Menu Lawskripsi

Terdapat 43 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

SANKSI TERHADAP PENYIMPANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA SURABAYA (BERDASARKAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 09 TAHUN 2003)

A. Latar Belakang

Globalisasi telah memaksa kita untuk terjun dalam arena percaturan dunia tanpa batas antar negara (borderles). Batas antar negara yang semakin bias di picu oleh derasnya arus informasi yang di dukung teknologi canggih yang antara lain seperti telah menjamurnya jaringan internet yang dapat mengakses informasi secara tepat dan mudah dari penjuru dunia.

Bila kita tinjau dari sudut perkonomian sungguh membawa dampak yang sangat baik terhadap laju pertumbuhan perekonomian suatu negara dalam hubungan multilateral dalam skala internasional maupun regional. Kemajuan teknologi tersebut selain membawa dampak yang sangat baik bagi perekonomian juga dapat berdampak pada bertambahnya usaha dalam berbagai bidang. Akan tetapi dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin cepat, tingkat persaingan yang terjadi dalam dunia perdagangan semakin ketat pula, sehingga perusahaan di tuntut untuk selalu tanggap, peka dan dapat menyusun strategi bisnis yang tepat sehingga mampu mengantisipasi segala perubahan lingkungan baik itu eksternal maupun lingkungan internal sehingga tetap dapat hidup dan mampubersaing dengan perusahaan lain.

Oleh karena itu jika perusahaan benar-benar tidak ingin ketinggalan dalam dunia bisnis, perusahaan perlu melakukan pengembangan produk baru dengan tepat dan menyelaraskan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya dengan baik. Misal salah satu faktornya adalah Reklame, mengapa ? Karena dengan pemasangan Reklame, suatu perusahaan dapat mengenalkan sekaligus memasarkan produknya kepada masyarakat luas secara tidak langsung, hal ini dapat meningkatkan hasil produksi suatu perusahaan.

Berbicara mengenai Reklame, reclame berasal dari bahasa Belanda dan di ambil atau dikutip dari bahasa Perancis, yaitu reclamire yang berarti berteriak berulang-ulang, mungkin pada masa lalu seorang pejabat atau pengusaha ingin memperkenalkan suatu pengumuman atau peluncuran produk baru maka dipergunakan alat mirip corong untuk meneriakkan dan memanggil secara berulang-ulang agar menarik perhatian audiencenya. Tetapi yang membedakannya adalah peralatan atau sarana media Reklame sekarang lebih canggih dan lebih luas jangkauannya, baik menggunakan media massa elektronik maupun media cetak.

Dalam upaya menyampaikan informasi atau pesannya kepada konsumen yang tersebar luas diberbagai tempat, serta untuk menjamin agar pesan atau informasi mengenai produk yang akan disampaikan melalui teknik pemasangan Reklame, agar tidak dipergunakan untuk tujuan yang tidak benar atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemasangan Reklame diwajibkan memenuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Tetapi di kota Surabaya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam bidang perizinan khususnyaizin pemasangan Reklame sehingga mengakibatkan dibongkarnya secara paksa papan Reklame oleh pihak Pemerintah Daerah Kotamadya atau juga biasa disebut Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Pemkot. Penyimpangan-penyimpangan itu terjadi oleh karena beberapa hal, misal: papan Reklame tersebut melanggar izin lokasi, terpasang di jalur hijau, belum melunasi pajak. Hal ini adalah salah satu contoh penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat atau pemohon. Serta ada juga penyimpangan yang dilakukan oleh pihak lain yang dalam hal ini Pemkot.

Contoh kasus antara lain : “Penangguhan Pembongkaran Reklame Oxcy” di jalan A. Yani, milik P.T. OXCY Jaya Putra. Penagguhan pembongkaran Reklame, disebabkan karena adanya kejanggalan yang menyangkut banyak hal, mulai dari adanya buah ketidakberesan yang terjadi diantara pejabat Pemkot, hingga dikeluarkannya Surat Izin Reklame Oxcy, yang diduga palsu, dan pencurian ukuran Reklame yang dipasang P.T. OXCY Jaya Putra yang berdasarkan rekomendasi tim Reklame pada tanggal 20 September 2002, Reklame berukuran 2X14 meter. Namun berdasarkan pemerikasaan tanggal 19 Desember 2002, diketahui Reklame terpasang 7X14 meter. Berarti ada manipulasi penipuan ukuran sebesar 5 meter.

Izin pemasangan Reklame di kota Surabaya diatur di dalam Keputusan Walikota Nomor 09 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya. Mengenai tentang perizinan Reklame di kota Surabaya diatur di dalam Keputusan Walikota Nomor 58 Tahun 2002. Mengenai pajak Reklame diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1999. Peraturan demi peraturan telah ditetapkan sedemikian rupa, namun masih juga timbul masalah. Maka sebagai syarat untuk menjamin berfungsinya rencana atau tujuan Keputusan Walikota Nomor 09 Tahun 2003 di dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari instansi-instansi yang terkait maupun partisipasi masyarakat di dalam pananganannya.

Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota mengenai Reklame, baik Keputusan Walikota Nomor 09 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya dan Keputusan Walikota Nomor 58 Tahun 2002 tentang Perizinan Reklame artinya pemerintah kota diperbolehkan untuk menggali pendapatan asli daerahnya melalui pajak dan retribusi.

B. Perumusan Masalah

  1. Bagaimana bentuk-bentuk kesalahan dalam proses penyelenggaraan Reklame pada Pemohon dan Pemerintah Kota ?
  2. Bagaimanakah pengaturan dan penerapan sanksinya jika terjadi kesalahan dalam proses penyelenggaraan Reklame terhadap Pemohon ?