Menu Lawskripsi

Terdapat 84 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PERSPEKTIF YURIDIS TENTANG PROSEDUR DAN PELAKSANAAN IZIN USAHA HOTEL
DI KOTA SURABAYA

A. Latar Belakang

Pariwisata bukan hal baru bagi Indonesia. Kegiatan ini telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejakpertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan. Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pariwisata yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja dan pengembangan indonesia. Maka dalam hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang–undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Selanjutnya disebut UU No. 9 Tahun 1990) dengan tujuan untuk mengatur pariwisata yang ada di Indonesia.

Kegiatan usaha di bidang pariwisata bersifat multi dimensi, salah satunya adalah kegiatan usaha hotel yang merupakan tempat untuk menyediakan sarana dan prasana penginapan yang memadai. Dewasa ini dirasakan bahwa dunia hotel semakin marak saja. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya hotel-hotel bermunculan, baik yang besar maupun yang kecil, baik di daerah pedesaan maupun di kota-kota besar. Untuk mendukung operasional hotel baik peruntukannya maupun pelayananya, termasuk juga fasilitas serta untuk mencapai standart pendirian hotel, maka di perlukan adanya suatu izin usaha.

Menurut data dari Pemerintah Kota Surabaya, jumlah hotel berbintang ada 27 dan jenis melati 86 buah. Untuk tarif hotelpun bervariasi tergantung tempat dan sarananya. Untuk hotel melati tarif minimalnya mulai Rp. 75.000,- permalam. Untuk hotel bintang tiga tarif minimalnya sebesar Rp 200.000 per kamar plus makan pagi. Selanjutnya, setiap naik satu kelas, tarifnya naik Rp 100.000,"

Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan perkembangan ekonomi yang sangat baik, hal tersebut sangat di dukung oleh perkembangan atau kemajuan di bidang pariwisata sehingga banyak pelaku usaha yang mengadakan usaha dalam penginapan yang diperuntukan kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Salah satu usaha yang diminati oleh pelaku usaha di Kota Surabaya adalah kegiatan usaha hotel dengan berbagai jenis fasilitas yang ada.Usaha ini selain memberikan keuntungan bagi pelaku usaha juga dapat meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota Surabaya.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan (Selanjutnya disebut Perda No. 6 Tahun 2003), yang di dalamnya juga mengatur usaha pendirian hotel.

Berdasarkan keterangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, setelah era otonomi diberlakukan, ada 54 jenis kewenangan di bidang perizinan pariwisata, yang seluruhnya ditangani Pemerintah Kota. Dari izin hotel berbintang sampai hotel melati, depot sampai restoran, dan sebagainya. Gencarnya promosi juga dibarengi kemudahan berinvestasi di bidang pariwisata. Seiring dengan penyerahan 54 kewenangan perizinan pariwisata ke Pemerintah Kota, hal itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menarik investor khususnya dalam bidang pariwisata hotel.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan dinas yang berwenang menerbitkan dan memperpanjang izin usaha hotel di wilayah Kota Surabaya berdasarkan kewenangan delegasi dari Walikota Surabaya. Selain kewenangan atau tugas lain yang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hotel yang dikelola oleh pelaku usaha baik yang berbadan hukum maupun perorangan.

Mengenai kewenangan memberikan izin biasanya ditentukan dalam peraturan perizinan, yaitu organ atau pejabat yang paling terkait dengan materi yang dimohonkan izin.

Hal ini merupakan prinsip yang mendasar dalam hukum perizinan. Pemberian izin didasarkan atas permohonan dengan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan. Aspek perizinan menempatkan bidang pariwisata khususnya perhotelan, sebagai bagian dari hukum perizinan

yang mengarah pada pemahaman tentang kewenangan memberikan atau menolak izin.

Pandangan Spelt dan ten Berge mengenai hukum perizinan pada umumya adalah hukum perizinan yang mempunyai fungsi-fungsi yang dapat mendekatkan hubungan pemerintah dengan rakyat. Melalui izin, pemerintah memberikan dua hal yaitu perlindungan dan fasilitas.

Sebelum pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum yang mengadakan kegiatan usaha hotel langkah awal yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan izin usaha kepada pemerintah atau kepala instansi/ dinas tertentu dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya disertai identitas pemohon serta persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi sesuai dengan ketentuan Perda No 6 Tahun 2003.

Dalam upaya penegakkan aturan Perda No. 6 Tahun 2003 Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Surabaya khususnya kepada pelaku usaha hotel atau kepada pelaku usaha yang akan membuka usaha hotel tentang isi peraturan daerah nomor 6 tahun 2003. sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surabaya di sektor usaha hotel.

Agar bisa mengoperasionalkan kegiatan usahanya, setiap pelaku usaha hotel harus memiliki izin kegiatan usaha biasanya dalam bentuk Surat Keputusan atau biasanya disebut SK. Karena tanpa adanya izin usaha, kegiatan usaha dalam bentuk apapun di bidang pariwisata dianggap sebagai bentuk kegiatan usaha yang ilegal. Fungsi utama pemberian izin di bidang pariwisata khususnya hotel berkisar pada penetapan apakah suatu kegiatan hotel itu boleh dilakukan atau sebaliknya.

Penerbitan izin atau perpanjangan izin usaha hotel di Kota Surabaya merupakan bagian dari keputusan atau beschikking yang bersifat hukum publik dalam hukum administrasi yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya.

Dalam setiap keputusan Tata Usaha Negara terutama di bidang perizinan usaha hotel mempunyai akibat hukum karena di dalam keputusan tersebut memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi pelaku usaha, yang apabila di langgar akan mendapat sanksi.

Dalam permohonan perizinan hotel, tidak semua permohonan akan dikabulkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Permohonan yang ditolak tersebut akan dilampiri dengan alasan kenapa permohonan tersebut ditolak. tetapi dalam praktiknya sering terjadi penolakan permohonan izin perhotelan yang tanpa disertai alasan yang jelas atau disertai alasan tetapi tidak tepat.

B. Permasalahan

  1. Bagaimana prosedur izin usaha hotel di Kota Surabaya?
  2. Bagaimana upaya hukum pemohon jika terjadi penolakan izin hotel yang diajukannya ?