Menu Lawskripsi

Terdapat 65 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang

 Masyarakat sebagai suatu kumpulan orang yang mempunyai sifat dan watak masing-masing yang berbeda, membutuhkan hukum yang mengatur kehidupannya agar berjalan tertib dan lancar, selain itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat tersebut. Oleh karena itu dibentuklah berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yaitu sejak lahir hingga kemudian kematian merenggutnya. Mengenai hal ini secara eksplisit terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara butir 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara RI.

Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut manusia membentuk sebuah lembaga perkawinan. Di Indonesia sendiri perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan agung. Dengan adanya perkawinan tersebut maka diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan bathin. Generasi yang sehat itu nantinya akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan handal sehingga dapat memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup keluarga serta peraturan hukum yang tegas tentang perkawinan.

Anak merupakan anugrah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya kita berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar. UU No. 4 Tahun 1979 pasal 2 ayat (3) dan (4) tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah melahirkan.”

“Anak berhak atas perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan demi mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Apabila keadilan dikaitkan dengan perlindungan anak maka antara lain dapat dikatakan bahwa dimana ada keadilan, disitu seharusnya terdapat perlindungan anak yang baik. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat malaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dlam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adnaya Undang-undang Perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Sebelum digunakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk setiap golongan dan daerah digunakan hukum yang berbeda-beda yaitu bagi orang Indonesia asli yang beragama Islamdigunakan hukum agama yang telah direvisikan dalam hukum adat; sedangkan bagi orang lainnya berlaku hukum adat, bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Cristen Indonesia (S.1933 No. 74); bagi orang timur asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; bagi orang timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka.

Peraturan hukum yang sekarang ini berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan khusus bagi yang beragama Islam juga dapat menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ini dijadikan pedoman bagi peraturan hukum dalam menjalankan tugasnya untuk memecahkan masalah yang timbul mengenai perkawinan.

Perkawinan sendiri dilaksanakan dengan tujuan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur selain itu juga untuk menghalalkan hubungan kelamin untuk memperoleh tuntutan hajat tabiat kemanusiaan. Rosulullah Saw menganjurkan kawin bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat fisik dan materiil yang diperlukan, sebab mereka yang memenuhi syarat-syarat fisik materiil yang diperlukan, sebab manfaat kawin adalah untuk menjaga jangan terjerumus dan melanggar larangan Allah, yaitu melakukan zina yang sangat dimurkai Allah yang akibatnya sangat merusak kepada dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Firman Allah Swt dalam Surat Ar-Rum ayat 21 menyatakan : Dan sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan Allah telah menciptakan bagi kamu dari diri sendiri dan istri-istri supaya kamu hidup bersama dan dijadikan kasih sayang serta ketenangan diantara kamu, dan sesungguhnya pada kejadian itu bukti kekuasaan Allah buat golongan yang mempergunakan pikirannya.

 

Dari definisi perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pekawinan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan adalah memelihara diri seseorang supaya jangan jatuh ke lembah kejahatan (perzinahan), karena bila ada isteri atau suami disampingnya tentu akan terhindar dan akan terjauh dari maksiat tersebut.

Tampaknya saat ini lembaga perkawinan sendiri bukanlah sesuatu yang sakral. Indonesia sekarang ini adalah negara yang berkembang sehingga menyerap berbagai macam unsur baik di bidang teknologi maupun budaya dari negara lain. Penyerapan unsur-unsur tersebut sudah tidak dapat disaring lagi dan akhirnya membawa dampak positif dan negatifbagi paa pemuda di negara Indonesia. Salah satu contoh dampak positif dari masuknyabudaya asing adalah semakin tingginya kesadaran masyarakat akan ilmu pengetahuan dan hukum. Akan tetapi dampak negatif darimasuknya unsur budaya asing adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan. Pergaulan bebas itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak dewasa, bahkan adanya hubungan seksual pranikah semakin menjamur di dalam masyarakat.

Hubungan seksual pranikah tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga di daerah-daerah terpencil. Norma-norma agama dan hukum sudah tidak ditaati lagi, bahkan tidak jarang ada yang sampai melahirkan keturunan dari hubungan tersebut. Anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan kedua orang tuanya biasanya kurang mendapat kasih sayangdan perlindungan sehingga anak tersebut dapat tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri, yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi perkembangan anak tersebut.

Perihal hubungan seks pra nikah yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap putri kandungnya sendiri. Kejadian ini terjadi di desa Nglandong, Kecamatan Geger, Madiun, Jawa Timur. Seorang anak yang berumur 14 tahun diperlakukan seperti isterinya sendiri selama 3 tahun oleh ayak kandungnya sendiri. Kejadian itu terjadi pada saat ibu kandungnya bekerja sebagai nakerwan di luar negeri. Ayahnya mengakui hal tersebut karena kesepian ditinggal isterinya dan bermaksud menjaga putrinya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Hal itu terungkap saat sang ayah melapor ke polisi dan bermaksud untuk melempar tanggung jawab kepada kekasih putri kandungnya dengan tuduhan bahwa kekasih putri kandungnya telah memperkosa putrinya.

Kejadian tersebut tidak hanya terjadi di daerah Madiun tetapi juga di daerah Bojonegoro bahkan dari hubungan incest tersebut telah menghasilkan keturunan. Seorang anak yang baru berumur 16 tahun diminta ayah kandungnya untuk menggantikan tugas ibunya agar ayahnya dapat menyalurkan hasrat biologisnya. Hal ini terjadi sejak ibunya telah mengalami operasi kandungan dan sejak ayahnya memilih putri bungsunya tersebut untuk menggantikan tugas ibunya. Perbuatan itu dilakukan secara rutin 2 (dua)/ 3 (tiga) kali seminggu seusai putrinya pulang sekolah. Hubungan tersebut terus berlanjut sampai putrinya melahirkan seorang bayi laki-laki di Rs. Bunda Maria, Cepu pada tanggal 17 Maret 2002 dan ayahnya mengaku gembira karena ia punya anak lagi. Kejadian yang terjadi di daerah Bojonegoro dan Madiun tersebut merupakan suatu contoh masalah yang terjadi di masyarakat yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan agama dan hukum, sehingga mereka tidak tahu bahwa perbuatan yang mereka lakukan akan membawa akibat yang merugikan dirinya sendiri dan putri kandungnya serta anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut.


B.Permasalahan
1. Bagaimana pemberlakuan peraturan pelaksanaan atas kedudukan anak luar kawin ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan bagi anak luar kawin ?