Menu Lawskripsi

Terdapat 23 Tamu online

Chat dgn Lawskripsi

E-mail

KEDUDUKAN ANAK AKIBAT BATALNYA PERKAWINAN
KARENA ORANG TUANYA MEMILIKI HUBUNGAN DARAH
 

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perkawinan adalah  merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan adalah merupakan  suatu jalan  yang amat  mulia  untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka  panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia  dalam  suasana  cinta  kasih dari dua jenis mahluk ciptaan Allah SWT.

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah partalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara  suami dan isteri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat  pada  umumnya. Dalam  pergaulan hidup antara suami dan istri yang kasih mengasihi, akan berpindahlah kebajikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga merekapun akan menjadi satu  dalam segala urusan tolong menolong antara sesama dalam menjalankan  kebajikan dan menjaga dari kejahatan. Selain  dari  pada  itu, dengan  perkawinan  seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Selain semua yang dikemukakan di atas lembaga perkawinan  dalam kenyataannya bukan saja merupakan masalah yang bersifat pribadi semata-mata, lebih jauh lagi perkawinan juga dimaksudkan atau berfungsi  bagi kemaslahatan umat manusia.

Disamping itu semua, selain untuk pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, perkawinan juga ditujukan untuk melanjutkan keturunan, sebagai generasi penerus bagi kelangsungan keberadaan manusia. Disinilah  dirasakan pentingnya keberadaan seorang anak dalam suatu lingkungan keluarga, selain sebagai penghibur dikala susah dan lelah, pada hakikatnya  seorang anak adalah anugerah dan amanah dari sang pencipta alam semesta.

Bagaimana pentingnya rumah tangga sebagai satu persekutuan yang terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana kata seorang sarjana  sosiologi Bolak :

Rumah tangga  adalah  markas atau  pusat  daripada  denyut  pergaulan  hidup itu bergetar. Dia adalah susunan yang hidup dapat mengekalkan  keturunan. Sebenarnya rumah tangga itu adalah alam pergaulan yang sudah diperkecil. Bukanlah di rumah tangga itu lahir dan tumbuh apa yang disebut kekuasaan, agama, pendidikan, hukum, serta perusahaan. Famili adalah jemaat yang bulat, teratur lagi sempurna dari situ  bergelora perasaan halus dan sukma yang hidup dianggap sebagai  mata air perikemanusian dan telaga persaudaraan sejagat yang tidak  akan kering sama sekali. 

Perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga sebagai salah satu unsur masyarakat pada mulanya di atur dalam berbagai peraturan. Dalam masa pluralisme hukum perkawinan, pengaturan didasarkan pada perbedaan golongan penduduk. Ada ketentuan untuk golongan Eropa, golongan Timur asing (Cina) dan golongan pribumi/ Kristen. Hal ini tentu menciptakan ketidakseragaman dalam pengaturannya. Oleh karena itu lahirlah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).

Undang-undang No.1 tahun 1974 adalah Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Undang-undang perkawinan ini adalah suatu unifikasi hukum dalam hukum perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pelaksananya PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan  UU No. 1 tahun 1974 tentang  perkawinan.

Prof. Dr. Hazairin dalam bukunya Tinjauan mengenai Undang-undang No.1 tahun 1974 menamakan Undang-undang ini sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, lagi pula unifikasi tersebut bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Berbeda dengan negara sekuler, perkewinan menurut UUP di Indonesia bukan hanya meliputi aspek keperdatan saja akan tetapi juga merupakan aspek  keagamaan, oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing rakyat Indonesia, sesuai Pasal 2 ayat (1) UUP.

Adanya Pasal 2 ayat (1) ini menyebabkan UUP dapat disebut tidak merupakan unifikasi secara penuh karena hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, artinya masih terdapat diferensiasi dalam hal yang spesifik seperti masalah keabsahan perkawinan.

Diferensiasi ini tidak dapat di elakan karena negara Indonesia memiliki  5 agama yang dilindungi oleh hukum negara dan mengenai perkawinan ini adalah hal yang sensitif sebab berkaitan dengan keyakinan. Khusus bagi yang beragama Islam di atur tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KHI terbentuk karena pemerintah melihat bahwa umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas, akan tetapi juga merupakan kelompok terbesar umat Islam di  dunia, maka dengan instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1990 berlakulah apa yang dinamakan KHI sebagai hukum material yang dipergunakan dalam lingkungan Peradilan Agama. Berlakunya KHI ini diharapkan akan meningkatkan peranan dari para Hakim Agama dalam ber-ijtihad.

Lahirnya KHI selain untuk menggalakkan kembali ijtihad dikalangan umat Islam, juga dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dikalangan umat Islam sendiri dalam melihat persoalan yang timbul di masyarakat, sesuai dengan budaya Indonesia akan tetapi tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Tentang perkawinan diatur dalam buku I KHI, baik mengenai peminangan, hak dan kewajiban suami isteri, pemeliharaan anak, perwalian,  dan lain-lain. Selanjutnya dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan ini telah diatur oleh UUP dan KHI. Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan ini selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dikemudian hari.  Seperti halnya perceraian, pembatalan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian, dalam kaitannya dengan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai pada derajat tertentu adalah suatu  hal yang  bisa mengancam kelangsungan perkawinannya tersebut. Hal tersebut diatas juga turut mempengaruhi status dari anak yang dilahirkan, apakah memang anak dari perkawinan yang demikian harus dianggap sah dari perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka peneliti masih melihat adanya permasalahn tentang kedudukan anak akibat batalnya perkawinan orang tuanya.

Dengan alasan tersebut  diatas  itulah  peneliti  mengangkat skripsi ini  dengan judul “PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH”. 

B.     Perumusan dan  Pembatasan Masalah
  1. Bagaimana kedudukan hukum  anak akibat  batalnya  perkawinan karena orang tuanya memiliki  hubungan darah ?
  2. Bagaimana hubungan hukum antara  anak yang  bersangkutan dengan kedua  orang tuanya? 
  3. Bagaimana hak waris anak dengan orang tua dan sebaliknya