Menu Lawskripsi

Terdapat 20 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PEMBERIAN KEPUTUSAN IZIN GANGGUAN TERHADAP RESTORAN DI KOTA SURABAYA (BERDASARKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG IZIN GANGGUAN)

A. Latar Belakang

Krisis moneter di pertengahan tahun 1997 mengakibatkan terpuruknya perekonomian negara Indonesia. Akibat dari keterpurukan ekonomi tersebut maka berakibat pula pada kehidupan sosial di masyarakat. Banyaknya pengangguran, hancurnya berbagai bisnis yang telah di rintis sejak lama dan masih banyak lagi dampak-dampak negatif dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Akan tetapi dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian di negara kita akhir-akhir ini dan semakin kreatifitasnya para pelaku usaha untuk mencari hal-hal baru sebagai lahan bisnisnya maka berdampak pula dengan semakin maraknya bisnis-bisnis di segala bidang usaha. Salah satu bidang bisnis yang mempunyai prospek cerah adalah bisnis dibidang kepariwisataan seperti halnya bisnis rumah makan atau restoran.

No body doesn’t eat” atau“Tidak ada orang yang tidak butuh makan”. Mungkin idiom inilah yang menggambarkan bahwa bisnis di bidang rumah makan atau restoran merupakan salah satu bisnis yang dilirik oleh para pelaku usaha karena cerahnya prospek bisnis di restoran.

Tetapi seiring dengan mengguritanya bisnis di bidang restoran maka diikuti pula dengan banyaknya dampak-dampak negatif yang menyertainya. Dampak negatif itu ialah menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar, kebakaran, atau kerugian-kerugian lainnya.

Dalam menjalankan bisnis restoran seringkali para pelaku usaha mengabaikan mengenai baku mutu air, dan baku mutu tingkat gangguan. Padahal dalam ketentuan pasal 14 (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disebutkan bahwa “Untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup, setiap usaha dan/ atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup”.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air Pasal 1 ayat (4), maka yang dimaksud dengan baku mutu air adalah : “Batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu harus sesuai dengan peruntukannya”.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 10 ayat (3) maka yang dimaksud dengan baku mutu tingkat gangguan adalah : “Batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan atau zat padat.”

Dikarenakan rentannya bisnis di bidang restoran akan menimbulkan berbagai gangguan, maka diperlukan Izin Gangguan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang buruk seperti telah dijelaskan diatas. Izin Gangguan sebenarnya merupakan suatu pengarahan mengenai bagaimana cara yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan dan melestarikan lingkungan hidup dan ekosistem dimana manusia berada di dalamnya.

Banyak peraturan yang mengatur mengenai Izin Gangguan yang ada di Indonesia ini. Undang-undang yang mengatur masalah ini adalah Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 Jo. Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 tentang Izin Gangguan. Akan tetapi khusus untuk Kota Surabaya dipergunakan peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai Izin Gangguan yaitu Peraturan Daerah (Selanjutnya disebut Perda) No. 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan. Sebelum berlakunya Perda No. 1 Tahun 2004, mengenai Izin Gangguan dipergunakan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelesaian, Pengalihan dan Pendaftaran Izin Gangguan. Akan tetapi walaupun sudah muncul Perda No. 1 Tahun 2004 bukan berarti peraturan-peraturan lama tidak dipergunakan lagi, hal tersebut berdasarkan Undang-undang Dasar 1945Pasal II Aturan Peralihan yang menyebutkan bahwa : “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan peraturan yang baru menurut Undang-undang ini.” Jadi intinya adalah semua peraturan yang lama asal substansi yang terkandung didalamnya tidak diatur dalam undang-undang yang baru, maka aturan tersebut masih bisa dipergunakan.

Dalam hal ini, Izin Gangguan begitu diperlukan bagi tiap tempat usaha dikarenakan adanya hal-hal yang membatasi dalam banyak sisi tempat usaha tersebut, khususnya mengenai hal dampak lingkungan. Dampak penting dari suatu usaha tidak selama positif, sering juga negatif. Seperti halnya suatu kegiatan usaha pasti sedikitnya dapat menyebabkan terganggunya suatu kehidupan lingkungan di sekitar tempat kegiatan usaha tersebut.

B. Permasalahan
  1. Bagaimanakah prosedur pemberian Izin Gangguan dan perpanjangan Izin Gangguan terhadap restoran di Kota Surabaya ?
  2. Bagaimanakah sanksinya apabila pengusaha restoran tidak mengurus atau memperpanjang Izin Gangguannya ?