleh pemilik untuk mengelola bank, jelas bahwa segala sesuatu yang terjadi terhadap bank yang mereka kelola, direksi harus bertanggung jawab sepenuhnya. Namun demikian, tanggung jawab direksi harus dilihat dalam konteks korporat. Kesalahan utama Direksi Bank BNI terletak pada pemilihan pemimpin cabang yang ternyata tidak dapat mengemban amanah yang didelegasikan Direksi Bank BNI. Artinya, direksi tidak dapat disalahkan dalam kasus transaksi pembobolan L/C ekspor tersebut, namun secara finansial direksi bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita Bank BNI. Dalam kasus L/C ekspor Bank BNI, mengingat transaksi L/C sampai saat ini hanya diawasi melalui rekening administratif (off balance sheet account), kiranya perlu ditinjau kembali perilaku berbagai transaksi bank. Dari uraian tersebut, jelas bahwa tanggung jawab direksi bank berkaitan dengan sistem hukum perbankan yang dalam hal ini pada dasarnya merupakan optimalisasi prinsip fiduciary duty, di mana direksi bank dalam mengurus usahanya dilakukan secara lebih baik yang akhirnya kepercayaan masyarakat kepada bank dapat dioptimalkan dan saling menguntungkan. Berdasarkan pemikiran latar belakang permasalahan ini, penulis menganggap perlu melakukan penelitian dengan mengambil judul Prinsip Fiduciary Duty Terhadap Pertanggungjawaban Direksi Bank dalam Pembayaran Letter of Credit.

B. Permasalahan

1.                   Bagaimana ketentuan prinsip fiduciary duty dalam UUPT dan relevansinya terhadap pertanggungjawaban direksi bank?

  2.                    Bagaimana pertanggungjawaban direksi bank mengenai pembayaran letter of credit dalam hal terjadinya pelanggaran prinsip fiduciary duty?