Menu Lawskripsi

Terdapat 25 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PERUMAHAN ATAS PENERBITAN BROSUR PEMASARAN
OLEH DEVELOPER

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang, pada saat ini giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan di Indonesia di laksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dan berjangka panjang. Pembangunan itu dilaksanakan secara menyeluruh, jadi tidak saja dilakukan di kota-kota besar tetapi juga di daerah pedesaan bahkan di daerah pedalaman sekalipun.

Semua hasil dari pelaksanaan pembangunan tadi, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur serta mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia akan terpenuhi.

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial, mempunyai bermacam-macam kebutuhan hidup yang dalam kehidupannya selalu berusaha untuk memenuhinya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan sampingan. Terutama kebutuhan pokoknya, yang salah satunya adalah kebutuhan akan papan (perumahan), di samping kebutuhan akan makanan dan pakaian.

Kebutuhan akan papan (rumah) itu merupakan hal yang penting. Hal ini dikarenakan bahwa rumah itu mempunyai fungsi yang amat penting yaitu sebagai tempat tinggal, tempat membina keluarga dan sebagai tempat untuk melindungi keluarga. Dalam masa pertumbuhan pembangunan yang pesat ini, masyarakat ingin memiliki rumah yang baik, sehat dan layak huni.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini banyak dibangun perumahan yang menyediakan rumah yang baik dan layak huni, guna mencukupi kebutuhan masyarakat akan rumah. Berbagai penawaran dilakukan oleh pengembang (developer) untuk memasarkan produk-produknya. Pada umumnya, pemasaran rumah dengan menggunakan sarana iklan atau brosur sebagai sarana mengkomunikasikan produk-produk yang dibuat dan/ atau dipasarkan pengembang/ pengusaha kepada konsumennya. Iklan atau brosur sebagai sarana pemasaran ini sangatlah menentukan keputusan konsumen untuk membeli atau tidak rumah yang ditawarkan sebab kadang-kadang didalamnya dijanjikan berbagai fasilitas.

Kegiatan promosi banyak dilakukan oleh developer untuk mengenalkan atau menyebarluaskan informasi dari produk yang dibuat developer untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang produk yang diperdagangkan. Semakin gencarnya developer melakukan promosi, tidak jarang informasi yang diberikan terlalu berlebihan sehingga membuat konsumen sangat tertarik atau mungkin bahkan membingungkan bagi konsumen sendiri. Pada kenyataannya banyak konsumen yang dirugikan yang dilakukan oleh developer dengan niat beritikad buruk.

Secara umum banyak terjadi pelanggaran hak-hak konsumen, diantaranya, hak-hak individual konsumen perumahan. Seperti, mutu bangunan di bawah standar, ukuran luas tanah tidak sesuai dan lain-lain. Pelanggaran yang lain mengenai hak-hak kolektif konsumen perumahan. Seperti, tidak dibangunnya fasilitas sosial/ umum, sertifikasi, rumah fiktif, banjir dan soal kebenaran klaim/ informasi dalam iklan, brosur dan pameran perumahan. Dari kegiatan promosi yang dilakukan oleh developer melalui sarana brosur pemasaran, terdapat beberapa brosur yang memberikan informasi yang menyatakan bahwa : “Perumahan dengan lingkungan yang asri dan aman“ dan “Perumahan ini hanya 3 menit dari bundaran Waru.”

Dengan demikian maka informasi pada brosur tersebut harus didukung dengan fakta-fakta yang ada dan relavan dalam masyarakat. Adanya pernyataan tersebut apabila tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya merupakan suatu bentuk iklan yang menyesatkan. Dalam hal ini penyebab kerugian yang diderita oleh konsumen perumahan adalah developer sebagai pihak produsen yang melakukan pemasaran dengan menggunakan brosur. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi adalah tindakan developer yang memasarkan rumah dengan brosur pemasaran, dimana infromasi yang dibuat dalam brosur tersebut ternyata tidak sesuai dengan produk yang diharapkan. Hal ini menjadi penyebab kerugian yang di derita konsumen yang kebanyakan berasal dari golongan ekonomi menengah. Di samping itu pula akan dijelaskan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam menuntut hak-haknya.

Di Indonesia sendiri telah diberlakukan peraturan perundang-undangan yang akan memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam memanfaatkan atau memakai produk dari produsen. Peraturan perundang-undangan yang di maksud adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya di singkat dengan UU No. 8 Tahun 1999). Dalam UU No. 8 Tahun 1999 memberikan kewajiban-kewajiban kepada pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha secara tegas ditentukan dalam pasal 7 huruf b dan d UU No. 8 Tahun 1999, yang menentukan :

Pasal 7 huruf b :

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Pasal 7 huruf d :

Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;

Dengan adanya kewajiban-kewajiban tersebut di atas, maka developer sebagai pelaku usaha tidak diperkenankan memberikan informasi dalam brosur pemasaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Penawaran produk melalui brosur yang tidak sesuai dengan kenyataannya jelas akan menimbulkan kerugian bagi pihak masyarakat selaku konsumen perumahan.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Apakah bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengembang sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen perumahan.
  2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pengembang atas kerugian yang diderita konsumen perumahan.
  3. Upaya hukum apakah yang dapat digunakan oleh konsumen perumahan dalam menuntut pertanggungjawaban pengembang.