Menu Lawskripsi

Terdapat 41 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

DAFTAR SKRIPSI ADM. NEGARA, ILMU HUKUM, AGRARIA

No Judul Skripsi
Keterangan
Publised
Ratting
1. Pemberian Keputusan Izin Gangguan Terhadap Restoran di Kota Surabaya (Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan) lampiran tentang izin gangguan lengkap.
Lawskripsi
2.
Perspektif Yuridis Tentang Prosedur dan Pelaksanaan Izin Usaha Hotel di Kota Surabaya
dilengkapi dengan daftar hotel seluruh surabaya
Lawskripsi
3.
Status Hukum Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1992   Lawskripsi
4.
Sinkronisasi Pengaturan Limbah Berbahaya dan Beracun Menurut Kepmenperindag No. 230/ MPP/ Kep/ 7/ 1997 dan Kepmenperindag No. 231/ MPP/ Kep/ 7/ 1997 dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997
  Lawskripsi
5.
Pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal Asing di Surabaya
  Lawskripsi
6. Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya
  Lawskripsi
7.
Pertanggungjawaban Kepemilikan Satwa Langka Tanpa Izin   Lawskripsi
8. Peran DPR Dalam Pengangkatan Duta Besar RI setelah Perubahan UUD 1945   Lawskripsi
9. Tinjauan Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Pembahasan disesuaikan aturan terbaru dan menggunakan Analisa detail Lawskripsi
10. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Atas UU No. 22 Tahun 2004   Lawskripsi
11. Aspek-aspek Hukum Dalam Pengelolaan Aset Tanah Instansi Pemerintah Menurut PP No. 6 Tahun 2006   Lawskripsi
12. Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu yang Berorientasi Bagi Kepentingan Masyarakat Dalam Menunjang Otonomi Daerah dilengkapi dengan UU Nomor 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lawskripsi
13. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Fungsi dan Tugasnya Sebagai Lembaga Negara Bantu)   Lawskripsi
14. Sertifikasi Tanah Negara Bekas Bengkok Menjadi Tanah Hak Milik   Lawskripsi
15. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Analisa dengan Studi Sosiologis Lawskripsi
16. Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pelaksanaan Pilkada Ulang Dilampiri Putusan MK Lawskripsi
17. Praktik Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat dan Pendaftarannya Menurut PP No. 24 Th. 1997   Lawskripsi
18. Tata Cara Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah   Lawskripsi
19. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Bidang Sipil dan Bidang Politik di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM   Lawskripsi
20. Analisis Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Undang Undang Dasar (Judicial Review) di Indonesia   UNS
21.
Analisis Putusan Judicial Review Atas UU No. 30 Th. 2002 tentang KPK ditinjau dari Ketentuan Pasal 24 UUD 1945
  UI
22. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Hakim Agung Oleh Komisi Yudisial Berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dalam Upaya Pemberantasan Mafia Peradilan Di Mahkamah Agung   UNS
23. Pengelolaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Ditinjau Dari Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/ 163 Tahun 2004 Tentang Sistem Pendaftaran Haji   UNS
24. Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual (Studi di Kantor SATPOL PP)   UNS
25. Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945   Januari S
26. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah (Studi Kasus di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar)   Bambang S
27. Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kota Surakarta   Apri H
28. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga   Yustina
29. Tanggung Jawab Profesional Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Membahas secara lengkap perundangan advokat & Kode etik Japansen S
30. Studi Tentang Prosedur Penerbitan Akta Catatan Sipil Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta   Agusta W
31. Tugas Dan Wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Jepara   Eko A
32. Eksistensi Komisi Yudisal dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945   Adwm M
33. Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006 Tentang Pencabutan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Hakim Dilampiri Putusan MA Iman
34. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kota Surakarta Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah   Vita E
35. Peranan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Surakarta Dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surakarta   M Nur
36. Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum Kategori Jurusan Ilmu Hukum & Undang Undang Bima A
37. Proses Tentang Administrasi Kepemilikan Senjata Api Non Organik Tni / Polri Keperluan Bela Diri Kategori Jurusan Ilmu Hukum & Undang Undang / admin negara Ishak
38. Penegakan Hukuman Disiplin Berat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kota Bandung Propinsi Jawa Barat Haryono
39. Praktek Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Susanti N
40. Perlindungan Hukum Pasien Pengguna Jamkesmas dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di R.S.U.P. H. Adam Malik Medan   Rizky W

NOTE: KLIK PADA JUDUL SKRIPSI UNTUK MENAMPILKAN REVIEW SKRIPSI (BAB 1). UNTUK MENDAPATKAN SELURUH BAB BESERTA LAMPIRANNYA ANDA HARUS ORDER TERLEBIH DAHULU.